Rizal Ramli: Saatnya Ekonom Jadi Presiden

JAKARTA - OkeZone

Rizal Ramli tak ingin lagi menjadi penasehat presiden, melainkan menjadi presiden. Presiden yang juga seorang ekonom, dianggapnya sebagai salah satu nilai jual dirinya untuk maju, bersaing dengan calon lainnya.

"Saya nggak mau lagi jadi penasihat presiden. Kalau lucu-lucuan, jenderal, kiai, ibu rumah tangga, dan profesor sudah pernah menjadi presiden. Tapi kalau ekonom belum. Mungkin 2009," kelakar Rizal dalam acara diskusi di Kantor okezone, Gedung Bimantara lantai 4 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/12/2008).

Besar atau kecilnya kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden (capres), Rizal mengaku pasrah. Dia mengambil contoh, seperti yang terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2004.

"Memang pertanyaannya apa mungkin? Kalau Allah mengizinkan ya mungkin. Itu jawaban umum. Itu bukan tidak mungkin. Desember 2003, SBY masih nol dan setelah itu naik, karena dizalimi Megawati," tuturnya.

Layaknya dalam bertarung dan berperang, tentunya Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) ini menyiapkan peluru strategi. "Strateginya, lebih banyak mengalir saja. Di NU banyak yang anggap saya orang dalam karena Gus Dur. Itu modal yang luar biasa," tuturnya.

Yang jelas, menurut Rizal, saat ini yang diperlukan yaitu adanya nasionalisme baru. "Nasionalisme yang memerdekakan 80 persen rakyat Indonesia, yang belum merasakan kemerdekaan," tandasnya.

Berikutnya yaitu nasionalisme untuk bikin Indonesia jadi negara berdaulat. Ekonomi neo liberal, lanjutnya, tidak mungkin membuat Indonesia mandiri.

Rizal membagi rakyat Indonesia menjadi dua golongan yakni 20 persen paling atas yang sudah merdeka dan 80 persen yang di bawah belum menikmati kemerdekaan.***

FPDIP DPR Tak Setuju Anggota Tukang Bolos Diumumkan

Jakarta - DetikNews

Diumumkannya nama-nama anggota DPR yang kerap bolos dalam setahun terakhir dinilai dapat memberi sanksi sosial yang menjerakan. Namun FPDIP tidak setuju terhadap hal tersebut.

"Anggota DPR itu bukan pegawai DPR. Dia punya konstituen (di daerah), dia wakil rakyat. Memang iya kita punya tugas di DPR dalam pengambilan keputusan-keputusan. Tapi kita juga petugas partai yang ada di DPR," ujar Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (18/12/2008).

Menurutnya, sepanjang tidak hadirnya anggota karena hal beralasan, itu tidak menjadi masalah. "Apakah dia sakit, apakah ada penugasan DPR, dan penugasan partai," cetusnya.

Tjahjo menilai perlu adanya penyempuranaan Tata Tertib (Tatib) anggota yang mengatur kewajiban hadir dalam sidang-sidang di DPR dan tugas mengunjungi konstituen di daerah oleh partai.

"Menjadi anggota DPR karena partai. Tatib tidak mungkin bisa sempurna, UU aja ada yang masuk ke MK segala. Yang penting ada political will semua pihak," papar Tjahjo.

Lebih lanjut Tjaho pun meminta perubahan mekanisme proses pengambilan keputusan dalam paripurna. Menurutnya, anggota Dewan tidak perlu hadir jika pembahasan di tingkat Komisi sudah terjadi kesepakatan.

"Cukuplah diputuskan. Hadirnya kalau ada angket atau voting aja. Kalau sudah selesai di Komisi tidak perlu hadir," usulnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Syarief Hasan menilai Tatib anggota dewan yang mengatur kewajiban hadir dalam rapat dan mengunjungi konstituen di daerah sudahlah cukup. Fraksinya pun mendukung diumumkannya anggota yang sering bolos saat sidang di akhir tahun ini.

"Kita mendukung. Pengaturan di tatib sudah cukup, bagaimana pelaksanaanya saja. Tidak ada benturan antara tugas mengunjungi konstituen dan kewajiban hadir di sini," pungkasnya.***

Menebak Apa di Balik Kerudung Mega?

Jakarta - detikNews.com

Menjelang Pemilu 2009 PDIP meluncurkan sebuah buku yang berbicara tentang ketua umum sekaligus capresnya Megawati Soekarnoputri. Tidak tanggung-tanggung 38 tokoh mulai dari politisi, pengamat politik, akademisi dan budayawan diminta mengisi halaman demi halaman buku berjudul 'Mereka Bicara Mega'.

Ada sesuatu yang menarik dari buku bertebal 245 halaman ini. Yakni hampir semua tokoh di dalamnya berbicara tentang kemuslimahan Mega dan keislaman PDIP secara umum. Mereka seakan berlomba-lomba menjawab keraguan sebagian kalangan yang masih punya anggapan miring tentang posisi keislaman Mega dan partainya . Maklum, 'partai merah' yang memperjuangkan kaum marhaen ini sering diidentikan dengan partai yang beraliran kiri.

Jadilah sebuah buku, dengan cover berwarna merah yang memampangkan poto Megawati lengkap dengan kerudungnya. Kerudung yang juga sewarna dengan pakaian Mega. Serba Merah.

Membaca halaman demi halaman buku tersebut terasa seperti mendapat penegasan berulang-ulang bahwa tidak ada yang salah dengan kemuslimahan Mega, juga partainya.

Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin berbicara tentang berbagai black campaign yang dialami PDIP terhadap kemuslimahan ketua umumnya tersebut menjelang Pemilu 2004 yang lalu. Din yang menulis dalam kata pengantar mengungkapkan keberatannya terhadap selebaran gelap, pamflet, tabloid, maupun ceramah-ceramah menjelang pemilu 2004 yang meragukan kemuslimahan Mega.

"Buku ini tentu dapat membantu meningkatkan pemahaman publik tentang sosok Ibu Megawati sebagai seorang pemimpin bangsa dalam berbagai aspeknya, termasuk sebagai seorang muslimah," tulis Din dalam buku yang diluncurkan di Hotel Sultan, Jumat (11/12/2008).

Guru besar Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang juga menjadi anggota Dewan Pembina Baitul Muslimin (organisasi sayap PDIP), Syafii Maarif, pun ikut berkomentar tentang Mega yang merupakan keturunan keluarga Muhammadiyah.

"Menurut saya, seperti yang disebutkan suaminya Taufiq Kiemas, secara genealogis Mega itu generasi ketiga dari lingkungan keluarga Muhammadiyah, keturunan Hasan Din. Tentu latar belakangnya dapat membantu kita mematut-matut kemuslimahan seorang Mega. Hanya, barangkali selama ini mungkin lingkungan pergaulannya saja yang memang tidak kental suasana keislamannya. Jadi bisa saja orang menilai sebelah mata," kata Syafii pada halaman 5.

Namun pandangan sejumlah tokoh tentang kemuslimahan Mega tampaknya tidak semestinya ditelan bulat-bulat. Sebab, tidak ada penjelasan rinci di setiap artikel bahwa para tokoh tersebut menulis sendiri tulisannya atau hanya sekedar diwawancara (baca: dituliskan).

Zainun Ahmadi dan Rahadi Zakaria selaku editor hanya menjelaskan secara umum di halaman vii, bahwa para tokoh ada yang menulis sendiri pandangannya dan ada yang hanya sekedar diwawancara.

Pengamat politik Anies Baswedan yang dihubungi detikcom pun mengaku tidak menulis artikel yang berjudul 'Tokoh Panutan' pada halaman 105 . Padahal, di bawah judul tersebut tertulis Anies R Baswedan, meski tidak ada kata 'oleh' sebelum namanya.

"Itu bukan tulisan saya, saya hanya didatangi untuk diwawancara. Saya kira hampir semuanya juga begitu," ujar Rektor Universitas Paramadhina itu yang mengaku heran tidak ada penjelasan 'wawancara' pada artikel atas namanya tersebut.

Anies mengaku hanya diwawancara terkait kemuslimahan Mega, dan tidak tahu menahu bahwa itu akan dijadikan awalan dalam artikel tersebut.

Lepas dari masalah menulis sendiri atau hanya sekadar diwawancara, Mantan Ketua MPR Amien Rais lewat artikel 'Mumpung Masih Ada Waktu' (hal 17), justru berbicara blak-blakan tentang kiat pragmatis lewat kemuslimahan Mega.

"Dari segi penampilan fisik, jika saja Mbak Mega meu mengenakan busana muslimah, saya jamin akan banyak dampak politiknya. Katakanlah bisa membantu meningkatkan peraihan suara dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2009," ujar Amien.

Namun, Amien juga mengingatkan bahwa hal-hal yang sifatnya simbolik tidak akan menggeser hal-hal yang substansial. Dengan kata lain, apa di balik kerudung Mega tetap menjadi hal terpenting bagi banteng yang siap berlaga di 2009 ini.

'Tiga Serangkai' di Pidato Soekarno dan Buku Tim Weiner

Jakarta - detikNews

Membaca naskah pidato Soekarno yang bertajuk Djangan Sekali-kali Tinggalkan Sedjarah alias Djas Merah, ingatan akan mengarah ke buku Tom Weiner yang bikin geger: Membongkar Kegagalan CIA. Buku itu menyebut Adam Malik agen CIA.

Ada satu kesamaan di dua naskah itu, yaitu penyebutan trio Soeharto, Sultan HB IX dan Adam Malik.

"CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto," tulis Tim Weiner.

Dalam pidato terakhir Soekarno sebagai presiden di acara HUT RI pada 17 Agustus 1966, Soekarno juga mengungkit-ungkit nama 3 orang dimaksud. Pidato itu sendiri untuk menegaskan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) bukanlah penyerahan kekuasaan.

"Dikiranja SP 11 Maret itu suatu 'transfer of authority', padahal SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan," demikian teks pidato Djas Merah.

Pernyataan Soekarno di atas merupakan hasil evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Soeharto usai menerima Supersemar. Bahkan Soekarno sempat melontarkan pernyataan adanya upaya 'coup' atau kudeta atas dirinya.

"Apalagi kataku tadi, dalam tahun 1966 ini! Tahun 1966 ini, kata mereka.., eindelijk (lama-lama), at long last, Presiden Soekarno telah didjambret oleh rakyatnya sendiri; Presiden Soekarno telah di-coup; Presiden Soekarno telah dipreteli segala kekuatannya; Presiden Soekarno telah ditelikung oleh satu 'triumvirat' jang terdiri dari Djenderal Suharto, Sultan Hamengku Buwono dan Adam Malik," kata Soekarno.

"Seorang pemimpin berkata, one cannot escape history. Saja pun berkata seperti itu, tapi saja tambahkan. Never leave history, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," kata Soekarno.***

Supersemar Beredar di Internet

Pemerintah Harus Lebih Proaktif Temukan yang Asli

Jakarta - detikNews.com

Satu lagi versi naskah Supersemar muncul, kali ini beredar di internet. Namun banyak pihak menilai naskah tersebut bukanlah naskah asli. Untuk meluruskan kesimpangsiuran itu, pemerintah harus lebih gencar menemukan naskah asli Supersemar.

"Pemerintah harusnya lebih proaktif mendapatkan yang asli," ujar anggota Komisi II (bidang pemerintahan) DPR Andi Yuliani Paris pada detikcom, Senin (1/12/2008) pukul 06.45 WIB.

Sebelumnya, sejarahwan UI Anhar Gonggong menuturkan, mantan presiden Soeharto adalah orang yang paling mengetahui keberadaan naskah asli.

Dan jika memang keluarga Soeharto menguasai naskah asli Supersemar itu, sebaiknya keluarga Soeharto menyerahkan kepada pemerintah. "Karena Pak Harto sudah meninggal, kalau ada keluarganya, ya saya berharap diserahkan," kata Andi Yuliani.

Menurut Andi Yuliani, naskah Supersemar yang beredar di internet tersebut sulit dibuktikan keasliannya. Hal ini karena naskah aslinya sendiri belum ketemu.

"Sepanjang belum dibuktikan aslinya kita tidak bisa bisa bilang itu asli atau tidak," tambahnya.
Andi juga menggugah kesadaran pihak yang menyimpan naskah tersebut agar menyerahkan naskah tersebut pada negara. "Jangan sampai generasi kita jadi kehilangan sejarah karena hal ini," pungkasnya.

Naskah Supersemar yang beredar di internet diketik di atas kertas berkop Presiden Republik Indonesia disertai logo padi dan kapas di atasnya dan logo burung Garuda di sisi kiri atas.

Di akhir naskah ada tanda tangan Presiden Indonesia Soekarno pada 11 Maret 1966. Terdapat empat diktum dalam naskah tersebut. Diktum pertama berisi 'Mengingat'. Kedua, Menimbang. Ketiga Memutuskan dan Memerintahkan'. Keempat bertulis selesai. Naskah ditulis dalam ejaan lama. Namun nama Soeharto dan Soekarno ditulis dengan ejaan Sukarno dan Suharto.***

Adam Malik, CIA, Tiga Serangkai dan Operasi Tas Hitam

Jakarta - detikNews.com

Dari 800 lebih halaman di buku Membongkar Kegagalan CIA karya Tim Weiner, wartawan The New York Times yang pernah meraih Pulitzer, cerita soal Indonesia hanya makan 5 halaman saja, dimulai pada halaman 329. Meski sekelumit, namun pengakuan perwira CIA bahwa Adam Malik adalah agen CIA menggegerkan Tanah Air.

"Saya merekrut dan mengontrol Adam Malik," ujar Clyde McAvoy, perwira CIA itu, dalam sebuah wawancara pada tahun 2005. McAvoy bertemu dengan Adam Malik di sebuah tempat rahasia dan aman di Jakarta pada 1964.

"Dia adalah pejabat Indonesia tertinggi yang pernah kami rekrut," tambah McAvoy.

Adam Malik dirinci lebih dalam lagi setelah itu. Disebutkan, dalam beberapa minggu yang menegangkan pada bulan Oktober 1965, Negara Indonesia terpecah dua.

Tim Weiner menulis, "CIA berusaha mengkonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan yang memerintah di Jawa Tengah, dan perwira tinggi angkatan darat berpangkat mayor jenderal bernama Suharto.

"Malik memanfaatkan hubungan dengan CIA untuk mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dengan Duta Besar Amerika yang baru di Indonesia, Marshall Green. Sang Duta Besar mengatakan bahwa dia bertemu dengan Adam Malik "di sebuah lokasi rahasia" dan mendapatkan "gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Soeharto dan apa yang dipikirkan Malik serta apa yang mereka usulkan untuk dilakukan" buat membebaskan Indonesia dari komunisme melalui gerakan politik baru yang mereka pimpin, yang disebut Kap-Gestapu.........

Tim Weiner juga menulis, "Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Malik mengirimkan seorang pembantunya ke kediaman perwira politik senior kedutaan, Bob Martens, yang pernah bertugas di Moskow ketika Malik juga bertugas di sana sebagai diplomat Indonesia. Martens menyerahkan kepada utusan Malik itu sebuah daftar yang tidak bersifat rahasia, yang berisi nama 67 pemimpin PKI, sebuah daftar yang telah dia rangkum dari kliping-kliping surat kabar komunis."

Pada bagian lain disebutkan juga bahwa Duta Besar Green, McGeorge Bundy (Penasihat Keamanan Nasional) dan Bill Bundy (Asisten Menlu untuk Timur Jauh), melihat Suharto dan Kap-Gestapu layak mendapat bantuan AS. Namun Duta Besar Green mengingatkan bahwa bantuan itu tidak boleh berasal dari Pentagon atau Deplu. Program bantuan itu tidak akan bisa dirahasiakan; risiko politisnya sangat besar. Akhirnya disepakati bahwa uang itu harus ditangani oleh CIA.

Mereka sepakat untuk mendukung militer Indonesia dalam bentuk bantuan obat-obatan senilai US$ 500.000 yang akan dikirimkan melalui CIA dengan pengertian bahwa angkatan darat akan menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

Dubes Green, setelah berunding dengan Hugh Tovar, mengirimkan pesan telegram kepada Bill Bundy, yang merekomendasikan pembayaran uang dalam jumlah yang cukup besar kepada Adam Malik:

"Ini untuk menegaskan persetujuan saya sebelumnya bahwa kita menyediakan uang tunai sebesar Rp 50 juta (sekitar $ 10 ribu) buat Malik untuk membiayai semua kegiatan gerakan Kap-Gestapu. Kelompok aksi yang beranggotakan warga sipil tetapi dibentuk oleh militer masih memikul kesulitan yang diakibatkan oleh semua upaya represif yang sedang berlangsung...

Kesediaan kita untuk membantu dia dengan cara ini, menurut saya , akan membuat Malik berpikir bahwa kita setuju dengan peran yang dimainkannya dalam sebuah kegiatan anti-PKI, dan akan memajukan hubungan kerja sama yang baik antara dia dan angkatan darat.

Kemungkinan terdeteksinya atau terungkapnya dukungan kita dalam hal ini sangatlah kecil, sebagaimana setiap operasi "tas hitam" yang telah kita lakukan."

Tim Weiner juga menulis, "Sebuah gelombang besar kerusuhan mulai meningkat di Indonesia. Jenderal Suharto dan gerakan Kap-Gestapu telah membunuh begitu banyak orang. Dubes Green kemudian memberi tahu Wapres Hubert H Humprey dalam sebuah pembicaraan di kantor wakil presiden di Gedung Capitol bahwa "300.000 sampai 400.000 orang telah dibantai" dalam "sebuah pertumpahan darah besar-besaran".

Wakil Presiden menyebutkan bahwa dia telah mengenal Adam Malik selama bertahun-tahun, dan Dubes memujinya sebagai "salah satu orang terpintar yang pernah dia temui." Malik dilantik sebagai menteri luar negeri, dan dia diundang untuk berbincang-bincang selama 20 menit dengan Presiden Amerika di Oval Office. Mereka menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang Vietnam.

Pada akhir pembicaraan mereka, Lydon Johnson mengatakan bahwa dia memiliki perhatian amat besar tentang perkembangan di Indonesia dan dia mengirimkan salam hangatnya untuk Malik dan Suharto. Dengan dukungan AS, Malik kemudian terpilih menjadi ketua Sidang Umum PBB".***

UU Pornografi Timbulkan Persoalan di Masyarakat

YOGYAKARTA, Kompas

Undang-undang Pornografi (UUP) sejak dirancang sampai disahkan telah menimbulkan persoalan di masyarakat. Sampai kini pro-kontra terus bermunculan. Menurut Indra Tranggono, pemerhati budaya yang tinggal di Yogyakarta, persoalan yang muncul bisa diidentifikasi, yaitu persoalan semantik atau pemaknaan atas pornografi, persoalan kebebasan berekspresi, persoalan budaya, dan persoalan sosial politik.

"Persoalan semantik muncul dari biasnya makna atau pengertian pornografi beserta turunan pasal-pasalnya yang sangat luas dan memiliki multitafsir. Padahal, bahasa hukum seharusnya adalah bahasa yang pasti bukan ambigu," ungkapnya dalam diskusi UU Pornografi di Yogyakarta.

Indra mengungkapkan, persoalan budaya yang muncul dari UUP merujuk pada terancamnya keberagaman budaya. Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari multietnik. "Kenyataan kultural ini tidak bisa dilenyapkan oleh penyeragaman dalam bentuk apapun termasuk yang mengatasnamakan etika, moralitas dan hukum, " paparnya.

Persoalan sosial yang muncul dari UUP, lanjutnya mewujud di dalam blok-blok psiko-sosial yang mendukung UUP dan yang menolak UUP. Masing-masing kelompok yang berseberangan ideologi dan kepentingan melakukan stigmatisasi atas kelompok lainnya. "Selain itu, UUP menimbulkan gejolak di beberapa daerah berupa penolakan. Kenyataan itu menunjukkan UUP berpeluang menimbulkan disintegrasi sosial dan bangsa, " katanya.

Amrozi Cs Telah Dimakamkan

Jakarta, Kompas

Tiga terpidana mati peristiwa pemboman di Bali, yakni Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron dieksekusi pada hari Minggu (9/11) di di Lembang Nirboyo, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pukul 00.15.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Minggu pukul 02.30 menyampaikan, "Sekitar jam 00.15, putusan dalam perkara terpidana Amrozi bin H Nurhasyim, Imam Samudra alias Abdul Aziz, dan Mukhlas alias Ali Ghufron, telah dieksekusi dengan ditembak."

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)_Denpasar, Bali, pada 7 Agustus 2003 menghukum Amrozi dengan pidana mati karena terbukti sah dan meyakinkan merencanakan terorisme. Imam Samudra juga dihukum mati oleh PN Denpasar pada 10 September 203. PN Denpasar menghukum mati Ali Ghufron pada 2 Oktober 2003 karena terbukti bersama-sama merencanakan terorisme dan tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi.

Vonis mati itu tetap sama pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Mereka tidak mengajukan grasi. Ketiga terpidana mati itu dinilai bertanggung jawab atas peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002.

Jasman menjelaskan kronologi proses eksekusi. Menurutnya, jaksa eksekutor telah memberitahukan pelaksanaan eksekusi pada Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudera pada Rabu (5/11). Ketiganya kemudian dipindahkan ke ruang isolasi pada Jumat (7/11). Tidak ada pesan atau permintaan khusus yang disampaikan Amrozi cs sebelum eksekusi dilaksanakan.

Pada Sabtu (8/11) pukul 23.15, ketiganya dijemput dari ruang isolasi untuk dibawa ke Lembah Nirbaya, yang berjarak dua kilometer dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Batu.

Selang satu jam kemudian, ketiganya dinyatakan meninggal oleh tim medis yang disediakan dari Dinas Kesehatan Cilacap. Jenazah kemudian dibawa kembali ke LP Batu untuk menjalani otopsi di poliklinik LP. Demikian kata Jasman.

Setelah itu, ketiga jenazah dimandikan pihak keluarga dan dikafankan. Sekitar pukul 04.00, jenazah didoakan di Masjid LP Batu kemudian diberangkatkan menuju rumah duka pada 5.45.
Jenasah Amrozi dan Ali Ghufron dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kemarin pukul 14.35. Ribuan orang turut mengantarkan pemakaman itu.

Sementara itu kemarin dari Bali diberitakan, telah berlangsung kegiatan doa berbagai kelompok agama untuk perdamaian dan permohonan agar tidak terjadi aksi pemboman kembali di Bali dan dimana pun. Kegiatan itu berlangsung di seputar Ground Zero atau Monumen Bom Bali di Jalan Raya Legian, Kuta.

Ground Zero atau lokasi monumen itu adalah dua titik berdekatan peledakan bom Bali I, 12 Oktober 2002. Kedua titik dimaksud adalah tempat hiburan bernama Sari Club (SC) dan tempat hiburan lain di seberangnya, Pady’s Pub. Lokasi SC hingga sekarang masih dibiarkan kosong atau tanpa bangunan, hingga siapa pun yang lewat di sana langsung mengenang bom yang menelan 202 korban jiwa dan melukai lebih 340 orang lainnya.

Sedangkan dari Semarang dikabarkan, Hotel Novotel mendapatkan dua kali acaman bom dari seseorang tak dikenal melalui telepon kepada operator hotel. Menurut Kepala Kepolisian Resor Semarang Timur Ajun Komisaris Besar Polisi Benone Jesaya Louhenapessy, dari hasil penyisiran tersebut, petugas tidak menemukan adanya bom.

Aparat Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, TNI AD dan TNI AL melakukan patroli gabungan pada malam eksekusi terpidana mati.

Berbagai pendapat

Kemarin Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta antara lain mengatakan, "Eksekusi mati terhadap terpidana bom bali, telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. ”

"Saya berharap, setelah ini masyarakat Indonesia belajar untuk tidak mengembangkan radikalisme yang menggunakan kekerasan. Sementara pemerintah juga lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang potensial menumbuh-suburkan radikalisme," ujarnya. ]

Peneliti senior lembaga penelitian Institute of Defense and Security Studies (IODAS) Edy Prasetyono, kemarin menyatakan penyesalannya atas ekspos beberapa media massa yang dikhawatirkan bisa membuat masyarakat meniru perbuatan ketiganya.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono saat ditemui wartawan di Departemen Pertahanan Jumat (7/11) menegaskan, de-radikalisasi dapat ditangani dengan menciptakan keadilan di tengah masyarakat, termasuk menghapuskan korupsi di pemerintah dan swasta.

Dalam kesempatan terpisah, kemarin, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Sidarto Danusubroto mengingatkan proses eksekusi ketiga terpidana mati itu sudah didasari kekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo kemarin mempertanyakan bagaimana bisa porsi liputan peringatan Hari Pahlawan, 10 November, terkalahkan oleh porsi pemberitaan atas Amrozi Cs.

Lukman Hakim Saefudin dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, cara kekerasan yang dikembangkan hanya akan merugikan bangsa ini .

"Dan jatuhnya korban manusia yang tidak berdosa dalam setiap aksi kekerasan, tentu bertentangan dengan Islam. Eksekusi Amrozi cs menjadi plajaran bangsa ini, ” ujarnya.***

DPR Sahkan RUU Pornografi Tanpa FPDIP & FPDS

Jakarta - detikNews

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-undang. Keputusan diambil secara aklamasi setelah 8 fraksi menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

"Apakah RUU ini bisa disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPRAgung Laksono yang mempimpin rapat paripurna itu di Gedung DPR, Senayan,Jakarta, Kamis (30/10/2008).

"Setujuuuu..!", jawab peserta rapat dan pendukung RUU Pornografi yang berada di balkon serempak.

Agung pun kemudian mengetokkan palu sebagai tanda disahkannya RUU itu.

Dua fraksi yang tetap menolak pengesahan RUU Pornografi adalah FPDIP dan FPDS. Mereka melakukan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pandangan pemerintah mengatakan, RUU ini menunjukkan keprihatinan semua pihak terhadap degradasi moral bangsa yang disebabkan berbagai aspek terkait pornografi.

Perbedaan pendapat yang terjadi selama proses pembahasan RUU, kata Maftuh, adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. "Dinamika perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan cerminan dari demokrasi itu sendiri," ujar dia.***

Sultan Siap Jadi Presiden RI

Yogyakarta - detikCom

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap maju dalam Pilpres 2009. Hal itu dinyatakan Sultan di hadapan ribuan warga Yogya dalam acara Pisowanan Agung.

"Untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi dengan ini saya menyatakan, saya siap maju menjadi Presiden 2009," ujar Sultan dalam bahasa Indonesia di alun-alun utara Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2008).

Pernyataan Sultan itu disambut tepuk tangan meriah ribuan warga Yogyakarta. Mereka pun mengelu-elukan Sultan. "Hidup Sultan!" teriak mereka.

Sultan yang mengenakan baju batik bermotif parang coklat hijau kemudian menunjuk pada spanduk yang banyak terpasang di sekitar panggung. Spanduk tersebut berisi slogan 'apa bisa tahan?'

"Lihatlah slogan di sebelah timur bertuliskan apa bisa tahan? Itu artinya kita harus bersatu sebagai bangsa," ujarnya.

Setelah itu Sultan pun turun dari panggung dan diiringi tepuk tangan ribuan pendukungnya.***

Muncul Usul Duet Sultan dan Fadel Muhammad

GORONTALO - Jawa Pos
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Fadel Muhammad kemarin didaulat menjadi pasangan capres dan cawapres. Yang mengusulkan pasangan itu bukan Partai Golkar, parpol tempat mereka bergabung. Mereka menerima usul tersebut dalam acara budaya di Gorontalo.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Bele Limbui, Gorontalo itu, Sultan mendapat gelar adat Ti Tulutani Lo Toyinuta. Menjelang prosesi acara tersebut, muncul aspirasi yang dikemukakan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Amir Piola Isa mewakili masyarakat Provinsi Gorontalo. ''Kami sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Gorontalo. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Fadel Muhammad merupakan pasangan yang layak maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,'' katanya.

Sri Sultan, lanjutnya, telah membuktikan kemampuan sebagai pemimpin. Fadel Muhammad juga telah membuktikan hal yang sama. Mengurangi kemiskinan melalui program agropolitan pertanian, kelautan perikanan, mengurangi kebodohan, dan peningkatan sumber daya manusia," ujar Amir.

''Tapi, yang paling utama adalah pemimpin yang amanah, meningkatkan kesejahteraan orang miskin, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan rakyatnya. Kalau keduanya menjadi pemimpin nasional, alangkah indahnya. Indonesia tidak akan terbelenggu dengan ekonomi yang sampai saat ini masih terbelit berbagai masalah," tambahnya.

Amir menegaskan, pasangan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Fadel Muhammad sebagai capres dan cawapres 2009 sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Gorontalo. ''Dalam hal ini, kami tidak bermaksud mencampuri penganugerahan gelar adat dengan politik. Tetapi, sebagai perwakilan rakyat, sekadar ingin menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo," tegas Amir.

Tunggu 28 Oktober
Meski dukungan untuk maju sebagai calon pada bursa Pemilihan Presiden 2009 semakin muncul ke permukaan, Sri Sultan belum mau memberikan tanggapan lebih jauh. ''Mengenai aspirasi yang disampaikan Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, saya tidak bisa menanggapi karena selama ini saya bukan kandidat capres/cawapres," kata Sultan kepada wartawan setelah prosesi penganugerahan gelar adat.

Meski ada dukungan masyarakat? ''Nanti tanggal 28 Oktober saja, di situ saya akan memastikan apakah maju atau tidak. Tunggu saja. Dan selama ini, di internal Golkar belum ada komunikasi atau pembicaraan capres atau cawapres," kata gubernur Jogja itu.

Menurut dia, peristiwa adat tidak sama atau tidak identik dengan peristiwa politik. "Peristiwa adat ya peristiwa adat. Nggak ada hubungannya dengan dukungan. Saya ke sini kan diundang, bukan saya yang minta. Jadi, nggak ada hubungannya dengan politik. Kita jangan membandingkan antara peristiwa adat dan peristiwa politik, itu kita salah besar," ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Menurut ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo itu, dirinya belum membayangkan dan memikirkan untuk maju ke bursa capres/cawapres.***

Pansus Orang Hilang -- Buka, Tutup dan Dibuka Lagi

Jakarta - detikcom

Empat pensiunan jenderal kini harus siap-siap menghadapi panggilan Pansus Orang Hilang DPR. Mereka adalah Presiden Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Pangkostrad Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, dan mantan Pangdam Jaya Letjen (Purn) Sutiyoso.

Pemanggilan yang tiba-tiba itu dianggap punya motif tertentu. Soalnya 4 jenderal yang akan dipanggil saat ini tengah berancang-ancang maju sebagai calon presiden (capres). Upaya pemanggilan ini pun dinilai sebagai agenda untuk menjegal lawan politik di Pilpres 2009.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap rencana pemanggilan bosnya, Prabowo, merupakan tindakan konyol dan kental dengan nuansa politik. Ia pun menuding politisi di Senayan secara nyata ingin menjegal langkah Prabowo, capres dari Gerindra, maju di pilpres.

Menurut Fadli Zon, kasus penculikan para aktivis sebenarnya sudah selesai dan berketetapan hukum tetap. Sebab Tim Mawar, yang menculik para aktivis telah diadili. "Lantas kenapa sekarang mau dinaikan lagi?" keluh Fadli Zon saat dihubungi detikcom.

Adapun kata Yus Usman dari Partai Hanura, rencana pemanggilan Wiranto oleh Pansus Orang Hilang sangat mengada-ngada. Soalnya kasus penculikan tersebut sudah lama selesai. Dan para pelaku sudah diadili. "Kasusnya sudah selesai dan Pak Wiranto dinyatakan tidak terlibat," tegas Yus, yang menjabat sebagai Sekjen Hanura.

Wiranto yang saat ini maju sebagai capres dari Hanura, kata Yus, bukan kali ini saja dijegal. Sebelumnya, Wiranto juga sering diserang dengan isu-isu pelanggaran HAM. Namun para pendukung Wiranto mengaku tidak khawatir dengan kampanye hitam tersebut. "Hingga saat ini dukungan kepada Pak Wiranto tetap tinggi. Jadi tidak ada pengaruhnya isu-isu tersebut," ungkap Yus.

Bukan hanya kubu Wiranto dan Prabowo yang menilai aneh pemanggilan Pansus Orang Hilang. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga punya penilaian sama. Menurutnya, pemanggilan sejumlah mantan jenderal oleh Pansus Orang Hilang tidak penting. Sebab yang sangat mendesak adalah DPR memutuskan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atau tidak.

"Saya kira sangat wajar kalau ada anggapan menghidupkan Pansus Orang Hilang sarat nuansa politisnya. Apalagi momentumnya mendekati pemilu," kata Usman.

Selain itu, Usman juga khawatir jika kasus orang hilang bisa senasib dengan masalah Semanggi I dan II. Ditambahkannya, Pansus Orang Hilang seharusnya tidak perlu lagi menduplikasi kerja Komnas HAM dengan memanggili pensiunan jenderal tersebut, termasuk melakukan penyelidikan ulang. Sebab penyelidikan akan dimanfaatkan sebagai ajang klarifikasi.

Namun bagi Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon, menghidupkan kembali Pansus Orang Hilang berjalan sesuai aturan di DPR. "Semua berjalan normatif, tidak tiba-tiba. Dan Pansus itu hasil Rapat Paripurna DPR 27 Februari 2007," kilah Effendi saat dihubungi detikcom.
Menurut Effendi, para pensiunan jenderal itu dipanggil dalam kapasitas sebagai pihak yang diduga tahu soal kasus penghilangan orang di medio 1997-1998. Bila tanpa dukungan politik, ujar Effendi, tidak akan ada pengadilan bagi para pelaku. Sekalipun Komnas HAM sudah menegaskan ada pelanggaran HAM.

Rekomendasi Komnas HAM soal kasus orang hilang dikeluarkan pada 10 November 2006. Dalam laporannya, Komnas HAM berkesimpulan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan para aktivis tersebut.

Bukan itu saja. Komnas HAM juga menyatakan akan mengupayakan dipenuhinya hak-hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, laporan akhir itu diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan.

Namun, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh waktu itu menegaskan kalau Kejagung tidak akan melakukan penyidikan sampai ada rekomendasi DPR agar presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan Menkum HAM Andi Mattalatta mengatakan, kasus tersebut telah selesai secara hukum. Anehnya, saat ini DPR bukannya mendesak untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, tapi malah penyelidikan ulang terhadap laporan Komnas HAM.***

Artis dan Bandit di Parlemen

Jakarta - detikCom

Parlemen akan dikuasai artis dan bandit bila kita nekat menerapkan sistem proporsional terbuka. Modal artis adalah popularitas, modal bandit adalah uang dan kekerasan.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan Kamis (16/10/2008) lalu, menunjukkan, dalam pemilu nanti rakyat Indonesia lebih suka memilih Eko Patrio, pelawak dan pembawa acara, daripada Ferry Mursidan Baldan, anggota DPR yang kecakapan politiknya tidak perlu diragukan lagi.

Mengapa caleg Golkar itu kalah dari caleg PAN? Jawabnya pasti: Ferry kalah populer dari Eko. Dan kita tahu, yang bikin Eko populer adalah televisi.

Sebagai anggota dewan yang mumpuni (misalnya berkali-kali menjadi ketua pansus), Ferry tentu sering muncul di televisi. Namun kemunculannya jelas tidak sesering Eko. Bahkan pelawak ini bisa muncul di dua stasiun televisi untuk dua acara berbeda dalam waktu bersamaan. Belum lagi penampilannya lewat iklan-iklan yang berjibun.

Dalam sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, seperti yang hendak kita terapkan dalam Pemilu 2009 (meski belum terbuka 100%), memungkinkan pemilih untuk memilih langsung nama calon. Oleh karena itu pemilih cenderung akan memilih orang yang dikenali. Di sinilah artis yang sering muncul di televisi mendapatkan keuntungan.

Tentu saja tidak ada salahnya artis menjadi anggota parlemen. Masalahnya adalah bagaimana kinerja mereka yang memasuki atau ganti profesi ini. Saya tidak hendak menjawab pertanyaan ini. Ada puluhan (mantan) artis yang sudah menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2004 lalu. Periksa saja satu per satu kinerja politiknya!

Ada satu lagi profesi yang peluang terpilihnya untuk menjadi anggota dewan sangat besar dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yakni bandit. Kebanditan tentu menciptakan reputasi tersendiri, sehingga partai enggan mencalonkannya.

Namun dengan uang dan kekerasan, sungguh sulit buat pemimpin partai untuk menghindari untuk tidak mencalonkannya. Apalagi jika pimpinan partai adalah bandit juga. Dengan uang dan kekerasan pula, para bandit bisa memaksa pemilih untuk mencontreng namanya dalam pemilu.
Rusia pernah mengalami situasi politik di mana parlemen (Duma) dikuasai oleh artis dan bandit.

Ini menimbulkan kesulitan politik yang luar biasa buat Presiden Yeltsin untuk membuat kebijakan. Beruntung, dalam konstitusi Rusia, Presiden bisa membubarkan parlemen. Bayangkan kalau hal itu terjadi di sini.

*Penulis adalah wartawan detikCom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja.

KPK Masih Ewuh Pakewuh? (malu-malu)

Jakarta - Okezone

LAHIRNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003 cukup membawa angin segar bagi rakyat Indonesia, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di negara yang kasus korupsinya telah mengerak ini.

Dahaga kepastian hukum yang dulu dikenal imun karena dapat dibayar dengan lembaran uang atau cek saat hakim dan jaksa di pengadilan negeri hingga mahkamah agung menangani kasus korupsi, terobati sudah.

Berbagai gebrakan yang dilakukan institusi yang umurnya boleh terbilang muda ini untuk menangkap koruptor, lumayan membelalakkan mata masyarakat nusantara.

Para koruptor yang telah menggurita dari pejabat kelas kelurahan, pemerintah provinsi, kelas menteri, anggota komisi pemerintahan, gubernur Bank Indonesia, hingga politisi yang nangkring di Senayan dapat diseret KPK untuk menghuni hotel prodeo dan membayar denda kerugian negara.

Bahkan, saking gereget gerakan KPK sangat militan tak kenal jabatan dan rupa, beberapa pejabat yang duduk di pemerintahan baik di daerah maupun di pusat sempat mengeluhkan tidak berani menggunakan anggaran pendapatan belanja untuk menjalankan roda pemerintahan.

Alasannya satu, takut diciduk KPK karena takut ada selisih uang yang ditemukan terdapat korupsi. Lucunya, beberapa pejabat pun termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya meradang. Mereka menyalahkan tindakan KPK dan merasa dimata-matai institusi itu, karena dalam tindakannya, KPK terkadang juga melakukan penyadapan. Sebuah argumen yang patut dipertanyakan, karena bila benar, mengapa harus takut untuk bertindak.

Upaya terakhir yang dilakukan KPK membuat jera para koruptor, yaitu dengan membuat kostum khas yang akan dipakaikan ke tubuh koruptor. Meski sampai kini, kejelasan tentang kostum itu belum jelas.

Sayangnya, militansi KPK yang telah cemerlang membuat citra institusi pemberantasan korupsi ini menanjak, beberapa hari terakhir dipertanyakan. Terutama setelah KPK merambah korupsi yang terjadi di tubuh Bank Indonesia, yaitu pada penggunaan dana bantuan likuiditas BI dan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Pada korupsi di bank nomor satu di Indonesia tersebut, KPK hanya berani memenjarakan beberapa pejabat yang diindikasikan terlibat kasus korupsi, seperti Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Mantan Direktur Hukum Bank Indonesia (BI) Oey Hoey Tiong dan Mantan Kepala Biro BI Surabaya Rusli Simanjuntak.

Sementara, untuk Aulia Tantawi Pohan yang menurut para saksi sebagai inisiator penyaluran dana YPPI sebesar Rp100 miliar, hingga kini belum disentuh KPK. Padahal, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendesak KPK untuk segera bersikap atas status besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Sebab, pekan ini, Burhanuddin pun telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan delapan tahun penjara.

Uniknya lagi, SBY sendiri telah mempersilahkan KPK untuk melakukan upaya hukum bila besannya itu memang terbukti bersalah. Namun, KPK hingga kini masih bergeming.

Hal yang sama juga dilakukan KPK atas kasus 400 cek yang diterima anggota dewan perwakilan rakyat terkait pemilihan Deputi Senior BI, Miranda Swaray Goeltom. Dengan alasan masih mencari bukti, KPK belum bertindak atas kasus yang dibuka anggota dewan dari Fraksi PDIP, Agus Condro.

Atas kejadian ini, timbul pertanyaan, apakah KPK memang masih ewuh pakewuh dalam menjalankan tugasnya, terutama saat bertemu muka dengan pejabat penting negara. Jika ya, sungguh disayangkan. Karena kegemilangan KPK akan tertutupi dengan celah kecil ewuh pakewuh yang pada dasarnya tak ada patut. Karena, hukum dan keadilan berlaku sama. Seperti patung lambang hukum yang bagian matanya ditutup dengan kain hitam dan memikul timbangan yang ketinggiannya sama.***

DPR Akan Panggil Wiranto dan Prabowo Soal Orang Hilang

Jakarta - detikCom

Kesiapan mantan panglima TNI Wiranto dan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subijanto sebagai capres 2009 bakal menghadapi banyak rintangan. Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo untuk dimintai keterangan terkait kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.

"Kita sedang menyiapkan jadwal untuk memanggil Wiranto dan Prabowo, jadi pansus penghilangan orang secara paksa ketika itu Wiranto sebagai Pangab dan Prabowo sebagai Danjen Kopassus,” kata Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2008).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pansus orang hilang tidak memiliki muatan politik dengan memangil Wiranto dan prabowo. Semuanya didasarkan pada kerja pansus berdasarkan permintaan Komnas HAM yang meminta DPR membuat keputusan politik apakah penghilangan orang secara paksa masuk pelanggaran HAM berat atau tidak.

"Tidak ada itu kepentingan politik. Ini murni hanya membahas seputar rekomendasi Komnas HAM," terangnya.

Anggota komisi VII DPR ini juga membantah jika pemanggilan Wiranto dan Prabowo ini bertujuan bahwa Pansus memiliki kepentingan menghambat dua tokoh militer tersebutsebagai capres 2009.

"Ini tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan sekarang sedang ada kepentingan politik. Tidak ada kaitan subyektifitas dalam masalah ini," bantahnya.

Selain memanggil Wiranto dan Prabowo, pansus lanjut Simbolon juga akan memanggil korban dan keluarga korban. Mengenai waktunya diharapkan pada minggu ini.

"Kami masih akan menunggu testimoni mereka dan pansus. Karena itu kami akan terus mendalami sesuai bahan yang diberikan Komnas HAM," pungkasnya.***

Pansus Orang Hilang Juga Panggil SBY dan Sutiyoso

Jakarta - detikCom

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo untuk dimintai keterangan terkait kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998. Selain nama kedua mantan jenderal tersebut akan dipanggil juga sejumlah nama termasuk SBY dan Sutiyoso.

"Semua sampai ke Danramil bahkan sampai ke Kapolri saat itu, SBY ada, nantikan ada juga Sutiyoso," ujar Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2008).

Selain itu mantan Pangdam V Jaya Sjafrie Sjamsoeddin juga akan dipanggil. Selain itu mantan petinggi Kopassus Muchdi PR juga kan dipanggil.

"Ini kan kaitannya dengan mereka yang diculik di Kopassus dulu," ungkap Effendi. Effendi mengungkapkan Pansus hanya membahas apa yang tertera dalam rekomendasi dan kesimpulan Komnas HAM.

"Memang di sana tertera nama-nama itu, jadi kami tidak ada kaitannya bahwa yang bersangkutan sedang berkepentingan dengan urusan politik," pungkasnya.***

Disalip Gerindra, Politik Pencitraan PAN & PPP Gagal

Jakarta - OkeZone.com

Politik pencitraan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai gagal. Hal ini dibuktikan dengan popularitasnya yang mampu disalip partai baru seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

"Itu hanya masalah pencitraan, Gerindra sebagai partai baru mampu membuat pencitraan yang baik," kata Direktur Eksekutif SIGI (Study for Indonesia Government Indepth) Indonesia Medrial Alamsyah kepada okezone usai diskusi bertema "Format Ideal DPD RI" di gedung DPD, Jalan Gatot Soebroto, Jumat (17/10/2008).

PAN dan PPP sebagai partai yang sudah lama berkecimpung sudah tidak layak disebut sebagai partai politik, nilai Medrial. Sebab, partai ini tidak mempunyai manajemen yang bagus untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Mereka partai politik yang sebetulnya tidak pantas disebut sebagai organisasi partai politik, kalau dilihat dari fungsi yang mereka lakukan," jelasnya.

Sedangkan, Partai Haruna yang juga mulai tergusur pamornya oleh Gerinda lebih disebabkan oleh track record Wiranto yang merupakan simbol Hanura sekaligus ketua umum.

"Kalau Partai Haruna, Wiranto banyak persoalan, walau pun Prabowo juga mempunyai persoalan. Persoalannya tidak pernah terbukti maka terjadi perang citra. Kalau saya buat salah dan orang tidak bisa membuktikan maka saya bisa mencitrakan saya baik. Di Indonesia ini masyarakatnya kan pelupa," paparnya.***

Taufik Kiemas Dilaporkan Agus Condro ke BK

JAKARTA - OkeZone.com

Mantan anggota Fraksi PDIP Agus Condro berencana akan melaporkan Taufik Kiemas ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena terlalu sering bolos tidak mengikuti rapat-rapat komisi dan paripurna.

Suami Megawati Soekarnoputri itu dituding Agus Condro hanya datang sekira satu atau dua kali dalam sidang soal rakyat selama satu tahun.

"Saya juga menanyakan bagaimana prosedur laporan ke BK. Saya ingin melaporkan Taufik Kiemas. Supaya ditanya kenapa hampir tidak pernah mengikuti rapat-rapat komisi dan paripurna," ujar Agus Condro usai bertemu staf BK di Komplek DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (14/10/2008).

Pelaporan ini, kata Agus, karena dirinya jengkel melihat Taufik Kiemas selalu absen dalam urusan rakyat. Bukan karena persoalan dendam atau sakit hati.

"Beliau dipilih rakyat untuk mengemban amanat rakyat. Seharusnya beliau datang. Di situ mau ngomong boleh, mau tidur boleh, males-malesan juga boleh. Ini saya bilang supaya BK betul-betul menjaga kehormatan BK, jadi agar tahu," ungkapnya.

Namun, Agus mengaku heran karena presensi Taufik Kiemas dalam berbagai sidang komisi dan paripurna selalu ada tandatangannya. Padahal yang bersangkutan tidak kelihatan batang hidungnya. "Tandatangan dari mana? orang dia jarang-jarang ke sini kok," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan semestinya BK menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak hanya mengurusi anggota DPR yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

"Itu bukan urusannya lagi. Seharusnya BK menangani kasus yang ringan-ringan. Seperti daftar tidak hadir dan memeriksa keuangan kenapa setiap tahun anggota DPR berbondong-bondong ke LN (luar negeri) dan menghabiskan anggaran," harapnya.***

Hasan Tiro, Home Sweet Home

OkeZone.com

Kerinduan akan kampung halaman pasti akan menyerang siapa saja yang pergi merantau jauh dari tanah kelahirannya. Aspek inilah yang ditenggarai menjadi motivasi utama Hasan Tiro, petinggi GAM, yang sudah hampir 30 tahun meninggalkan tanah kelahirannya di Aceh untuk pulang.

Momentum esok hari tentu akan menjadi tonggak sejarah tersendiri dalam hidup Hasan Tiro. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi, melepas kerinduan dengan tanah kelahiran, kerabat, dan kenangan masa lalu.

Sejatinya, motivasi inilah yang mendorong Hasan Tiro untuk pulang kampung. Meski usia sudah uzur dan digerogoti penyakit, namun keinginan untuk pulang mampu mengalahkan semua itu. Terlebih, Hasan Tiro juga ingin melihat langsung hasil karyanya dalam memprakarsai MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM.

Ironisnya, panggilan jiwa Hasan Tiro ini bisa jadi dimanfaatkan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan agar bisa terus menancapkan kuku kekuasaannya di bumi Serambi Makkah itu.

Kecurigaan pertama patut ditujukan kepada Partai Aceh yang dipimpin Muzakkir Manaf. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakkir Manaf menyatakan rencana kedatangan Hasan Tiro ke Aceh pada 11 Oktober adalah murni atas inisiatif Hasan Tiro. Bukan atas intervensi pihak luar dan murni dalam rangka kunjungan kekeluargaan.

Meski begitu, kedatangan mantan petinggi GAM ini, diakui atau tidak, akan menguntungkan Partai Aceh yang notabene memiliki basis para pensiunan GAM. Kedatangan Hasan Tiro, atas sponsor KPA, akan mampu menarik simpati warga Aceh agar dalam Pemilu 2009 memberikan dukungannya kepada Partai Aceh. Bukan kepada partai lokal lain, atau pun partai nasional. Terlebih jika Hasan Tiro berkenan memberikan arahan kepada warga Aceh dalam menentukan sikap di Pemilu 2009.

Bagaimana pun juga pengaruh Hasan Tiro di Aceh masih cukup besar. Jasa dan ketokohannya cukup diakui warga Aceh. Hal ini terbukti dengan rencana penyambutan oleh warga Aceh yang cukup meriah. Dilaporkan ribuan warga Aceh telah berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk menyambut kedatangan Hasan Tiro.

Selanjutnya, beberapa pihak lain juga terlihat berusaha menunggangi momentum kedatangan Hasan Tiro untuk membuat kondisi Aceh tidak kondusif lagi. Hal ini bisa dilihat dari rentetan insiden kekerasan dan pengibaran bendera GAM di Aceh. Kasus terbaru, seorang anggota TNI diculik oleh orang tidak dikenal. Diakui atau tidak, kecurigaan terhadap pelaku kerusuhan mengarah kepada oknum eks GAM.

Insiden-insiden inilah yang akhirnya dijadikan pembenaran aparat keamanan untuk mengatakan situasi di Aceh masih belum aman. Sehingga ada kecurigaan kedatangan Hasan Tiro salah satunya dalam rangka untuk membangkitkan GAM.

Segala kemungkinan di atas bisa saja terjadi. Namun asas praduga tak bersalah harus senantiasa dikedepankan sebelum ada fakta yang menjurus ke sana. Selain itu, sebagai seorang tamu selayaknya kedatangan Hasan Tiro mendapatkan penghormatan yang selayaknya. Bukan malah dicurigai dan dimata-matai.***

Indonesia Diminta Tiru Cina Kontrol Devisa

JAKARTA -- Republika Online

Indonesia diminta meniru Cina mengontrol devisa dan sebaiknya bekerjasama dengan Cina dan Rusia dalam menangkal efek negatif krisis keuangan dunia."Jangan hanya terpukau dengan bantuan Dana Moneter Internasional yang sebenarnya tidak memiliki peranan," kata President Director Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin.

Achmad menanggapi kabar yang menyebutkan Bank Indonesia akan mengeluarkan 300-400 juta dolar untuk meredam panik di pasar uang sehingga menekan nilai tukar rupiah.Dia mengatakan Cina yang memiliki cadangan devisa berlipat dibanding Indonesia justru tetap melaksanakan kontrol devisa.

Deni mengingatkan pemerintah untuk jangan membuat pernyataan yang membingungkan pasar seperti mengecilkan pengaruh bursa saham terhadap perekonomian Indonesia namun mensuspensi pasar saham.Deni mengingatkan "bailout" 700 miliar dari pemerintah AS pimpinan Menteri Keuangan Henry Paulson sudah cukup menggoyang pasar saham dan mata uang dunia dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jaringan Paulson melalui perbankan AS yang mendunia memungkinkan AS bermain untuk kepentingannya sendiri karena mereka tidak bertanggung jawab pada penduduk Indonesia namun ke publik AS. Cina sendiri, demikian Deni, sengaja membuka perdagangan "short selling" dan "margin trading" agar investor asing pemilik saham tidak mampu mengendalikan kejatuhan pasar modal China sehingga mereka rugi sendiri.

Cara seperti ini membuka kemungkinan investor lokal yang rata-rata tidak menempatkan modal di saham bisa mendapat keuntungan dari jatuhnya harga saham yang disengaja oleh AS itu.

Sultan HB-X Dicapreskan

Jakarta - detikCom

Sri Sultan Hamengku Buwono X didaulat menjadi capres oleh Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Sultan pun meminta SOKSI untuk membantu mewujudkan harapannya.

"Terimakasih telah percaya kepada saya untuk tampil tahun 2009. Kepercayaan ini ada konsekuensinya. Saya harap SOKSI ikut membantu harapan saya, kita harus mampu mengubah strategi masa depan," tutur Sultan.

Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan di acara halal bihalal SOKSI dengan tema 'Membahas Perspektif Kebangsaan Lima Tahun ke Depan' di kediamannya, Jalan Keramat Batu nomor 1, Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2008).

Sultan menganggap masalah terbesar bangsa ini adalah rasa kebangsaan di kalangan warganya. Setelah 63 tahun merdeka, masalah tersebut belum selesai juga.

"Keakuan dan kekamian lebih besar dari pada sumbangan keakuan dan kekamian terhadap bangsa ini," imbuh Sultan.

"Kita tidak boleh mengaku mayoritas atau minoritas," lanjut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Sultan yang mengenakan batik merah marun ini sedih melihat Amendemen UUD 1945 yang menempatkan Bhineka Tunggal Ika hanya sebagai simbol negara.

"Bhineka tunggal Ika sebagai simbol negara itu sangat menyakitkan. Kenapa Bhineka Tunggal Ika tidak dijadikan strategi integrasi bangsa?" keluhnya.

Diakhir sambutannya, Sultan mengatakan perubahan adalah hak rakyat. "Semoga karena kita tidak tahan, kita ingin berubah, 2009 terjadi perubahan," pungkasnya.***

SBY-JK Lebih Dini Mencalonkan Diri

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Ia pun mengatakan sangat mungkin berpasangan kembali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan itu lebih cepat daripada yang sebelumnya pernah disampaikan kepada publik. Yaitu SBY baru akan mengumumkan pencalonan dirinya kembali sebagai calon presiden tiga bulan sebelum pemilu presiden.

Pengumuman itu tidak hanya lebih cepat, tetapi juga kiranya lebih baik ditinjau dari berbagai aspek yang sensitif.

Pertama, lebih baik karena dengan demikian ada kepastian bahwa satu pasangan calon presiden dan wakil presiden akan bertarung lagi pada pemilu presiden tahun depan. Bukankah telah banyak nama yang disebut-sebut akan maju menjadi calon presiden, tetapi publik tidak tahu siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden.

Salah satu calon presiden yang paling menonjol adalah Megawati Soekarnoputri yang sejak tahun lalu telah ditetapkan PDIP sebagai calon presiden. Akan tetapi, hingga sekarang publik tidak tahu siapa yang dicalonkan sebagai wakil presiden. Sampai hari ini boleh dibilang PDIP masih mencari-cari tokoh yang pas untuk mendampingi Megawati. Jadi, adalah fakta bahwa baru pasangan SBY-JK yang sejak jauh hari dapat ditimang-timang oleh rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014.

Kedua, pernyataan SBY-JK berpasangan kembali adalah baik bagi soliditas pemerintahan. Sebagai pemimpin yang sedang menjabat, hal itu dapat mengeliminasikan beberapa spekulasi politik. Di antaranya, spekulasi bahwa SBY sedang mencari calon wakil presiden yang lain, dan sebaliknya, JK pun sedang menanti pinangan dari calon presiden yang lain. Semua spekulasi itu bisa dicoret dari daftar isu publik.

Ketiga, pernyataan SBY-JK maju kembali membuat rakyat tahu lebih dini. Rakyat tak perlu menebak-nebak.

Semakin awal rakyat tahu pasangan yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, semakin kurang perlu hiruk pikuk kampanye. Karena tahu lebih dini, rakyat pun cukup waktu untuk mengamati kualitas sang calon. Rakyat punya cukup waktu untuk mencermati, menimbang, dan kemudian mengambil keputusan yang disimpan di dalam hati. Tinggal tunggu waktu mencoblos saja.

Pertanyaannya, kapankah yang lain menyusul SBY-JK? Jangan biarkan berlama-lama pasangan SBY-JK melaju sendirian tanpa saingan merebut hati rakyat. Segeralah tetapkan pasangan masing-masing dan umumkanlah kepada publik.

Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu setidaknya merupakan bukti bahwa sejumlah masalah yang menyangkut kecocokan visi dan misi telah dapat diselesaikan. Itu juga indikator bahwa persoalan yang menyangkut koalisi telah dicapai kata sepakat.

Untuk beberapa tokoh, janganlah cuma gencar beriklan menjual citra diri. Anda itu mau menjadi presiden atau selebritas? Untuk diketahui, berlama-lama menjual citra diri bisa bikin publik jenuh, bahkan muak. Publik capek menyaksikan iklan citra diri itu.

Sebab publik tahu betul bahwa tidak ada kecap nomor dua. Pemilu Presiden 2009 adalah untuk kedua kali rakyat memilih secara langsung orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Rakyat telah berpengalaman.

Rakyat pun sebenarnya telah punya gambaran, pemimpin macam apakah yang diperlukan. Jadi, jangan simpan terlalu lama pasangan yang akan diunggulkan. Itu cuma buang waktu untuk sosialisasi. Lagi pula, ada yang busuk karena terlalu lama diperam.***

RUU Pilpres ::: Denda Rp100 Miliar tidak Rasional

JAKARTA--Media Indonesia:

Ketentuan dalam RUU Pilpres tentang denda mencapai Rp100 miliar bagi capres yang sengaja mengundurkan diri setelah resmi menjadi capres, dinilai tidak rasional dan mengada-ada.

''Ketentuan seperti itu tidak rasional, tidak masuk akal, dan terlalu mengada-ada,'' kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban di Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurut Ka'ban, ketentuan tesebut tidak logis dan tidak mungkin dilaksanakan. ''Kenapa harus mutlak seperti itu? Kalau capres mau mundur ya mundur saja, tak perlu didenda segala,'' tegasnya.

Ia mengusulkan agar ketentuan tentang denda tersebut dihapus saja. "Aturan itu tak rasional dan tak ada gunanya, hapus saja,'' paparnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas menyatakan ketentuan denda itu penting agar tidak ada yang menjadi capres asal-asalan.

''Kalau jadi capres harus serius, jangan main-main. Kalau main-main harus didenda,'' kata suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Soal kewajaran denda yang mencapai Rp100 miliar, Taufik menyatakan soal jumlah denda itu relatif, tetapi perlu ada sanksi bagi orang yang menjadi capres hanya untuk main-main.

''Capres itu pan (kan) calon pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia, makas main-main. Orang yang main-main harus dikenakan sanksi,'' tegasnya.***<>

Undang² Pornografi Bukan Undang² untuk Manusia Bumi

Jakarta, detikPORTAL.com

Pornografi akan dikekang. Pengekangannya melalui Undang-Undang (UU). Padahal tiap individu kecenderungan menyimpan bahkan melakukan itu. Akibatnya, pro-kontra marak. Ada rasa was-was mengintip. Dan ada banyak yang ketakutan. Takut terjerat UU yang punya kans mengulang 'kegagalan' UU Perkawinan yang dipaksa dilahirkan itu.

UU yang satu ini memang ruwet dan membingungkan. Keruwetannya terletak pada realitas, kita terlalu banyak menyimpan situs yang memampang 'produk porno'. Di Candi Ceto dan Candi Sukuh di Jawa Tengah, phallus dan yoni dipampang secara vulgar. Malah di Jakarta, meriam Ki Jagur juga meretas gambar yang sama. Itu tak hanya di tempat yang disebut, tapi juga tersebar di banyak tempat di negeri ini.

Kita juga punya banyak 'tradisi' yang 'menghalalkan' tindakan pornografi. Hubungan intim non-muhrim di Kemukus, Sragen, tradisi sifon 'Sex Education versi Timor', juga onani dan masturbasi 'gaya Suku Tugutil' di Halmahera, serta tradisi kawin massal di Irian adalah percikan kecil yang menjadi mosaik 'adegan porno' tinggalan lama yang masih lestari.

Malah jika situs serta 'tradisi' itu diteruskan pada tradisi lisan, maka dongeng Sangkuriang yang mengawini ibunya, serta Toar yang mensetubuhi Lumimuut sang ibu, rasanya akan bernasib tragis. Dongeng itu hilang dari peredaran, karena dianggap sebagai 'ajaran porno' yang layak dipenjara bagi siapa saja yang menulis atau menuturkannya.

Juga ajaran kaweruh (pengetahuan) tentang hakekat hidup, sangkan paraning dumadi (asal-usul hidup) yang menyebut manusia hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan bisa jadi juga akan bernasib sama jika itu dituturkan. Ajaran yang sarat dengan nilai filosofi ini tidak bisa menghindari itu, karena memang manusia lahir itu melalui proses persetubuhan.

Dan UU ini jadi membingungkan ketika dikaitkan dengan pariwisata yang jadi andalan untuk dijual. Jika di Kuta dan Sanur atau Medewi para turis masih telanjang dada dan pakai celana dalam, di pantai Manggarai, Flores justru semuanya toples. Malah kalau mau jalan-jalan ke Pulau Sumba, gadis-gadis desa juga masih banyak yang telanjang dada. Adakah mereka porno dan layak dipenjara?

Saya masih ingat ketika bertandang ke Ambeno, sebuah daerah kabupaten yang sekarang masuk Negara Timor Leste. Di Kota Pante Makasar itu terdapat dua patung anak kecil menghias air mancur taman kota. Anak itu sedang kencing dengan penis dipahat realis.

Saat daerah ini 'masuk Indonesia', patung itu di-upgrade. Bukan warna kusam patung serta kolamnya yang dipugar, tapi hanya alat vital patung ini yang didandani. Patung anak itu 'disunat'. Penisnya dihilangkan. Upacara 'sunat' itu disaksikan penduduk setempat yang saling bertanya, mengapa patung 'yang sudah bagus' itu harus dirusak?

Dan di era teknologi yang kian menjadi kebutuhan sekarang ini, gambar telanjang serta adegan cabul bukan lagi persoalan sulit mengaksesnya. Siapa saja bisa membuka, dan pestapora dengan adegan cabul. Sayangnya, pemerintah juga tak mampu menangkal masuknya informasi 'mbahnya porno' itu.

Kalau sudah begitu kenyataannya, maka UU Pornografi yang 'konon' akan diundangkan Oktober mendatang itu rasanya bukan UU untuk manusia di bumi karena tidak 'membumi'. Ini adalah 'UU Langit' yang hampir tiap agama telah menyuratkannya.

Tolong kalau mau memperbaiki negeri, jangan melahirkan UU yang semakin meruwetkan negara yang sudah ruwet ini.***

Keterangan Penulis: Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

Jalan Berliku Sutanto Menuju Tahta Presiden

ISU pergeseran di pucuk pimpinan Polri, ternyata tidak membuat Jenderal Sutanto memilih pensiun dari kekuasaan dan menikmati masa pensiunnya. Dikabarkan, setelah dirinya pensiun pada akhir September ini, Sutanto berkeinginan kuat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres).

Namun hingga kini, belum terlihat jelas, jalur mana yang akan dipilih oleh Sutanto. Jalur partai atau jalur independen. Dari jalur partai, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berani menyebutkan, Sutanto merupakan salah satu kandidat capres dari partainya. Namun ternyata, Sutanto bukan kandidat satu-satunya. Kandidat capres lainnya dari PKS, salah satunya mantan anak buahnya di kepolisian. Yakni Adang Daradjatun.

Untuk sosok yang satu ini, sejak Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, sudah sangat dekat dengan PKS. Selain menjadi salah satu kandidat capres, Adang juga dicalonkan sebagai calon legislatif (caleg).

Kembali ke Sutanto. Nampaknya perjuangannya sebagai capres dari PKS bisa dikatakan cukup berat. Untuk partai lainnya, hingga saat ini, belum ada partai di luar PKS yang bersuara untuk menampung keinginan Sutanto menjadi capres.

Sulitnya jalan melalui partai, tidak membuat peluang bagi mantan Kapolri ini tertutup. Sutanto malah dianjurkan tidak menggunakan jalur partai, namun jalur independen. Menurut salah seorang pengamat, Fadjroel Rachman, jalur independen lebih terbuka buatnya daripada jalur partai. Lagi pula, jalur independen biayanya lebih murah daripada jalur partai.

Dari anjuran pengamat yang juga sudah mendeklarasikan diri sebagai capres dari jalur independen, secara tidak langsung mengatakan, bersaing menjadi capres melalui jalur partai lebih banyak menghabiskan uang dan terlalu panjang jalannya.

Sudah menghabiskan uang, belum lagi tarik menarik kontrak politik dengan pihak partai. Setelah resmi sebagai kandidat, masih akan bersaing dengan capres-capres dari partai lain.

Lalu bagaimana dengan rakyat, apakah akan memilih? Ya tidak tahu. Tergantung bagaimana citranya di masyarakat. Rekam jejak prestasinya di Kepolisian, bukan jaminan memuluskan langkahnya. Belum lagi reformasi di kepolisian yang belum tuntas...tas, dilakukan olehnya.

Lagipula kalangan masyarakat bawah selama ini menilai, reformasi di tubuh kepolisian, tidak kelihatan. Satu permasalahan kecil, masih saja ada razia lalu lintas aparat kepolisian di tanggal-tanggal muda, dengan alasan menjaring para penjahat. Masih saja banyak aparat kepolisian yang bertingkah atau bertindak sewenang-wenang. Semuanya masih ada saat Sutanto menjabat sebagai orang nomor satu di institusi kepolisian.

Masih banyak jalan yang berliku bagi Sutanto menuju singgasana RI-1. Sekarang tinggal tunggu saja gebrakan Sutanto mendeklarasikan diri kesiapannya ke kursi RI-1.*****[gospol]

Hari Kesaktian Pancasila Sebaiknya Dihapus

Jakarta, detikCom

Karena bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini rencananya akan diselenggarkan pada 1 Oktober dini hari. Hal ini dianggap merepotkan. Hari Kesaktian Pancasila diusulkan untuk ditiadakan.

"Lebih baik ditiadakan saja karena bermasalah," kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam kepada detikcom, Minggu (28/9/2008).

Menurut Asvi, Hari Kesaktian Pancasila tidak memiliki landasan yang kuat. Peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila bermasalah dari sisi hukum maupun substansi.

Dari sisi hukum, aturan tentang peringatan hari tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966) yang menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang harus diperingati Angkatan Darat.

Setelah ada usul dari Menteri/Angkatan Kepolisian, akhirnya dikeluarkan Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto (Kep/B/134/1966) tertanggal 29 September 1966 yang memerintahkan agar hari itu diperingati oleh 'seluruh slagorde Angkatan Bersenjata dengan mengikutsertakan massa rakyat'.

"Jadi sesungguhnya tidak ada keharusan bagi para pejabat tinggi negara, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, maupun anggota DPR untuk menghadiri acara tersebut," terang Asvi.

Namun di era Orde Baru, upacara tersebut selalu diperingati secara menyeluruh karena surat keputusan menteri itu ditandatangani oleh Soeharto.

"Masalahnya dulu kan yang mengeluarkan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto, jadi keterusan," lanjutnya.

Pascareformasi, upacara tetap dilangsungkan karena tidak banyak orang yang tahu tentang landasan hukumnya sehingga mengira wajib dilaksanakan.

Dari sisi substansi, Hari Kesaktian Pancasila juga bermasalah. "Arti kesaktian itu sendiri tidak jelas. Kita memang perlu Pancasila. Tapi apakah Pancasila itu sakti atau tidak kita tidak tahu," ujar Asvi.

Karena itu, Asvi menawarkan dua opsi. Pertama, bila aspek yang ingin ditonjolkan adalah mengenang ketujuh korban, maka peringatannya sebaiknya digabung dengan Hari Pahlawan 10 November. Alasannya, ketujuh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1966 dan sudah diangkat sebagai pahlawan nasional.

"Oleh sebab itu selayaknya mereka dikenang bersamaan dengan pejuang lainnya pada peringatan Hari Pahlawan," kata Asvi.

Jika yang ingin ditonjolkan adalah Pancasila-nya, maka tawaran kedua Asvi adalah menggabungkannya dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Golkar, Si Macan Ompong!

Jakarta, detikCom

Partai Golkar terus gonjang-ganjing. Di tengah berkibaran partai baru, beringin yang perkasa di era Orba itu tak kunjung berbenah. Malah terkesan partai ini tidak peduli dengan kondisi internalnya. Golkar masih merasa berjaya mendekati pemilu yang kian dekat. Jangan kaget jika ini detik-detik penungguan beralihnya keganasan macan Golkar menjadi macan ompong. Partai ini bakal kehilangan taring kekuasannya.

Jargon politik, macan identik kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia dipersamakan dengan menunggang macan. Siapa saja takut dan segan. Siapa saja berpikir berulang kali jika bersikap dan bertindak. Itu bukan karena penunggangnya, tetapi berkat 'kekuasaan' yang sedang dikangkangi.

Dalam idiom Jawa dikenal istilah 'geger ngoyak macan'. Ribut memburu macan. Ini sebuah gambaran ramainya orang berebut kekuasaan. Mendekati pemilu tahun depan, geger macam itu semakin mengental. Pemimpin partai ramai promosi dan mengumbar janji. Bendera dan umbul-umbul dipasang memenuhi jalanan. Berharap agar 'macan' yang diburu bisa dijadikan tunggangan.

Padahal penunggang macan adalah manusia yang terancam. Dia sasaran buruan. Salah dan alpa jadi bumerang. Apalagi kalau ada kesempatan, para rival tidak segan-segan mementung atau 'menusuk' dari belakang. Tak mengejutkan jika Machiavelli memberi arahan, seorang penguasa yang ingin terus berkuasa harus licik dan berbudi, barbar tapi manusiawi, dan yang tidak kalah penting, kikir tetapi dermawan. Bagaimana itu bisa dipraktekkan? Tentu, perlu 'kreatifitas tinggi'. Istilah Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Hampir tidak ada penguasa tidak pernah bersalah dalam menjalankan roda kekuasaannya.

Lain lagi ujaran Multatuli atau Eduard Douwes Dekker (1820-1887) soal kekuasaan. Dengan kalimat puitis, pengarang Max Havelaar itu memberi sketsa, bahwa kekuasaan itu ibarat anak yang bertanya pada ayahnya, mengapa matahari tidak jatuh. Sang bapak yang tidak bisa menjawab malu berterus terang, dan menghukum anaknya yang kritis itu. Akibatnya, sejak itu sang anak tidak berani bertanya lagi. Sang anak itu juga tidak pernah jadi dewasa hingga akhir hayatnya, serta tetap dungu dan bodoh.

Mempertahankan kekuasaan macam itu, kendati tidak seutuh gambaran pakar politik dari Florence itu, kini terasakan di tubuh Partai Golkar. Partai yang pernah dikenal sebagai partai modern karena demokratisasi dalam mekanisme pilihan (konvensi) itu sekarang terhapus sudah. Dan Fadel Muhammad salahcsatu tokoh yang diprediksi bakal naik daun tahun mendatang menjadi korban. Namanya dicoret dalam pencalegan.

Korban kedua adalah Yuddy Chrisnandi. Tokoh muda Golkar yang vokal ini harus menerima nasib ditegur dan dikenai sanksi manakala melontarkan kritik. Banyaknya 'tawaran' dari partai lain serta kesadaran agar tidak menjadi 'anak dungu dan bodoh seumur-umur' membuatnya mundur teratur. Dia kemudian bergabung dengan Fadel Muhammad. Merealisasi gagasan melakukan 'kritik keroyokan' yang dikemas dalam 'temu budaya'.

Kritik ini diharap mampu mengubah sikap Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Golkar yang selama ini dinilai 'arogan' dan tidak demokratis. Partai 'dipersamakan' perusahaan dengan saham tunggal, hingga segala keputusan yang 'mengancam' posisinya sebagai 'pemegang saham' cepat ditangkal melalui keputusan yang kaku dengan tangan besi.

Tapi naga-naganya pertemuan itu tidak hanya menghasilkan rekomendasi, ‘memaksa’ sikap DPP Golkar berubah. Bisa saja dari 'pertemuan Gorontalo' itu bergulir bola salju berarus kencang dan berpotensi menggusur JK lengser secara paksa. Bentuknya mungkin melalui skenario Munaslub, yang konotasinya sama dengan kudeta tak berdarah.

Indikasi soal itu kian terang, mengingat selain 'kelompok' dua tokoh penggalang 'temu budaya' itu yang datang, juga diundang puluhan pengurus DPD Golkar yang merasakan pudarnya pamor partai beringin dalam polesan tangan JK. Serta tentu, beberapa tokoh Golkar lain yang selama ini berseberangan dengan Sang Ketum.

Namun bagaimana pun hasil 'pertemuan Gorontalo' itu tidak akan mampu menyelamatkan partai ini dari keterpurukannya. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 rasa-rasanya bakal menjadi pemilu kelabu bagi Partai Golkar. Sebab konflik internal yang berkepanjangan merusak konstituen. Apalagi pilar-pilar partai ini telah berserakan kemana-mana. Mereka membentuk partai baru dengan membawa setumpuk kader Golkar yang sudah kehilangan militansi.

Jika itu terjadi, berbahagialah Partai Hanura pimpinan Wiranto, Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, serta partai lain yang akan menerima bola liar, eksodus besar-besaran akibat 'geger ngoyak macan' di dalam tubuh Golkar. Memang, partai ini sekarang bukan sedang 'ngoyak macan', tapi lagi geger 'dioyak-oyak'.

Keterangan Penulis: Djoko Su'ud Sukahar, pemerhati budaya, tinggal di Jakarta.

Gus Dur: "FPI BUBARKAN SAJA!"

JAKARTA - okeZone.com

Keributan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu, membuat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur angkat bicara.

"Bentrokan FPI, saya belum mempelajari. Mestinya dibubarkan saja. Kalau di belakang ini, ada Wiranto, Nugroho Jayusman dan sebagainya yang mendirikan," kata Gus Dur dalam acara Nuzulul Quran di DPP PNI Marhaenisme, Jalan Gudang Peluru Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2008).

Begitupun dengan Front Betawi Rempug (FBR), menurut mantan Presiden RI ini juga didirikan oleh perwira militer.

Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kemudian pergi dengan Nissan Elgrand B 634 QR, meninggalkan acara yang juga dihadiri oleh putri mantan Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarnoputri.

Massa FPI Perang Batu dengan Massa AKKBB

Jakarta, detikCom

Persidangan Habib Rizieq di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Massa FPI bentrok dengan massa AKKBB di luar Gedung PN Jakarta Pusat.

Batu-batu berterbangan di Jl Gadjah Mada saat kedua massa berbeda aliran itu bentrok. Tawuran itu berlangsung sekitar 10-15 menit karena jumlah massa yang terlibat relatif seimbang, sebanyak 30 orang.

Pantauan detikcom, Kamis (25/9/2008), sekitar pukul 12.46 WIB massa AKKBB yang berpakaian hitam-hitam mulai terdesak. "Allah Akbar, ayo maju," teriak anggota FPI.

Terdesak sedemikian rupa, massa AKKBB kocar-kacir. Salah seorang anggota AKKBB yang bernasib naas lalu dipukuli dengan tangan kosong dan bongkahan konblok sampai kepalanya berlumuran darah.

Polisi yang ada di lokasi tidak dapat berbuat apa-apa karena jumlahnya hanya 10 orang. Mereka hanya bisa melarang massa agar tidak terprovokasi.

Akibat kejadian ini tidak sedikit kaca mobil yang terparkir maupun melintas di depan PN Jakarta Pusat menjadi korban. Arus lalu lintas juga terhambat karena kejadian ini karena banyak kendaraan yang memilih untuk memutar balik.