SBY Dinilai Gagal Mengentaskan Kemiskinan

Jumat, 26/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Kubu pasangan Megawati-Prabowo mengkritisi kebijakan pemerintahan SBY. SBY dinilai gagal mengentaskan kemiskinan.

"Pemerintahan sekarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang
dari 200 ribu. Padahal, anggarannya tiga kali lipat," kata anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Arif Budimanta.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Bisakah Para Capres Mengatasi Kemiskinan & Pengangguran" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2009).

Arif mengatakan, pencapaian SBY selama 5 tahun masih di bawah Mega. Ketika Mega memerintah, kata Arif, Mega lebih berhasil mengurangi angka kemiskinan kendati pemerintahannya hanya berlangsung singkat 3 tahun.

"Mega menurunkan orang miskin sampai 2,3 juta orang dalam 3 tahun," ujar dia.

Arif juga mengkritik porsi anggaran di pemerintahan SBY yang dinilai tidak prorakyat. "Bagaimana prorakyat kalau anggaran untuk pendidikan saja hanya 2% sementara untuk bayar utang sampai 10%," kritik Arif.

Karena itu, pria yang menjabat Ketua DPP PDIP bidang luar negeri ini mengatakan bahwa anggaran ke depan harus prorakyat.

Arif juga mengatakan tidak tepat jika alasan kenaikan BBM dituding sebagai penyebab angka kemiskinan meningkat. "Kenaikan harga BBM tidak bisa dijadikan alasan kemiskinan bertambah," kata dia.***

Permadi: SBY Sengaja Mau Obrak-abrik KPK

Jakarta - detikNews

Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenarionya untuk mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya maupun sepak terjang orang-orang Partai Demokrat akan dipersoalkan.

"Pernyataan-pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam memberantas korupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk pencitraan. Padahal sebenarnya ia sakit hati, karena besannya dijebloskan ke penjara oleh KPK," kata Permadi saat dihubungi via telepon, Kamis (25/6).

Selain itu, lanjut mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu, SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai "menembak" orang Partai Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

"Jika itu tidak dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut korupsi orang-orang Demokrat," tandas paranormal yang selalu berpakaian hitam-hitam tersebut.

Lebih lanjut Permadi mengatakan, sejatinya isyarat bahwa SBY tidak serius memberantas korupsi tersirat dari lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor , karena proses pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September mendatang.***

Prabowo Teken 7 Kontrak Politik dengan Mahasiswa

Selasa, 16 Juni 2009 -
JAKARTA - Okezone

Setelah dibubarkan oleh Rektor Universitas Indonesia mengadakan acara di lingkungan kampus tersebut, cawapres Prabowo Subianto akhirnya menandatangani kontrak politik dengan para mahasiswa yang tergabung dalam 12 Badan Eksekutif Mahasiswa.

Prabowo dan 12 BEM tersebut menggelar acara kontrak politik tersebut di Aula Pesona Khayangan, Depok, Selasa (16/6/2009).

Keduabelas perguruan tinggi tersebut Universitas Jayabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Malikul Saleh, Universitas Sunan Giri, UPI YAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Tanjung Pura.

Ketujuh poin tersebut, yakni:

1. Mengembalikan tanggung jawab pendidikan dan negara sesuai amanah UUD.
2. Mencabut UU Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara
3. Memberikan asuransi jaminan kehatan bagi mahasiswa.
4. Memberikan kredit mahasiswa untuk kuliah.
5. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
6. Menyediakan buku murah.
7. Mengadakan laptop murah bagi mahasiswa dan dosen.

Usai penandatangan kontrak politik tersebut, pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2009 ini mengatakan dirinya berjanji akan berkomitmen dengan tujuh poin yang ditandatanganinya, jika terpilih nanti. Sementara mengenai pengadaan komputer jinjing (laptop) bagi mahasiswa, Prabowo akan bernegosiasi dengan perusahaan laptop untuk menurunkan harga bagi mahasiswa.

Laptop murah bagi mahasiswa, menurutnya, merupakan sebuah langkah maju untuk berinvestasi pengembangan teknologi. "Petani-petani di India sudah punya laptop kok," katanya.***

-

klik sekarang juga: www.tinyURL.com/gospol

SBY-Boediono Bisa Terempas di Putaran Pertama

Senin, 15 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com —

Tidak satu pun hasil survei yang bisa menjamin pasangan calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dapat melenggang meraih kursi RI-1 dan RI-2 hanya dengan satu kali putaran pemilu presiden.

Pasalnya, berdasarkan UU Pilpres, pasangan yang menang satu putaran, selain harus meraih suara 50 persen plus satu, juga harus memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi. "Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Juru Bicara JK-Win, Indra Jaya Piliang, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. "Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Timur, dan lainnya. Belum lagi di daerah-daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah," ujarnya.

Indra menambahkan, saat ini pasangan SBY-Boediono sibuk menangkis isu-isu neoliberal, dan lainnya, yang membuat tingkat keterpilihan pasangan Jawa tersebut semakin menukik. Jika isu-isu lainnya terus digelontorkan hingga menjelang pilpres mendatang, kata Indra, pasangan tersebut bahkan berpotensi terhempas di putaran pertama.***

SBY-JK Saling Klaim :: Pemerintah Koalisi, Tidak Ada yang Boleh Klaim Keberhasilan

Senin, 15/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai baik SBY maupun JK tidak berhak mengklaim keberhasilan pemerintahan secara individual. Hal ini disebabkan pemerintahan di Indonesia dibangun dengan koalisi.

"Sebenarnya tidak boleh ada yang mengklaim keberhasilannya sendiri karena yang berkuasa tidak hanya satu partai, negara ini tidak menganut asas mayoritas," tutur Arbi, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (15/6/2009).

Namun demikian, menurut Arbi, sudah menjadi biasa jika di Indonesia terjadi saling klaim keberhasilan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

"Ya jelas saling klaim karena di negara ini yang berkuasa semuanya tidak jelas. Yang berkuasa terdiri dari banyak komponen jadi siapa saja bisa saling klaim," ujar Arbi.

Arbi pun sempat mengkritik beberapa 'mantan peemrintah' yang juga sibuk mengklaim keberhasilan pemerintah. "Yang sudah tidak jadi presiden saja ikut mengklaim karena merasa pernah mencanangkan, sekadar punya gagasan saja mengklaim, padahal yang lebih penting yang melaksanakannya," sindirnya.***

Pelanggaran Kampanye SBY; MetroTV dan TVRI Diperiksa

Jumat, 12/06/2009
detikPemilu

Baca Gospol [Gosip Politik] di Facebook: www.tinyURL.com/gospol

Pemimpin Redaksi MetroTV Erman Saragih, dan General Manager TVRI Purnomo mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dimintai keterangan terkait laporan Bawaslu seputar dugaan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan pasangan SBY-Boediono.

Erman dan Purnomo tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2009) pukul 09.45 WIB.

Capres SBY dan tim kampanye SBY-Boediono dilaporkan ke Mabes Polri pada Sabtu 6 Juni 2009. Mereka diduga melakukan pelanggar jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 30 Mei 2009.

Dalam acara itu, SBY menyampaikan visi dan misi sebagai capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan disiarkan sebagian oleh MetroTV.***

Warta No.1 >> Hendri Saparini: "Jangan Lanjutkan Pemerintahan Neoliberal"

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikNews

Siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pilpres 2009 nanti, pengamat ekonomi Econit Dr. Hendri Saparini mengingatkan agar tidak melanjutkan kebijakan ekonomi neoliberal. Karena itu ia mendorong program ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Mega-Prabowo dan program kemandirian ekonomi yang digagas Jusuf Kalla-Wiranto.

"Bagi saya yang penting ekonomi Indonesia tidak melanjutkan kebijakan liberalisasi seperti pemerintahan sekarang ini. Ini kebijakan yang mesti kita rombak, yang sekarang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," papar Hendri Saparini dalam diskusi publik di secretariat Mega-Prabowo Media Center, Jl. Prapanca Raya No. 39 Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media ini, Hendri juga menyoroti kebijakan pemerintah SBY yang cenderung bertolak-belakang dengan kepentingan ekonomi rakyat. Dicontohkan kebijakan fiskal yang bertentangan dengan pengentasan kemiskinan adalah pencabutan subsidi BBM yang malah justru kontra-produktif. Begitu juga kebijakan impor sejumlah produk seperti tekstil, telah mengakibatkan industri tekstil dalam negeri hancur akibat harga pakaian dari China jauh lebih murah.

Lebih jauh, Hendri juga mengkritisi kebijakan liberalisasi dalam perdagangan ritel yang sudah terlalu jauh dengan munculnya pasar-pasar modern termasuk hypermarket. "Kalau ini dilanjutkan, pasar-pasar tradisional akan tergusur oleh para pemilik modal besar," tambah Hendri. Karena itu, ia mendukung program pemberdayaan pasar tradisional yang diusung Mega-Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hendrawan Supratikno dari Megawati Institute juga membandingkan kinerja pemerintah SBY dengan pemerintah sebelumnya. Dari angka-angka yang disodorkannya, terungkap meski jumlah penduduk miskin berkurang akan tetapi garis kemiskinan justru semakin tinggi yakni mencapai 186.636/ kapita/ bulan (data Maret 2008). Begitu juga tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat inflansi semakin parah pada masa SBY. "Penggerogotan daya beli masyarakat semakin besar," ujar Hendrawan.***

Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Hasil Survei PKSPSP
Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Jakarta - detikPemilu

Klik Facebook Page Gosip Politik: http://www.facebook.com/pages/Gospol-Gosip-Politik/109482769135

Iklan pasangan Mega-Prabowo dinilai berhasil mengkampanyekan diri sebagai pasangan yang berpihak kepada wong cilik. Mega-Prabowo menempati urutan teratas yang dipilih sebagai pasangan yang peduli pada kaum tani dan nelayan.

Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (PKSPSP) yang digelar di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

"Ini membuktikan pencitraan tim sukses Mega Prabowo berhasil menjangkau kaum tani, nelayan, buruh dan pedagang," ujar Penanggungjawab PKSPSP Prof Iberamsjah.

Berdasarkan hasil survei, Mega-Prabowo menempati urutan pertama sebagai pasangan yang dinilai paling peduli pada buruh, pedagang petani dan nelayan dengan 34,35 persen. Sedangkan pasangan SBY-Boediono menyusul di tempat kedua dengan 32,45 dan JK-Wiranto dengan perolehan 26,75 persen.

"Ketiga pasangan memiliki soliditas yang seimbang. Namun, kubu SBY-Boediono yang mempunyai dukungan koalisi paling besar memiliki soliditas paling rapuh. Sebagai contoh, banyak kader PPP yang ke Mega-Prabowo, PAN yang kadernya kemana-mana, PKS juga sama," imbuh Guru Besar Ilmu Politik UI ini.

Iberamsjah menjelaskan, persaingan ketiga pasangan capres-cawapres relatif seimbang. Dominasi SBY yang sebelumnya tak tertandingi kini telah menurun ketika Boediono dipilih sebagai cawapres. "Semua merata mempunyai titik kelemahan, apalagi saat SBY memilih Boediono sebagai pendampingnya," jelasnya.

Namun pasangan SBY-Boediono masih menempati urutan pertama sebagai pasangan yang akan dipilih oleh masyarakat dengan perolehan 37,05 persen. Disusul Mega-Prabowo 31,5 persen dan JK-Wiranto di tempat ketiga dengan 26,6 persen.

Survei ini dilakukan di 20 provinsi dengan menggunakan wawancara terstruktur (kuisioner) terhadap 2000 responden pada tanggal 1-7 Juni 2009. Dengan tingkat
kepercayaan 95 persen dan margin error +/- 4 persen. Responden survei ini sebagian besar terdiri dari kaum tani, buruh, dan nelayan. Dengan tingkatan pendidikan responden merata dari SD hingga perguruan tinggi.

"Karena secara demografi, rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani lebih banyak," tandas Iberamsjah.***

Survei SBY Diatas 50 Persen, TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi

Survei SBY Diatas 50 Persen
TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi Pembentukan Opini Publik

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Tim kampanye JK-Wiranto benar-benar gerah dengan operasi pembentukan opini publik melaui publikasi hasil survei yang menempatkan SBY di urutan teratas dengan angka diatas 50 persen. Tim kampanye pemenangan capres-cawapres nomor urut 3 ini menuding ada konspirasi dari para lembaga survei yang menguntungkan capres tertentu.

"Itu beda sekali hasilnya dengan fakta lapangan. Ini pasti ada konspirasi untuk mengkondisikan opini publik bahwa pasangan capres tertentu dibuat sangat dominan dan tidak bisa dikalahkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto Poempida Hidayatullah kepada detikcom, Kamis (11/6/2009).

Menurut politisi muda Partai Golkar ini, hasil survei yang dipublikasikan dengan memenangkan capres tertentu dimaksudkan untuk mengkondisikan agar publik berfikir tidak ada pilihan lain kecuali memilih capres itu. Hal ini sangat tidak fair dan cenderung menghalalkan segala cara.

"Intinya dengan survei itu orang dibuat tidak punya pilihan lain. Orang yang akan menyumbang jadi berpikir panjang dan rakyat terpaksa memilih yang dukungannya dominan. Ini pengkondisian," papar menantu Fahmi Idris ini.

Agar kualitas survei tetap bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, Poempida mengusulkan dibentuknya lembaga sertivikasi dan audit guna tetap menjamin lembaga itu netral dan profesional. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak disuguhi informasi yang salah dan menyesatkan hanya gara-gara kepentingan pemilik lembaga survei yang dibayar.

"Saya mengimbau adanya suatu badan yang melakukan verifikasi, sertivikasi dan audit terhadap lembaga survei supaya mereka tidak berpihak dan tetap netral. Ini masalah informasi yang dikonsumsi publik jadi harus benar. Seperti jualan obat, tidak boleh menjual untuk meracuni masyarakat. Itu ibaratnya," pungkasnya.

Hari ini saja, ada 3 lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya terhadap 3 pasang capres. 3 lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) miliknya Denny JA, Reform Institute miliknya Yudhi Latif dan lembaga Survei milik Iberamsyah. untuk tahu lebih lanjut, buka detikpemilu kanal survei.***

PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Tolak Gabung Kelompok Orba
Tim JK-Wiranto: PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Senin, 08/06/2009
detikPemilu

Tim kampanye nasional pasangan JK-Wiranto benar-benar tidak terima dengan sindiran Presiden PKS Tiffatul Sembiring soal alasan PKS mendukung SBY-Boediono karena ingin melepas diri dari kelompok Orba. Konsistensi PKS dipertanyakan karena pada Pemilu Legislatif lalu PKS adalah partai yang paling gencar menggunakan simbol dan gambar tokoh utama Orba, Soeharto sebagai iklan kampanyenya.

"PKS mau menghilangkan kesan tidak mau terlibat Orde Baru? Pada saat Pemilu Legislatif kemarin, justru PKS yang rajin memunculkan gambar-gambar Pak Harto di iklan kampanyenya," kata juru bicara tim kampanye nasional JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah, kepada detikcom, Senin (8/6/2009).

Menurut menantu Fahmi Idris ini, tudingan-tudingan PKS yang tidak berdasar semakin membuka borok PKS sebagai partai yang tidak konsisten. Langkah blunder Tiffatul ini justru dinilai sebagai indikasi awal bahwa kader PKS tidak solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu Tifatul ditantang mengecek soliditas kadernya mendukung pasangan nomor urut 2 itu.

"Jadi di mana sebetulnya konsistensi PKS. Mohon Pak Tiffatul juga mengecek kader-kadernya di lapangan, apakah benar solid mendukung SBY- Boediono," pintanya.

Sebelumnya diberitakan PKS bukan tanpa sebab mendukung pasangan SBY-Boediono. Tidak karena alasan pragmatis tetapi karena realitas politik. Setidaknya ada 8 alasan yang mendasari pilihan itu. Salah satunya tidak bermental orde baru.

"Pertama PKS hanya ingin koalisi dengan partai reformis. Kader-kader menolak koalisi dengan kelompok bermental orde baru," kata Presiden PKS Tiffatul Sembiring dalam acara deklarasi dukungan pada SBY-Boediono di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/6).***

Prabowo: "Saya tidak pernah memerintahkan penculikan"

I Never Ordered The Kidnapping

Ditulis pada : Minggu, 5 April, 2009
Terdapat di topik : Perubahan untuk Rakyat

Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk memenuhi permintaan wawancara dari Dalton Tanonaka yang disiarkan oleh stasiun Metro TV . Pertanyaan yang beliau tanyakan cukup dalam dan menyeluruh. Salah satu pertanyaan yang tentunya juga ditanyakan oleh banyak masyarakat adalah mengenai peranan saya dalam peristiwa Mei 1998. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengutarakan jawaban saya :

“I never ordered the so called kidnapping”

Saya tidak pernah memerintahkan penculikan tersebut.

“But as a commander I must took the responsibility”

Tapi sebagai komandan, saya harus mengambil tanggung jawab atas hal tersebut.

Saya tidak ingin mencuci tangan dengan membiarkan anak buah saya saja yang dihukum. Saya pun menghadapi pengadilan militer dan menyatakan diri bertanggung jawab. Saya menerima penghukuman diri saya berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Adalah hak anda untuk tidak mempercayai ucapan saya. Anda dapat katakan bahwa tidak ada maling yang mengaku. Tapi yakinlah bahwa saya bukan maling seperti yang anda kira. Beberapa “korban penculikan” saat ini masih berada bersama saya. Mereka malah membantu kampanye GERINDRA, ada Pius, Desmond, dan Hartas. Jika anda sulit mempercayai ucapan saya, anda dapat berdiskusi dengan mereka tentang penculikan tersebut. Jika memang saya seorang jenderal yang bengis, mungkinkah mereka rela membantu saya hingga sekarang?

Saya biarkan hati nurani anda yang menjawabnya.

SALAM INDONESIA RAYA

Memperbesar Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Untuk Menyalurkan Kredit Bagi Rakyat Kecil

Senin, 1 Juni, 2009
PerubahanUntukRakyat.com

Saat ini tercatat sekitar 40 juta orang yang bergerak di usaha kecil kesulitan untuk mengakses pinjaman. Dana sebesar 15 Triliun yang di sediakan pemerintah tidak dapat menjangkau keseluruhan dan baru menjangkau sekitar 1.5 juta pengusaha kecil.

Jika melihat rasio seperti ini dapat dikatakan kondisi belum merata dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jumlah pengusaha kecil yang mencapai puluhan juta tersebut tidak sebanding dengan dana yang tersedia. Selain itu, proses pencairan kredit masih dibayang-bayangi dengan kekhawatiran terjadinya kredit macet yang sebenarnya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Justru menurut laporan Bank Indonesia angka kredit macet di level pengusaha kecil hanya mencapai 1%. Artinya proses distribusi dan kuantitas kredit untuk pengusaha kecil menengah perlu ditingkatkan untuk mendorong bergeraknya sektor riil.

Struktur ekonomi Indonesia saat ini didominasi oleh sektor riil dan kelas ekonomi kecil dan menengah. Keberadaan sektor riil ini memegang peranan penting karena menunjang perekonomian secara nasional dan terbukti relatif tahan terhadap krisis.

Namun yang sangat disayangkan saat ini, perlakuan terhadap sektor ini masih sangat rendah dan terbatas. Perlahan sektor riil ikut tertekan dengan kondisi perekonomian seperti saat ini karena beberapa produk bergantung dengan kondisi negara tujuan ekspor. Jika permintaan menurun maka produksi terpaksa diturunkan, jika produksi diturunkan konsekuensinya pengurangan SDM. Pilihan saat ini adalah mencari pasar alternatif. Maka perlu intervensi untuk merevitalisasi sektor yang sangat dekat dengan masyarakat menengah kecil ini.

Masalah daya saing menjadi hal penting untuk sektor riil dan UMKM. Dengan kondisi yang sulit untuk mencari pasar akibat krisis global maka UMKM perlu didorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional untuk memperebutkan pasar yang semakin terbatas.

Membangun sektor riil seperti membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Ketika struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor riil terutama UMKM maka meningkatkan peredaran likuiditas keuangan di sektor ini akan menggairahkan masyarakat menengah dan kecil. Saat ini keluhan yang terjadi adalah sulitnya mencari pinjaman yang mudah dicairkan dan ringan bunganya. Bagi kreditur juga menjadi sebuah dilema tersendiri karena dana yang terbatas dan besarnya jumlah debitur yang akan meminjam dana.

Di tengah dilema seperti ini, meningkatkan dana kepada lembaga keuangan yang menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat adalah sebuah kebutuhan penting dan mendesak. Membangun fondasi sektor riil yang kokoh dan mendorong berkembangnya masyarakat menengah kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan usahanya.

Pekerjaan rumah saat ini adalah mempersiapkan infrastruktur lembaga kredit yang kokoh, meratakan kesempatan memperoleh kredit, dan memperbesar modal untuk usaha menengah kecil. Jika ketiga hal tersebut dapat dilakukan maka niscaya Indonesia akan menjadi negara yang memiliki perekonomian kokoh dan relatif kuat terhadap krisis moneter karena ditopang oleh sektor riil masyarakat.***

Prabowo: Indonesia Diremehkan karena Miskin

Senin, 1 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com —

Calon wakil presiden Prabowo Subianto menilai sengketa kawasan perbatasan di Ambalat dengan Malaysia salah satunya terjadi lantaran kekuatan armada perang TNI tidak lagi ditakuti lantaran minimnya alokasi anggaran pertahanan yang mampu diberikan pemerintah.

Minimnya alokasi anggaran berdampak kemudian pada kemampuan TNI menyediakan dan memelihara peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Padahal, upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Senin (1/6), seusai hadir dalam acara peringatan delapan windu hari lahir Pancasila di Hing Puri Fatmawati , yang juga kediaman putra bungsu Proklamator RI Ir Sukarno, Guruh Sukarno Putra.

"Saya minta kearifan dari para pemimpin kedua belah pihak, terutama Malaysia. Namun tetap persoalan kedaulatan dan keutuhan NKRI seharusnya menjadi harga mati. Saya berharap untuk masalah ini akan ada penyelesaian yang sebaik mungkin," ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengingatkan, Indonesia memang sering dilecehkan oleh negara-negara lain, terutama sejumlah negara tetangga, lantaran posisi Indonesia yang secara ekonomi masuk dalam kategori lemah. Hal itu berdampak kemudian pada kemampuan pertahanannya.

Menurut Prabowo, ada hubungan yang sangat erat antara sektor ekonomi dan pertahanan. Jika perekonomian suatu negara kuat maka pertahanannya pun dipastikan juga berada dalam kondisi kuat lantaran negara itu mampu mengadakan teknologi persenjataan yang dibutuhkan.

"Dengan begitu sangat urgent bagi Indonesia kembali memperkuat perekonomiannya. Sekarang ini ada banyak kekayaan kita yang tidak lagi kita kuasai. Akibatnya, banyak negara meremehkan karena Indonesia dianggap miskin dan tidak punya apa-apa. Tambah lagi kemarin banyak pesawat TNI kecelakaan," ujar Prabowo.***

M Yasin: Pemerintah Abaikan Ekonomi Kerakyatan

Peringati Kelahiran Pancasila
M Yasin: Pemerintah Abaikan Ekonomi Kerakyatan

Senin, 01/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Pendiri Barisan Indonesia Raya (Barindo Raya) Letjen TNI Purn M Yasin menilai, saat ini arah bangsa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Salah satu penyebabnya, masuknya aliran neoliberalisme atau paham ekonomi pro asing.

"Kami sangat mengkhawatirkan menguatnya pemikiran-pemikiran pro asing di kalangan elit. Mereka berpotensi mengubah ekonomi kerakyatan yang diatur UUD 1945 dan Pancasila kepada paham ekonomi yang pro asing," jelas Yasin saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (1/6/2009).

Dikatakan Yasin, momentum kelahiran Pancasila yang lahir hari ini (1 Juni), harusnya menjadi perenungan semua pihak. Jangan sampai ideologi yang dibangun founding father (pendiri bangsa) luntur karena ideologi asing.

Mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menilai, beberapa ideologi asing saat ini mulai hadir dalam bentuk aturan dan perundang-undangan, menyusul terbukanya pasar bebas dan globalisasi. Akibatnya, konsep ekonomi yang harusnya berlandaskan UUD 1945 pelan-pelan tergerus.

"Pasal 27 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah harga mati bagi kami. Mohon konsep ekonomi kerakyatan Indonesia jangan dicampuradukan dengan paham asing," tegas Yasin.

Yasin beranggapan, selama ini pemerintah telah abai dengan Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang berupaya menanamkan paham ekonomi pro asing (neoliberal) di Indonesia.

"Selama ini kekayaan alam dijual ke negara lain dengan harga murah, tanpa mempedulikan masyarakat yang memproduksinya. Misalnya dalam industri rotan dan Susu. Hal ini karena pemerintah hanya memikirkan kepentingan jangka pendek," pungkasnya.***

Pemuda PAN Dukung JK-Wiranto

Senin, 01/06/09
INILAH.COM, Jakarta -

Popularitas JK memang tak setinggi SBY. Namun dalam pemerintahan, JK dianggap sebagai the real president oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif. Terinspirasi oleh julukan ini, kader muda PAN pun memastikan dukungan politik mereka bagi JK-Wiranto.

"Kami mendukung JK-Wiranto karena JK sebagai the real president telah berhasil menjalankan program BLT yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil," kata Presidum Aliansi Muda Amanat Nasional (AMAN) Agus Trianto di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (1/6).

Tidak hanya BLT, Agus juga menyebutkan program lainnya seperti menaikkan gaji PNS, pemberian kompor gas gratis, pembangunan infrastruktur di daerah Jawa dan luar Jawa secara maraton dan konsisten.

Selain itu, sambung Agung, JK sangat berperan sebagai penggagas perdamaian di Serambi Mekah yakni Nanggroe Aceh Darussalam, serta mampu meningkatkan anggaran pendidikan 20% baik melalui program BOS secara cepat, tepat, dan terarah.

"JK-Wiranto kami pandang lebih otentik, orisinil, sederhana, terbuka, jujur, tegas, dan mampu bersikap realistis, sehingga mudah dipahami dan dicintai oleh kaum muda," ujar Agus.

Agus mengakui secara institusi PAN sudah menandatangani kontrak koalisi SBY-Boediono. Namun aspirasi kader-kader muda PAN yang mendukung JK-Wiranto tetap harus disatukan dalam suatu wadah.

"Ini bukan suara Barisan Muda PAN (organisasi pemuda sayap PAN). Kita tidak mengelak keputusan PAN," tegas Agus yang juga Ketua Barisan Muda PAN Jakarta Timur ini.

Dukungan ini dari AMAN diterima oleh anggota tim sukses JK-Wiranto yakni Yuddy Chrisnandi. Namun tidak terlihat jajaran pengurus DPP PAN yang hadir. "Semoga rakyat Indonesia memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada JK-Wiranto," ucap Yuddy.***

Pecat Rizal, SBY Diprediksi Hancur

Minggu, 31/05/09
INILAH.COM, Jakarta –

SBY dikabarkan gerah mendapati sikap Rizal Mallarangeng yang sangat kasar dalam menyerang lawan-lawan politik capres incumbent itu. Namun kubu Cikeas diprediksi bakal hancur bila berani mendepak Rizal. Pemecatan itu akan dijadikan indikasi bahwa taktik dan strategi SBY-Boediono selama ini keliru dan gagal.

Rizal menyatakan gerah dan kesal melihat SBY-Boediono dikritik soal Neoliberalisme. Lalu Rizal pun bersikap agresif dengan menyerang lawan politik SBY secara personal. Apakah dengan begitu berarti Rizal melanggar etika kampanye?

Langkah Rizal sudah tentu direstui oleh SBY-Boediono. Namun sikap Rizal yang awalnya mendapat pujian itu kemudian berbalik mengundang reaksi keras para aktivis gerakan anti-Neoliberalisme.

“Seharusnya, sejak awal SBY sudah melakukan upaya perlawanan terhadap isu-isu yang menyudutkan dirinya itu. Namun hal tersebut tidak dilakukan segera,” kata Nehemia Lawalata, seorang pemerhati politik.

Karenanya jika dilihat dari sisi politik, perlawanan ini sebenarnya sudah terlambat dilakukan. Sebab isu-isu lawan politik telah digulirkan jauh sebelum SBY-Boediono mendeklarasikan diri. “SBY seharusnya tidak boleh terlalu percaya diri bahwa dia akan terpilih kembali. Ia juga tidak perlu terlalu percaya terhadap citra yang dibangun lembaganya,” tambah Nehemia.

Para analis politik lainnya juga melihat isu-isu lawan SBY, seperti isu ekonomi kerakyatan versus Neolib, politik simbol, dan SARA, serta bencana massal, telah membuat SBY mengalami krisis kepercayaan diri. Kharisma capres incumbent itu pun diprediksi merosot tajam.

“Saya melihat SBY terlalu hati-hati dalam mengambil langkah-langkah politik. Orientasinya hanya pada popularitas untuk berkuasa lagi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Abdul Gafur Sangaji.

Dalam hal ini, kerapnya jubir tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, melontarkan kritik kepada lawan politik SBY, jelas dimotivasi untuk memenangkan pertarungan pilpres. Dan itu menguntungkan SBY-Boediono yang berambisi besar untuk mempertahankan kekuasaan melalui pilpres kali ini.

Namun, sikap Rizal itu kabarnya membuat SBY gerah. Sebab, SBY menganggap dirinya selama ini berhasil memopulerkan komunikasi politik yang santun. Alhasil, Rizal dikabarkan didepak dari barisan tim sukses.

Namun pemecatan itu dinilai akan merugikan SBY sendiri. “Jika Rizal Mallarangeng didepak, posisi SBY-Boediono makin tersudut. Pemecatan itu akan diartikan sebagai pengakuan bahwa Rizal Mallarangeng salah dan itu berarti kubu SBY-Boediono juga salah,” kata Airlangga Pribadi, seorang pengamat politik dari Unair, Surabaya.

Awal pekan ini, Rizal memang telah menghebohkan jagad perpolitikan dengan melakukan serangan yang tajam pada salah satu cawapres, Prabowo Subianto. Rizal menyudutkan Prabowo terkait track record militer dan kepemilikan 98 ekor kuda berharga miliaran rupiah.

Karena ulahnya tersebut, kubu Demokrat disebut-sebut menjadi gerah. Sebab serangan Rizal dinilai bertolak belakang dengan citra politik SBY yang selama ini selalu mengedepankan politik santun. Partai Demokrat merasa telah dirugikan ulah Rizal.

Karena alasan tersebut, Rizal dikabarkan akan didepak dari Demokrat dan tidak dilibatkan lagi dalam penyusunan strategi pemenangan pilpres SBY-Boediono. Pertanyaannya, bagaimana SBY-Boediono bisa mendepak Rizal, sementara saudara kandung Jubir Kepresidenan itu adalah relawan loyal dan bukan politisi?

Al Chaidar, pengamat politik, menyatakan hal yang jauh lebih penting dari pemecatan adalah SBY-Boed justru kini tak usah berfokus para isu tersebut. SBY mestinya mengajukan program konkrit bagi rakyat agar bisa tampil memikat rakyat.

“Bukan malah meladeni isu yang berkaitan soal Rizal Mallarangeng, yang sudah melebar ke mana-mana dan membangkitkan luka dan dendam lama di kubu Mega,” katanya.

Para analis politik masih tak habis pikir atas sikap dan pernyataan SBY dalam acara silaturahmi dengan 3.000 pendukung, di mana SBY mengungkapkan ketidaksukaan terhadap anggota tim sukses yang menyerang pribadi kompetitornya itu.

Sebab itu justru mengesankan SBY bersikap mendua: Di satu sisi mendorong tim sukses dan relawannya proaktif meruntuhkan kubu Teuku Umar; dan di sisi lain seakan-akan menolak cara tim sukses dan relawannya dalam mengerjakan tugasnya untuk menghancurkan lawan politik SBY-Boediono sendiri.

Imbauan SBY agar tim kampanye tidak melakukan aksi-aksi yang menyerang pribadi lawan politik, bahkan dinilai sebagai kamuflase politik yang penuh kepalsuan.

Gara-gara praktik politik seperti itu, pilpres kali ini dinilai sebagai kompetisi yang tak sehat, tak ksatria, dan tak beretika. Pilpres menjadi perang terbuka antarcapres yang saling menghancurkan dengan menghalalkan segala cara dan tidak bermartabat.

Di atas kertas, SBY-Boediono sudah menang di Pilptres 2009. Tapi mengapa tim sukses dan relawannya makin keras menerjang? Sebuah pertanyaan yang tak boleh dijawab dengan pertanyaan, melainkan jawaban.***

DPP PDS Dukung SBY-Boediono, Kadernya Mega-Prabowo

Meski PDS secara resmi mendukung SBY-Boediono, namun sekitar 50 orang fungsionaris Partai Damai Sejahtera (PDS) mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Megawati-Prabowo.

Deklarasi dukungan itu berlangsung di Mega-Prabowo Media Centre, Jl Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2009).

"Kami memilih jalan kebenaran untuk Indonesia sejahtera," kata ketua DPW PDS Jawa Barat Ivan Purba kepada wartawan usai deklarasi.

Selain Ivan, fungsionaris PDS yang hadir adalah Wasekjen PDS Hani Pelo, dan anggota Fraksi PDS di DPR Arisman Zagoto. Mereka datang mengenakan kaos putih bergambar pasangan Megawati-Prabowo.

Dukungan yang diberikan para fungsionaris ini tentu saja bertolak belakang dengan sikap resmi PDS yang mendukung SBY-Boediono. Meski berbeda, mereka yang berbeda sikap dengan PDS ini bukanlah pihak yang mbalelo.

"Kami bukan yang mbalelo dari partai tetapi yang milih jalan kebenaran," kilah Ivan.

Ivan menjelaskan, ada 2 poin deklarasi ini. Yaitu mendukung sepenuhnya pasangan capres-cawapres, dan bekerja keras memenangkan pasangan Megawati-Prabowo.

Prabowo yang menghadiri deklarasi ini menyatakan rasa terimakasihnya. Namun Prabowo secara tegas menyatakan butuh dukungan riil dari para fungsionaris PDS itu.

"Tapi yang kita perlukan bukan hanya deklrasi-deklarasian, seremoni-seremonian, tetapi kerja keras di lapangan mengawasi jalannya pemilu," pungkas mantan Danjen Kopassus ini.***

Gerindra Kecam Dana BLT Diambil dari Hasil Mengutang

Sabtu, 23 Mei 2009
Rakyat Merdeka

Gerindra mengkritik program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber pendanaannya diambil dari pinjaman luar negeri.

Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hasjim Djojo Hadikusumo sumber dana BLT adalah pinjaman luar negeri, sehingga ini membebani seluruh bangsa Indonesia.

“Harusnya pinjaman luar negeri bisa dipergunakan untuk sesuatu yang produktif bukan konsumtif,” katanya pada wartawan seusai pembukaan Rakernas Partai Gerindra, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Ia menambahkan, BLT sebagai kampanye gelap penguasa dalam menarik simpati masyarakat agar memilih partainya.

“Itu digunakan untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih partai penguasa,” katanya lagi.

Program BLT, tambah Hasjim, seharusnya merupakan kompensasi kenaikan BBM dan dikucurkan satu kali, bukan berkali-kali.

“Untuk mengentaskan kemiskinan bukan dengan memberikan BLT tapi membuka lapangan pekerjaan,” ucap adik kandung Prabowo ini.***

Boediono Dianggap Titik Lemah SBY

Senin, 18/05/2009
detikPemilu

Pasangan SBY-Boediono dinilai pasangan yang kurang klop untuk memenangkan pilpres mendatang. Boediono disebut-sebut sebagai titik lemah yang bisa jadi akan menjadi biang kerok kekalahan SBY.

"Boediono adalah titik lemah SBY. Boediono sama sekali tidak sumbang suara, kalau bukan malah mengurangi suara" kata Direktur LIMA Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Senin (18/5/2009).

Menurut Ray, latar belakang Boediono yang bukan dari parpol membuat SBY kesulitan meraup suara. Ray justru menduga SBY kehilangan suara cukup banyak dalam pilpres Juli nanti karena mengandeng figur yang salah.

Ray juga mengungkapkan mitos pasangan capres-cawapres Jawa-Luar Jawa yang masih sangat kuat di Indonesia. Karena pasangan SBY-Boediono ini pasangan dari Jawa-jawa, khususnya Jawa Timur, Ray menilai pasangan ini akan menghadapi hambatan yang cukup keras.

"Pasangan Jawa-jawa sulit menang. Jadi pemilih SBY yang umumnya dari swingvoters akan berpindah ke golput. Pasangan lain dapat memanfaatkan hal ini," pungkasnya.***

Mega-Prabowo Deklarasi di Bantar Gebang --

Kedepankan Unsur Kerakyatan dan Nasionalisme

Senin, 18/05/2009
detikcom

Pasangan Megawati-Prabowo akan mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres di dekat tempat pembuangan sampah (TPS) Bantar Gerbang, Bekasi. Selain elit PDIP dan Gerindra, acara itu juga akan dihadiri ribuan pemulung dan petani.

"Acara akan digelar 24 Mei pukul 14.00 WIB. Ribuan buruh, petani, pemulung dan nelayan akan hadir. Kita juga mengundang seluruh kepala daerah dari PDIP," kata Ketua Panitia Deklarasi Mega-Prabowo yang juga Direktur Pro Mega Center, Mochtar Muhamad, kepada detikcom, Senin (18/5/2009).

Mochtar menambahkan, acara ini akan mengedepankan 2 hal, yakni roh kerakyatan dan nasionalisme pasangan Megawati-Prabowo. Semua itu akan tergambar dalam rangkaian materi acara deklarasi.

"Secara teknis belum bisa saya sebutkan sekarang. Tunggu tanggal mainnya saja," ujar Muchtar.

Dipilihnya Bekasi juga bukan tanpa sebab. Menurut Mochtar, Bekasi juga merupakan ikon perjuangan bangsa Indonesia yang sangat penting. Di kota ini banyak terjadi peristiwa sejarah yang mengantar Indonesia pada kemerdekaan.

"Selain itu, banyak kaum marginal berada di Bekasi. Baik itu buruh, petani, pemulung dan lainnya. Ini bukti pasangan yang kita usung memiliki unsur kerakyatan dan nasionalisme yang kuat," tandas Mochtar.***

Kembali ke SBY, Bukti PKS Haus Kekuasaan

Sabtu, 16 Mei 2009
Okezone

Setelah melalui perundingan panjang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memilih tetap duduk bersama koalisi pendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono (SBY Berbudi).

Keputusan tersebut disambut dingin sebagian kalangan yang justru menilai PKS sama dengan partai lainnya yang sangat mendambakan kekuasaan dengan mengorbankan citra partai.

"PKS itu jelas tergiur kekuasaan. Padahal kita kan tahu kalau sejak dulu PKS itu partai yang konsisten dengan dakwah dan menjunjung martabat partai," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ibramsyah saat berbincang dengan okezone, Sabtu (16/4/2009).

Seperti diketahui, PKS merupakan salah satu parpol koalisi SBY yang sempat dikabarkan akan mengalihkan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres lain. Hal tersebut dikarenakan PKS keberatan dengan keputusan SBY yang memilih Boediono sebagai pendampingnya.

Selain PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga sempat akan menarik dukungan dari SBY. Namun ketiga parpol tersebut akhirnya luluh dalam kesepakatan dengan Partai Demokrat.***

Pedagang Pasar Ingin Prabowo Capres dengan Soetrisno Bachir cawapres

Jumat, 15/05/2009
detikPemilu

Pedagang pasar yang mengatasnamakan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ikut mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres). Prabowo layak disandingkan dengan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir.

"Yang jelas kami masih tetap berkeinginan Pak Prabowo sebagai capres bukan cawapres. Kalau maju sebagai cawapres itu maju bukan untuk menang," ujar Sekjen APPSI Ngadiran dalam pernyataan sikapnya di Gedung IJW, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2009). Prabowo merupakan Ketua Umum DPP APPSI.

Menurut Ngadiran, jika Prabowo menjadi cawapres, para pedagang khawatir suara mereka akan pecah. "Sekarang saja dengan Pak Prabowo diisukan sebagai cawapres Mega, suaranya sudah mulai pecah di bawah," katanya.

Ngadiran mengingatkan, militansi para pedagang terhadap Prabowo kuat. Para pedagang yang tergabung di APPSI berjumlah 12 juta lebih. Sedangkan pedagang kaki lima sebanyak 9,6 juta.

"Untuk aksi kita nggak dibayar. Kalau tidak terakomodir aspirasinya, dibayar saja mereka juga tidak akan mau," klaim Ngadiran.

Jika Prabowo mencapreskan diri, lanjut Ngadiran, tokoh yang layak mendampingi yakni Soetrisno Bachir. Jika keduanya maju, Ngadiran yakin dukungan dari para pedagang menguat.

"Soetrisno Bachir sama-sama petarung, punya jaringan yang kuat dan beliau sebagai dewan pembina buruh serta karena beliau berprofesi pengusaha dan pedagang," jelasnya.

Meski demikian, menurut Ngadiran, jika Prabowo mengalah dengan menjadi cawapres, maka pihaknya tidak akan menyarankan para pedagang untuk golput.

"Kalau sudah deklarasi lain lagi. Nanti kita lihat suara di bawah. Kalau urusan golput saya tidak menyarankan, tapi bisa jadi ada masyarakat yang menjadi tidak antusias," tutupnya.***

Hidayat Akui Prabowo Mendekat

Jumat, 15/05/2009 13:51
detikPemilu

Belum jelasnya dukungan PKS kepada duet SBY-Boediono rupanya menarik minat capres Gerindra Prabowo Subianto untuk melobi PKS. Prabowo telah mendekati langsung mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid.

Mendekatnya Prabowo ke PKS diakui sendiri oleh Hidayat. "Saya sudah dihubungi secara pribadi oleh beliau (Prabowo)," aku Hidayat Nurwahid saat dicegat wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/5/2009).

Namun, suami dr Diana ini mengaku tidak memberikan respons apa pun kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

"Saya bilang ke beliau, silakan hubungi partai, karena saya hanya individu di partai dan keputusan ada di Majelis Syuro," jelasnya.

Saat ini PKS memang belum bisa menerima keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapres pendampingnya. PKS lebih sreg jika cawapres pendamping SBY dipilih dari kalangan parpol anggota koalisi. Gerindra juga masih lirik-lirik parpol lain mengingat pembicaraan dengan parpol lain yang alot.***

Soal Cawapres, PDIP Tunggu Sikap Gerindra

Minggu, 10/5/2009
detikPemilu.com

Dalam seminggu ke depan, PDIP akan memutuskan sikap politik terkait dengan keputusan siapa capres dan cawapres yang akan diusungnya. Termasuk apakah mereka akan memajukan capres atau tidak.

"Opsinya kan kita maju atau tidak, kalau maju tinggal mencari penambahan parpolnya siapa", ucap Ketua DPP PDIP, Tjahjo kumolo di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta, Minggu (10/5/2009).

Hal tersebut dia katakan setelah mengikuti rapat bersama tim kecil Megawati yang dipimpin oleh Megawati.

Hingga saat ini, PDIP masih menunggu keputusan dari Gerindra terkait dengan koalisi yang akan diusung. "Sekarang kan yang belum mengambil sikap adalah Gerindra, kalau Gerindra tidak mau, anggaplah koalisi besar itu masa lalu yang sudah tidak perlu kita bahas."

Dalam rapat tim kecil tersebut, pembahasan terpusat pada evaluasi koalisi besar kemarin serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan Senin 11 Mei sampai 15 Mei nanti. "Yang terpenting dalam seminggu ke depan, PDIP harus mempunyai progress report yang lebih maju, kita masih ada pleno hari kamis" pungkasnya.***

Ada Nama Baru dalam Kasus Nasrudin (ber-inisial HTS), Antasari hanyalah kambing hitam

Jumat, 8 Mei 2009
JAKARTA, KOMPAS.com

Ada perkembangan baru pada kasus pembunuhaan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Penasihat hukum tersangka Antasari Azhar mengungkapkan, ada sosok baru yang belum dipanggil polisi, berinisial HTS.

Figur baru itu disebut-sebut sebagai orang kunci yang berada di balik pembunuhan Nasrudin, sedangkan Antasari hanyalah kambing hitam.

“Ada satu informasi yang muncul. Atas informasi Sigid Haryo Wibisono (tersangka lainnya), ada seorang lagi berinisial HTS. Nanti sajalah, biarlah polisi yang mengungkapkan semuanya, saya tidak mau menyebutkan itu. Biarlah dari kepolisian saja yang mengungkapkannya,” kata anggota tim penasihat hukum Antasari, Ari Yusuf Amir, kepada Persda Network, Kamis (7/5).

Namun saat ditanya lebih jauh, Ari mengatakan, dia belum dapat berkomentar banyak. “Hingga kini kami juga belum menemukan apa sebenarnya yang menjadi motif dari kasus ini, sedangkan penyidik belum mau terbuka kepada kami, sebenarnya ada apa di balik ini. Kita kan tidak tahu,” kata Ari.

Tim pengacara Antasari sendiri tidak habis pikir mengapa hanya karena masalah perempuan akhirnya berujung pada maut. “Tidak mungkin orang sekelas pejabat seperti Pak Antasari yang tahu hukum akan membahayakan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan itu. Saya rasa isu yang belakangan ini berkembang terkait dengan hubungan Pak Antasari dengan si Rani itu hanya pengalihan dari motif sebenarnya,” katanya.

Munculnya inisial HTS memicu berbagai spekulasi, di antaranya nama pengusaha yang memiliki berbagai usaha di bidang informasi. Berbagai sumber yang dihubungi Persda Network belum berani memastikan apakah HTS yang dimaksud Ari adalah pengusaha bidang informasi tersebut.

Menurut Ari, nanti pasti akan terkuak, siapa sebenarnya yang ada di balik semua itu. Untuk saat ini, mereka berharap agar polisi mau terbuka untuk menjelaskan kasus tersebut.

Pengacara Antasari lainnya, M Assegaf, mengatakan bahwa, bukan cuma kliennya saja yang dilayani Rani saat main golf di Padang Golf Modernland, Tangerang. Sebelumnya, caddy (petugas pemungut bola golf) cantik itu sempat menjadi langganan bos-bos lain, termasuk bosnya Antasari.

“Yang dimaksud bos-bosnya Antasari ya pejabat kejaksaan juga. Mereka atasannya Antasari dan pernah bermain golf di Modernland. Tapi bos-bosnya ini sudah ada yang pensiun bahkan sudah ada yang meninggal. Mereka pernah ditemani Rani sewaktu main golf,” ucap Assegaf kemarin.

Ketika ditanya apakah “bos-bos” Antasari juga pernah dilayani Rani di kamar hotel seperti yang terjadi pada diri Antasari di hotel Gran Mahakam Jakarta? Assegaf mengatakan tidak. “Oh kalau itu saya tidak tahu. Maksudnya, mereka cuma dilayani Rani pada saat main golf saja, itu saja,” ujar Assegaf.

Setelah dua hari menjalani pemeriksaan, Kamis kemarin, pemeriksaan terhadap Antasari ditunda. Penundaan dilakukan karena keinginan penyidik. “Saya tidak tahu alasannya apa, mungkin penyidik memeriksa yang lain. Kalau klien kami sih siap saja. Pak Antasari masih sehat kok, enggak sakit,” ucap Assegaf.

Asegaf menambahkan, kuasa hukum tidak tahu kapan pemeriksaan lanjutan untuk Antasari dilakukan. Sejauh ini, sudah 84 pertanyaan yang dilontarkan penyidik ke Antasari.

Antasari menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Nasrudin. Sampai saat ini, Antasari disebut-sebut sebagai otak pelaku pembunuhan yang terjadi di Lapangan Golf Modernland, Tangerang, 14 Maret 2009.

Sementara itu, Eduardus Ndopo Mbete alias Edo, tersangka yang berperan sebagai penerima order pembunuhan Nasrudin, diduga dikeroyok oleh empat tersangka pelaku lainnya. Pengeroyokan diduga karena keempat eksekutor tersebut merasa dibohongi Edo. Total tersangka kasus pembunuhan Nasrudin hingga kini masih 9 orang, 6 di antaranya adalah eksekutor di lapangan.

Sejak ditangkap, Edo dan empat pelaku eksekutor mendekam di ruang tahanan yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat pelaku eksekutor itu bertikai dengan Edo sebab karena Edo-lah, mereka kini tidak bisa lagi menghirup udara bebas dan harus menghitung hari di ruang tahanan.

Keempat tersangka eksekutor yang tinggal satu sel dengan Edo yaitu Hari Santosa (pengendara motor Yamaha Scorpio), Daniel Daen (penembak), Fransiskus Tadon Keran alias Amsi (pengendali lapangan), dan Hendrikus Kia Walen alias Hendrik (pemberi order kepada Amsi).

Perkelahian antara Edo dan keempat pelaku eksekutor diperkirakan terjadi karena Daniel dkk merasa ditipu. Pasalnya, Edo pernah menjamin bahwa Daniel dan teman-temannya tidak akan ditangkap sebab tugas yang diberikan terkait misi negara. Padahal, misi negara dengan membunuh Nasrudin adalah menyesatkan.

Kuasa hukum kelima tersangka, Nyoman Rae, yang dihubungi via telepon, Kamis malam, membantah bahwa kelima kliennya berkelahi di ruang tahanan. “Enggak benar informasi itu. Saya sudah klarifikasikan ke lima klien saya, dan tidak ada keributan itu,” ucap Nyoman.***

Saling Ngotot Capres, Mega-Prabowo Terancam Tak Bisa Ikut Pilpres

Rabu, 06/05/2009
detikPemilu.com

Ngototnya masing-masing pihak untuk maju sebagai capres membuat posisi Megawati dan Prabowo terancam. Jika kedua tokoh ini tidak berfikir lebih rasional dan jernih, keduanya bakal gagal menjadi capres atau cawapres.

"Kalau tidak ada yang mengalah, dua-duanya bisa nggak dapat. Memang posisi Prabowo sedang dalam posisi kuat, karena dia bisa bilang kalau dia tidak maju, dia hanya rugi 4 persen. Sementara kalau PDIP tidak maju, PDIP rugi 14 persen," kata pakar marketing politik UI Effendi Gazali kepada detikcom, Rabu (6/5/2009)

Menurut Effendi, memang Prabowo memiliki kesan dan pengaruh lebih, dalam hal ketegasaan di mata masyarakat dibandingkan Megawati. Namun, perolehan suara Partai Gerindra yang hanya 4,5 persen juga harus dijadikan pertimbangan Prabowo untuk ngotot maju.

"Tentu saja orang boleh berharap Prabowo sebaiknya maju, tetapi fakta politiknya kan dia tidak bisa memaksakan dengan perolehan yang jauh di bawah PDIP. Kalau saya mengatakan, Prabowo mungkin sebaiknya mempertimbangkan wapres saja. Kan kesan dia saat ini, dia sudah leader yang kuat," paparnya.

Dengan pemahaman publik bahwa Prabowo adalah tokoh yang kuat dan powerfull akan menjadi kekuatan duet Mega-Prabowo. Selain itu, masa 5 tahun pertama di pemerintahannya ini, jika terpilih, Prabowo bisa memerankan diri sebagai sosok yang membantah semua tudingan masa lalu mengenai sosoknya yang keras, tukang pukul dan terkait hal-hal negatif.

"Dengan leadershipnya yang tegas, Prabowo bisa menjadi orang yang menentukan keputusan dalam lingkungan kepresiden. Dia juga bisa menjadikan ini menjadi masa magang, karena dia dituduh pernah punya masa lalu suka mukul orang dan lain, kalau dalam 5 tahun ini bisa membuktikan sebagai pemimpin yang baik, selesai semua tuduhan itu," paparnya.***

Antasari Azhar Jadi Tersangka

Senin, 04/05/2009
detikNews

Setelah diperiksa sejak pukul 10.00 WIB, Senin (4/5/2009) oleh polisi, akhirnya Antasari Azhar dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. Ketua KPK yang sudah dinonaktifkan itu dijadikan tersangka setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua setelah pemeriksaan sempat diskors selama 1 jam.

"Baru saja Pak Antasari dijadikan tersangka," kata salah seorang penyidik Polda Metro Jaya kepada detikcom sekitar pukul 14.20 WIB, Senin (4/5/2009). Polisi menetapkan status tersangka setelah mendapatkan keterangan dari Antasari dan bukti-bukti yang cukup.

"Perencanaan pembunuhan terhadap korban Nasrudin dilaksanakan atas keinginan sdr Antasari yang dibantu oleh Sigid dan Wiliardi, kemudian para eksekutor melaksanakan pembunuhan/penghilangan nyawa korban Nasrudin," kata sumber itu.

Antasari dibidik dengan pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan berat terkait pembunuhan terhadap Nasrudin pada 14 Maret 2009 di Tangerang.

Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pejabat Polda Metro Jaya mengenai peningkatan status Antasari dari saksi menjadi tersangka itu. "Nanti sebentar lagi ada keterangan resmi dari pejabat Polda," tutur sumber itu.

Hingga pukul 14.20 WIB, pemeriksaan Antasari masih berlangsung. Sementara itu, jumpa pers mengenai peningkatan status tersangka Antasari ini akan digelar di Main Hall, Gedung Utama Polda Metro Jaya.***

Pembunuhan Direktur PRB: ISU LAIN DI BALIK KISAH ASMARA SEGITIGA

Sabtu, 02/05/2009
Jakarta - detikNews.com

Pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen terkuak. 9 Pelaku ditahan polisi. Disebutkan pembunuhan bermotifkan asmara atau menyangkut hal pibadi. Tapi ada isu lain yang melatar belakangi kasus ini, kasus korupsi.

"Ada kaitannya dengan korupsi di suatu BUMN," ujar seorang penegak hukum yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang di Jakarta, Sabtu (2/5/2009).

Sumber itu menuturkan, kisah asmara sebenarnya hanya efek samping dari isu utama persoalan korupsi. Menurutnya, memang Nas 'mengumpankan' Rani kepada seorang petinggi lembaga hukum, agar kasus yang dia incar bisa terus diusut.

"Nas punya ambisi pribadi, menjadi direksi BUMN itu," sebut sumber tersebut.

Namun begitu 'umpan' dimakan petinggi lembaga hukum berinisial AA, ternyata pengusutan kasus korupsi itu mentok alias tidak berlanjut. Bermodal data perselingkuhan yang dia punya antara AA dan Rani, dia mengancam akan membongkarnya ke publik.

"AA tidak berani mengusut lebih jauh korupsi di perusahaan BUMN gula itu, karena perusahaan itu menjadi bancakan parpol besar. Jadi kalo korupsinya diusut, akan terpapar uang yang mengalir ke partai itu," jelas sumber itu.

Alasan utama AA tidak mau membuka kasus korupsi itu, karena AA berhutang besar pada parpol tersebut. Apalagi politisi parpol tersebut mengancam akan membuka 'borok' AA saat berlangsungnya pemilihan pimpinan lembaga tersebut, dan membeberkan track recordnya.

AA lalu bercerita soal kasus ini, kepada pengusaha berinisial SHW, yang memang banyak membantunya soal pendanaan dan bersahabat dekat. "SHW selama ini dekat dengan AA, saling memberi dan menerima," ujar sumber itu.

Hingga kemudian, SHW dan seorang pengusaha lainnya bercerita kepada perwira menengah polisi berinisial WW, mengenai kasus tersebut. Hingga akhirnya dilakukanlah ekseksui tersebut.

"Jadi bukan hanya soal asmara, ada yang lain," tutup sumber itu.

Sedang menurut seorang penyidik di kepolisian, kasus ini pun rumit, bukan sebatas kisah asmara. "Bisa melebar," ujar penyidik yang enggan disebutkan namanya itu.

Seorang penyidik di KPK juga menyebutkan, memang untuk kasus tertentu kadang untuk penyelidikan ada penundaan atau bahkan diulur-ulur pengusutannya. "Kalau yang lain sudah oke, tapi dia selalu bilang belum. Kurang inilah kurang itulah," sebut penyidik itu.

Sebelumnya kuasa hukum Antasari Azhar, Ari Yusuf Amir, membantah bila ada isu terkait rebutan wanita dan uang untuk penembak Nasrudin.

"Isu-isu itu sangat tidak benar. Nanti akan kami jelaskan pada Senin nanti," kata Ari Yusuf Amir.

Sedang Tim Advokasi Nasrudin Zulkarnaen saat dikonfirmasi hal ini juga enggan berkomentar banyak. "Nanti saja, sekarang kita lihat dulu perkembangan kasus ini," ujar Boyamin Saiman.

Sementara menurut Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji kasus ini berlatar belakang hal pribadi. "Hanya motif pribadi," ujar Susno.***

KOALISI BESAR TERBENTUK, PARA KORBAN HAM MEMPERINGATKAN

Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
01/05/2009

Koalisi Besar, antara PDI-P, Golkar, Gerindra dan Hanura akhirnya terbentuk, namun kubu yang melawan Demokrat, PKS dan PKB ini, belum menetapkan satu atau dua paket Capres/Cawapres, mau pun siapa saja calon calon yang mereka usung. Proses koalisi yang berkepanjangan, terutama soal pembagian posisi, dan imbalan milyaran rupiah untuk memastikan kemenangan dalam pilpres - itu menjenuhkan publik. Permainan kedua kubu itu "seperti perdagangan ternak". Uang dan kuasa menjadi dasar perundingan. Tak peduli lagi harkat berpolitik, martabat bernegara, dan nilai nilai HAM. Orde Baru seperti hidup kembali. Demikian suara suara protes dari kalangan pengamat dan para keluarga korban HAM.

Lebih jauh laporan koresponden Aboeprijadi Santoso


"Awas ada pembunuh di sekitar kita". Seruan ini beredar pesat belakangan ini di jejaring sosial Facebook di dunia maya yang makin populer. Akhirnya mereka pun berkumpul dan curhat. Sasarannya: dua jenderal yang cacat HAM dan para koruptor. Suciwati, istri Munir, misalnya, mengingatkan

Suciwati Munir: "Kita bisa lihat, karena dia banyak uang, Prabowo tiba-tiba tiap hari dia muncul menyatakan dialah pahlawan, dialah yang pro kepada petani, kepada buruh. Sementara saya sangat ingat pada 98, Prabowo ini Pankostrad. Ia dicopot jabatannya oleh Wiranto waktu itu, karena kasus penculikan. Di websitenya Departemen Pertahanan juga disebutkan: pemimpin ABRI tidak pernah memerintahkan penangkapan terhadap aktivis radikal. Pangab menjatuhkan hukuman terhadap mantan Danjen Kopassus TNI Prabowo Subiyanto, Danjen Kopassus TNI Muchdi Purwoprandjono, yang kita juga tahu dia termasuk pembunuh Munir. Jadi ini hal yang menyakitkan.

Juga bagi Ibu Tuti yang putranya diculik tahun 97, tampilnya jenderal-jenderal itu menyakitkan.

Ibu Tuti: "Tentang Prabowo ini waktu disidang Kopassus dulu, itu saya ikuti terus hampir sebulan. Jadi dia mengakui menculik sebelas atau sembilan orang. Dia mengakunya udah dipulangkan semuanya. Ternyata yang pulang-pulang itu nemuin saya .... kalau dia ketemu sama anak saya. Kenapa belum pulang sampai saat sekarang? Jadi, kita berhati-hatilah memilih untuk memimpin negara kita ini. Prabowo kenapa dia mau ingin jadi capres, itu kan dak masuk di akal. Kalau buat rakyat kecil, itu sudah benar-benar mempermainkan semuanya. Tolonglah bagaimana negara ini benar-benar penegak hukum yang adil."

Maka kesimpulannya pun jelas: jangan pilih mereka yang cacat HAM, demikian Ibu Sumarsih, yang putranya ditembak mati Mei tahun 98

Ibu Sumarsih: "Bagi kami keluarga korban sangat prihatin. Kalau dulu ada partai politik yang mendukung penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di DPR. Tetapi sekarang mereka bergandeng tangan dengan para pelaku pelanggar HAM, baik Prabowo maupun Wiranto. Kami keluarga korban mengingatkan. Berkoalisilah dengan etika dan moral yang baik."

Menurut Romo Sandyawan, semua ini tidak hanya melukai hati rakyat, tapi juga mencerminkan tampilnya kekuatan kekuatan lama yang disebutnya "Orde Baru Bablasan", dengan dua jenderal sebagai penumpang gelap.

Romo Sandyawan: "Ternyata ada juga para penumpang gelap yang luar biasa karena mereka itu adalah para operator Orde Baru yang masih berbau anyer darah dan telah melukai hati rakyat kecil. Agenda Orde Baru bablasan ini akan ditolak dan akan diuji oleh sejarah."

Faisal Basri, ekonom, bahkan memperingatkan, semua itu merupakan ancaman nyata, fysik mau pun batin bagi republik ini

Faisal Basri: "Masalah ini semua karena kita tidak melakukan proses truth and reconciliation (kebenaran dan rekonsiliasi,red). Tiba-tiba hantu-hantu masa lalu hidup kembali. Ini membuat transisi demokrasi terancam mundur kembali sebagai akibat dari kekuatan lama mampu membangun kekuatan yang lebih dahsyat kalau mereka sempat berkuasa. Jadi, mulai muncullah benih-benih otoritarianisme baru. Kehidupan berekonomi pun terancam. Karena Indonesia akan dipakai sebagai wahana eksperimen ekonomi baru yang nggak jelas bentuknya. Ini bahaya sekali."

Walhasil, nilai nilai kemanusiaan dan masa depan republik ini dapat terancam, sambung penulis Goenawan Mohamad..

Goenawan Mohamad: "Karena sekarang dengan uang segalanya seolah bisa dibeli. Itu ejekan pada manusia yang bukan main. Sehingga seoal-olah manusia itu dan proses demokrasi adalah pasar ternak. Karena itu jangan asal pilih, tapi yang mereka yang punya komitmen: satu, menyelesaikan pembongkaran pembunuhan Munir, kedua, mengusut ketidakadilan yang terjadi dalam peristiwa Semanggi dan dalam peristiwa penculikan dan ketiga, dalam memberantas korupsi."***

Forum Parpol Tawarkan Duet Prabowo-Rizal Ramli

Jum'at, 01/05/2009
detikNews.com

Pasangan capres dan cawapres yang akan diusung koalisi besar masih simpang siur. Kini malah muncul wacana Prabowo, capres yang diusung Gerindra akan berpasangan dengan Rizal Ramli. Pasangan ini dianggap mencerminkan sebuah perubahan.

"Pembicaraan soal pasangan tersebut memang sedang diintensifkan, Prabowo dan Rizal Ramli. Kami sangat mendukung apa yang diinginkan Prabowo dengan memilih Rizal," jelas Sekjen Forum Antar Parpol Sonny Pudjisasono di Jakarta, Jum'at (1/5/2009)

Forum parpol tersebut merupakan kumpulan partai-partai kecil yang tidak lolos aturan parliamentary threshold (PT). Partai-partai yang terlibat dalam forum ini sebanyak 22 parpol.

Sonny menjelaskan, diusungnya pasangan Prabowo-Rizal, selain mencerminkan perubahan, pasangan tersebut merupakan duet ideal yang saling melengkapi.

"Prabowo punya latar belakang militer sehingga bisa berpikir strategis dan cepat. Sementara Rizal seorang ahli ekonomi yang punya gagasan untuk memajukan bangsa. Jadi kalau digabungkan duet ini sangat klop," ujar Sonny, yang juga Sekjen Partai Buruh.

Hal senada juga dikatakan Jackson Kumaat, Sekjen Pakar Pangan. Menurutnya, duet Prabowo-Rizal sangat menjanjikan dan berpeluang mengalahkan SBY di pilpres. Dengan modal yang sudah ada, pemerintahan duet ini akan berjalan sesuai dengan relnya dan mampu membangun kedaulatan ekonomi bangsa.

"Yang terpenting, keduanya punya keberanian yang sama. Yakni sama-sama berani menyatakan ketidakberesan pengelolaan pemerintahan yang saat ini dipegang SBY," jelas Jackson.***

Antasari Tersangka Otak Pembunuhan Nasrudin

Jumat, 01/05/2009
detikNews.com

Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat prihatin atas penetapan Antasari Azhar sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PRB Nasrudin Zulkarnaen oleh Polri. Karena saat ini Antasari sudah menjadi Ketua KPK dan bukan jaksa, maka izin penyidikan dari Kejagung tak dibutuhkan dalam kasus ini.

Hal ini disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan dalam jumpa pers di Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2009). Jasman didampingi Direktur Sosial Politik JAM Intel Kejagung Abas Azhari.

"Jaksa Agung merasa sangat-sangat prihatin bahwa Pak Antasari Azhar dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan," kata Jasman. Bagaimana juga, kata Jasman, kelanjutan penanganan perkara ini akan tetap ditangani oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Jasman juga menjelaskan, karena saat ini status Antasari sebagai Ketua KPK, maka secara administratif status kepegawaian Antasari tidak berada di bawah kejaksaan lagi. "Karena itu, pasal 8 ayat 5 (UU Kejaksaan) tidak diberlakukan lagi. Izin penyidikan tidak dibutuhkan dalam kasus ini," jelas dia.

Ditanya mengenai kasus yang dialami Antasari termasuk perannya dalam kasus pembunuhan Nasrudin, Jasman tidak mau memberikan pernyataan lebih jauh. Menurut dia, kasus ini disidik oleh Polri. "Kami hanya meneruskan ke Imigrasi sesuai surat itu, tidak menambahkan atau mengurangi surat dari Bareskrim Polri," ujar dia.

"Dalam surat itu dikatakan bahwa Antasari sudah dinyatakan sebagai tersangka. Hanya itu yang kami ketahui," imbuh Jasman.

Kejagung telah meminta Imigrasi mencekal Antasari mulai hari ini. Permintaan ini atas surat dari Mabes Polri yang telah menetapkan Antasari sebagai tersangka.***

Prabowo: Saya Tidak Antikapitalis

OkeZone.com

Konsep ekonomi kerakyatan yang disodorkan calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto tak serta merta membuat putra Prof Sumitro Djojohadikusumo itu menjadi antikapitalis.

Bahkan, Prabowo mengakui dirinya sendiri adalah seorang kapitalis karena juga berprofesi sebagai seorang saudagar. Hanya saja yang membedakannya adalah adanya sikap nasionalisme di dalam diri Prabowo.

Melalui pernyataanya ini, Prabowo menegaskan kepada para pelaku usaha agar tidak perlu khawatir atau takut operasional usahanya dipersulit, apabila kelak dirinya terpilih sebagai presiden.

Sebab, dia hanya menginginkan terpeliharanya kepentingan bersama antara para pengusaha dan rakyat biasa. Sehingga para pengusaha bisa tetap untung dalam menjalankan bisnisnya dan rakyat bisa mendapatkan kebutuhannya dengan harga terjangkau.***

Hidayat: Hasil Tabulasi Online dan Manual Beda, Kiamat Politik

Kamis, 30/4/2009 - detikCom

Kredibilitas lembaga survei dipertaruhkan dalam menghitung perolehan suara di Pemilu Legislatif 2009. Jika hasilnya beda akan terjadi kiamat politik.

"Ini pertarungan kredibilitas lembaga survei. Apalagi, masyarakat sudah terlanjur percaya hasil quick count. Kalau salah total dan hasilnya berlainan antara perhitungan manual dan quick count, kita tidak tahu ada kiamat politik apa nanti," papar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Hal ini disampaikan Hidayat di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).

Hidayat berharap tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara tabulasi online dan manual.

"Mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan yang signifikan, sehingga tidak terjadi kiamat politik. Bagaimana pun juga quick count sudah dijadikan sebagai salah satu wacana publik," ujar eks Presiden PKS ini.

Ketika ditanya jika tabulasi manual akhirnya dimenangkan PDIP, apa PKS pindah ke PDIP dan meninggalkan Demokrat, Hidayat pun menjawab diplomatis.

"Kita lihat saja nanti. Tergantung rapat majelis syuro. Semuanya tergantung hasil rapat keputusan majelis syuro," kata Hidayat.***

Prabowo-Puan Dinilai Bisa Imbangi SBY

Kamis, 30/04/2009

detikCom

Pasangan Prabowo-Puan dinilai mempunyai peluang yang besar untuk bisa mengimbangi kedigdayaan SBY. Prabowo-Puan adalah kombinasi yang sarat kelebihan.

"Prabowo-Puan adalah kombinasi antara mesin politik yang besar dengan logistik yang besar pula," ujar Direktur Indo Barometer M Qodari saat dihubungi detikcom, Kamis (30/4/2009).

Duet Prabowo-Puan memiliki karakteristik yang cukup kuat untuk bersaing dengan SBY.

"Gagasan baru yang menarik karena keduanya adalah tokoh baru dan juga mereka adalah kombinasi tua-muda. Sehingga saling melengkapi,"tambah Qodari.

Terkait dengan duet JK-Wiranto, Qodari mengatakan jika peluang menang mereka lebih kecil bila bertanding dengan SBY.

"Golkar partai besar, namun tidak solid. Sedangkan Wiranto maupun JK logistiknya tidak begitu kuat, sehingga peluangnya tidak terlalu besar," tambah Qodari.***

PDIP: Duet Prabowo-Puan Tunggu Persetujuan Ibu Mega

Rabu, 29/04/2009, detikCom

Isu makin mengerucutnya duet Prabowo-Puan sebagai capres dan cawapres yang akan diusung PDIP dan Gerindra bukan basa-basi. Duet ini selangkah lagi bisa diresmikan. Saat ini, duet itu masih menunggu persetujuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri.

Tim 6 yang diutus PDIP untuk melakukan pembicaraan koalisi dan sudah bersepakat dengan tim negosiasi dari Partai Gerindra untuk mengerucutkan pasangan Prabowo-Puan. Mereka juga bersepakat membawa duet ini kepada Megawati.

"Kepastian duet ini tinggal satu tahap lagi. Tinggal menunggu persetujuan Ibu Mega," kata anggota Bapilu DPP PDIP Budi Mulyawan saat dihubungi detikcom, Rabu (29/4/2009) malam.

Mulyawan menjelaskan, dalam negosiasi antara tim PDIP dan Gerindra, yang dilakukan Rabu (29/4/2009) siang, juga disepakati soal pembagian jatah kabinet. Namun, seperti apa pembagian jatah kabinet, belum diketahui secara rinci.

Dengan ditetapkannya capres dan cawapres, ungkap Mulyawan, pemantapan koalisi dipastikan bakal lebih mudah. "Alotnya negosiasi selama ini berkutat pada penetapan capres dan cawapres. Kalau urusan itu selesai, masalah pembentukan koalisi besar akan mudah diselesaikan," pungkasnya.***

Gerindra Rancang Prabowo-Puan, Mega Jadi Ibu Bangsa

Senin, 13/04/2009 15:55 WIB
detikPemilu

Partai Gerindra mulai membidik pilpres. Pasangan calon pun sudah disiapkan. Yang paling utama koalisi dengan PDIP, dengan mengusung Prabowo Subianto-Puan Maharani. Megawati diminta menjadi ibu bangsa.

"Sesuai rapim Prabowo menjadi presiden, itu yang paling baik. Tapi situasinya bisa lain, salah satu opsinya Puan sebagai wakil," kata Ketua Umum Gerindra Suhardi usai bertemu Partai Hanura, di DPP Hanura, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (13/4/2009).

Bagaimana dengan posisi Megawati? "Kalau Megawati bisa menjadi ibu bangsa. Bisa menjadi seperti Lee Kuan Yuew sebagai king decision maker," tambah Suhardi.***

PPP Gagas Poros Perubahan

JAKARTA, 12 April 2009
Media Indonesia:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggagaskan koalisi Segi Tiga Emas (golden triangle) yang sudah ada sejak sebelum Pemilu 9 April 2009 menjadi Poros Perubahan. Gagasan tersebut disampaikan Ketua DPP PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Minggu (12/4) menanggapi hasil Pemilu 2009.

Dia mengatakan, Poros Perubahan tersebut sebagai sebuah koalisi untuk mendapatkan mandat memerintah tahun 2009-2014 sebagai upaya menyelamatkan perekonomian bangsa akibat krisis global.

Menurut Emron Pangkapi, koalisi dalam poros ini merupakan poros tengah dan gabungan partai-partai di luar partai pemenang dan sekutunya yang total jumlah dukungannya melebihi 60%.

Dari koalisi itu akan disepakati seorang figur yang dapat diterima semua pihak untuk didukung sebagai kandidat presiden. "Saat inilah para pimpinan parpol diuji kesanggupannya untuk menempatkan kepentingan koalisi di atas kepentingan partainya, demi untuk mencapai perubahan yang didambakan," kata Emron.

Poros tengah, kata Emron, selain beranggotakan kelompok golden triangle juga melibatkan sejumlah partai menengah dan kecil, dalam satu barisan kebersamaan. Untuk itu diperlukan pertemuan khusus yang membahas konsep deklarasi kemitraan yang memuat secara jelas hak dan kewajiban politik partai pendukung koalisi. "Partai-partai harus mencapai kesepakatan kemitraan bila berhasil memerintah dan atau sebaliknya kesepakatan sebagai oposisi yang efektif jika gagal," katanya.

Emron mengatakan koalisi Poros Perubahan harus mampu menyatukan partai-partai menengah, tanpa harus menunggu Pilpres putaran kedua. Koalisi harus mencari figur alternatif sebagai sosok perubahan yang memiliki kemampuan bertarung untuk menyelamatkan bangsa.

Idealnya, kata dia, partai-partai memberikan jalan kepada Prabowo Subianto sebagai capres yang paling ideal dengan semangat perubahan dengan seorang wapres yang dapat diterima semua pihak. "Marilah kita mencoba berpikir jernih dan mengedepankan budaya memberikan jalan bagi anak bangsa dengan semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik," katanya.

Menurut Emron, koalisi Poros Perubahan harus ikhlas memberikan jalan kepada Prabowo Subianto, jika mau menang. "Sebab jika menampilkan Ibu Mega atau Pak Wiranto, sudah terbukti gagal tahun 2004. Begitu juga Pak Jusuf Kalla, suara Golkar anjlok. Prabowo satu-satunya pilihan tepat untuk bertanding pada Pilpres melawan SBY," katanya.***

PDI Perjuangan Pastikan Koalisi dengan Hanura-Gerindra

Sabtu, 11 April 2009 13:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

PDI Perjuangan memastikan dua partai pendatang baru, Hanura dan Gerindra, akan berada dalam barisan koalisinya. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas, Sabtu (11/4), seusai pertemuan Mega-Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

"Koalisi? Hanura pasti, Gerindra pasti," jawab Taufik. Ketika ditanya, bagaimana dengan Golkar, Taufik tidak menjawab. "Besoklah. Rabu depan udah jadi koalisinya," kata Taufik.

Mengenai calon pendamping Mega, yang telah ditetapkan sebagai capres PDI Perjuangan, Taufik mengatakan, hal tersebut akan diputuskan melalui Rakornas partai. Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto termasuk salah satu kandidatnya.***

Jusuf Kalla 'Cooling Down'

Sabtu, 11 April 2009 18:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

Wakil Presiden Jusuf Kalla masih bersikap adem ayem untuk melakukan manuver politik menyusul kekalahan partainya dalam pemilu legislatif 2009 sebagaimana ditunjukkan oleh hasil perhitungan cepat (quick count) yang dirilis berbagai lembaga.

"Hari ini Pak JK (Jusuf Kalla) tidak ada agenda. Sekarang pak JK sedang 'cooling down'," kata Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden Alwi Hamu, seusai bertemu dengan Kalla, di kediamannya, Jakarta, Sabtu (11/4)

Lebih jauh, ia mengatakan, pertemuannya dengan Kalla hanya sebatas perbincangan ringan. "Tadi ketemu saja cuma cerita bareng waktu di Makassar dulu. Tidak ada membicarakan koalisi," tuturnya.

Alwi meninggalkan kediaman Kalla sekitar pukul 18.30 WIB. Selain Alwi, Kedubes Indonesia untuk Malaysia, Dai Bachtiar, juga mengunjungi Kalla, sore tadi.***

Mega-Prabowo Bangun Komunikasi Politik

Sabtu, 11 April 2009 12:20 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung siang ini membahas beberapa hal.

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pertemuan keduanya terutama dalam rangka membangun komunikasi politik, apalagi setelah diketahui peta kekuatan masing-masing melalui hasil perhitungan cepat dan perkembangan tabulasi suara KPU.

"Pertama, membangun kerja sama dan komunikasi politik setelah mengetahui data awal dari hasil quick count maupun pantauan di KPU karena waktu tidak terlalu panjang, dan sesuai dengan jadwal KPU pada 9 Mei sudah harus mengajukan capres dan cawapres," kata Pramono, Sabtu (11/4) di kediaman Mega, sebelum pertemuan berlangsung.

Sebagai partai yang sudah mencalonkan Mega sebagai presiden, PDI Perjuangan memiliki kepentingan untuk berinisiatif membangun komunikasi politik dengan partai lain. Pembicaraan lainnya, dikatakan Pramono, mengenai kisruh DPT yang mencuat di hari pemungutan suara.

"Sebelum masuk persiapan pemilu presiden, tentunya DPT sudah harus bersih dari hal-hal yang bersifat manipulatif, pemilih ganda supaya tidak ada keragu-raguan atau kekhawatiran DPT ini akan digunakan untuk kemenangan kekuatan tertentu," katanya.***

Kisruh DPT Diduga Terencana

Sabtu, 11 April 2009 02:51 WIB
Jakarta, Kompas -

Masif, luas, dan meratanya persoalan yang terkait dengan daftar pemilih tetap pada pemungutan suara 9 April lalu membuat sejumlah kalangan memperkirakan adanya kekuatan besar yang bermain dalam kisruh daftar pemilih tetap tersebut.

Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay secara terpisah di Jakarta, Jumat (10/4).

Sejumlah persoalan terkait DPT dalam pemungutan suara kemarin di antaranya adalah banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih walau terdaftar dalam pemilu kepala daerah ataupun Pemilu 2004; banyaknya warga yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS), tetapi hilang namanya dalam DPT; serta pemilih yang terdata lebih dari satu kali. Banyak pula pemilih di daerah tertentu yang menjadi basis partai tertentu juga tak terdaftar.

Selain itu, banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat surat pemberitahuan. Ada pula sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sengaja tidak memasang DPT di TPS.

Kekuatan besar

”Semula, kisruh ini diduga akibat manajemen penyelenggaraan pemungutan suara KPU yang memang buruk. Namun, kalau dilihat dari masif dan meluasnya persoalan terjadi, wajar jika sejumlah pihak menduga adanya pihak dengan kekuatan besar yang bermain. Kisruh ini terlalu kasatmata,” kata Jeirry.

Hadar menambahkan, jika buruknya DPT akibat ketidakmampuan KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang mengherankan dan kemudian menjadi pertanyaan apakah semua KPU di berbagai tingkatan tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga hampir semua DPT bermasalah.

Sistem pendataan pemilih dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 memang jauh berbeda. Pada 2004, KPU melakukan pendataan pemilih sendiri yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, KPU juga didukung dengan perangkat lunak (software) yang lebih baik sehingga mampu meminimalkan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.

Pada 2009, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU hanya menerima data penduduk potensial pemilih pemilu dari Departemen Dalam Negeri, yang memang bermasalah. KPU tak mampu memutakhirkan data itu karena tidak didukung sumber daya yang memadai, kecanggihan perangkat lunak untuk mengolah DPT yang lebih buruk daripada pemilu sebelumnya, serta terlambatnya pencairan dana pemutakhiran daftar pemilih dari Departemen Keuangan.

Baik Jeirry maupun Hadar sama-sama mengaku akan sulit membuktikan adanya kesengajaan dalam kisruh DPT. Semua partai diduga ingin memanfaatkan DPT untuk menunjuang kemenangannya dalam pemilu, tetapi mereka tak sadar ada partai tertentu yang memiliki kemampuan lebih untuk memanfaatkan DPT itu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, DPT sudah disusun sesuai tahapan yang ada. Bahkan KPU telah meminta peraturan pemerintah pengganti UU hanya untuk mengubah DPT demi mengakomodasi pemilih yang belum terdata. Masyarakat pun, katanya, telah diminta untuk mengecek nama mereka dalam DPS. Namun, banyak yang tidak melakukannya.***