SBY Dinilai Gagal Mengentaskan Kemiskinan

Jumat, 26/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Kubu pasangan Megawati-Prabowo mengkritisi kebijakan pemerintahan SBY. SBY dinilai gagal mengentaskan kemiskinan.

"Pemerintahan sekarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang
dari 200 ribu. Padahal, anggarannya tiga kali lipat," kata anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Arif Budimanta.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Bisakah Para Capres Mengatasi Kemiskinan & Pengangguran" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2009).

Arif mengatakan, pencapaian SBY selama 5 tahun masih di bawah Mega. Ketika Mega memerintah, kata Arif, Mega lebih berhasil mengurangi angka kemiskinan kendati pemerintahannya hanya berlangsung singkat 3 tahun.

"Mega menurunkan orang miskin sampai 2,3 juta orang dalam 3 tahun," ujar dia.

Arif juga mengkritik porsi anggaran di pemerintahan SBY yang dinilai tidak prorakyat. "Bagaimana prorakyat kalau anggaran untuk pendidikan saja hanya 2% sementara untuk bayar utang sampai 10%," kritik Arif.

Karena itu, pria yang menjabat Ketua DPP PDIP bidang luar negeri ini mengatakan bahwa anggaran ke depan harus prorakyat.

Arif juga mengatakan tidak tepat jika alasan kenaikan BBM dituding sebagai penyebab angka kemiskinan meningkat. "Kenaikan harga BBM tidak bisa dijadikan alasan kemiskinan bertambah," kata dia.***

Permadi: SBY Sengaja Mau Obrak-abrik KPK

Jakarta - detikNews

Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenarionya untuk mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya maupun sepak terjang orang-orang Partai Demokrat akan dipersoalkan.

"Pernyataan-pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam memberantas korupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk pencitraan. Padahal sebenarnya ia sakit hati, karena besannya dijebloskan ke penjara oleh KPK," kata Permadi saat dihubungi via telepon, Kamis (25/6).

Selain itu, lanjut mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu, SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai "menembak" orang Partai Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

"Jika itu tidak dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut korupsi orang-orang Demokrat," tandas paranormal yang selalu berpakaian hitam-hitam tersebut.

Lebih lanjut Permadi mengatakan, sejatinya isyarat bahwa SBY tidak serius memberantas korupsi tersirat dari lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor , karena proses pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September mendatang.***

Prabowo Teken 7 Kontrak Politik dengan Mahasiswa

Selasa, 16 Juni 2009 -
JAKARTA - Okezone

Setelah dibubarkan oleh Rektor Universitas Indonesia mengadakan acara di lingkungan kampus tersebut, cawapres Prabowo Subianto akhirnya menandatangani kontrak politik dengan para mahasiswa yang tergabung dalam 12 Badan Eksekutif Mahasiswa.

Prabowo dan 12 BEM tersebut menggelar acara kontrak politik tersebut di Aula Pesona Khayangan, Depok, Selasa (16/6/2009).

Keduabelas perguruan tinggi tersebut Universitas Jayabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Malikul Saleh, Universitas Sunan Giri, UPI YAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Tanjung Pura.

Ketujuh poin tersebut, yakni:

1. Mengembalikan tanggung jawab pendidikan dan negara sesuai amanah UUD.
2. Mencabut UU Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara
3. Memberikan asuransi jaminan kehatan bagi mahasiswa.
4. Memberikan kredit mahasiswa untuk kuliah.
5. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
6. Menyediakan buku murah.
7. Mengadakan laptop murah bagi mahasiswa dan dosen.

Usai penandatangan kontrak politik tersebut, pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2009 ini mengatakan dirinya berjanji akan berkomitmen dengan tujuh poin yang ditandatanganinya, jika terpilih nanti. Sementara mengenai pengadaan komputer jinjing (laptop) bagi mahasiswa, Prabowo akan bernegosiasi dengan perusahaan laptop untuk menurunkan harga bagi mahasiswa.

Laptop murah bagi mahasiswa, menurutnya, merupakan sebuah langkah maju untuk berinvestasi pengembangan teknologi. "Petani-petani di India sudah punya laptop kok," katanya.***

-

klik sekarang juga: www.tinyURL.com/gospol

SBY-Boediono Bisa Terempas di Putaran Pertama

Senin, 15 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com —

Tidak satu pun hasil survei yang bisa menjamin pasangan calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dapat melenggang meraih kursi RI-1 dan RI-2 hanya dengan satu kali putaran pemilu presiden.

Pasalnya, berdasarkan UU Pilpres, pasangan yang menang satu putaran, selain harus meraih suara 50 persen plus satu, juga harus memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi. "Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Juru Bicara JK-Win, Indra Jaya Piliang, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. "Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Timur, dan lainnya. Belum lagi di daerah-daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah," ujarnya.

Indra menambahkan, saat ini pasangan SBY-Boediono sibuk menangkis isu-isu neoliberal, dan lainnya, yang membuat tingkat keterpilihan pasangan Jawa tersebut semakin menukik. Jika isu-isu lainnya terus digelontorkan hingga menjelang pilpres mendatang, kata Indra, pasangan tersebut bahkan berpotensi terhempas di putaran pertama.***

SBY-JK Saling Klaim :: Pemerintah Koalisi, Tidak Ada yang Boleh Klaim Keberhasilan

Senin, 15/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai baik SBY maupun JK tidak berhak mengklaim keberhasilan pemerintahan secara individual. Hal ini disebabkan pemerintahan di Indonesia dibangun dengan koalisi.

"Sebenarnya tidak boleh ada yang mengklaim keberhasilannya sendiri karena yang berkuasa tidak hanya satu partai, negara ini tidak menganut asas mayoritas," tutur Arbi, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (15/6/2009).

Namun demikian, menurut Arbi, sudah menjadi biasa jika di Indonesia terjadi saling klaim keberhasilan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

"Ya jelas saling klaim karena di negara ini yang berkuasa semuanya tidak jelas. Yang berkuasa terdiri dari banyak komponen jadi siapa saja bisa saling klaim," ujar Arbi.

Arbi pun sempat mengkritik beberapa 'mantan peemrintah' yang juga sibuk mengklaim keberhasilan pemerintah. "Yang sudah tidak jadi presiden saja ikut mengklaim karena merasa pernah mencanangkan, sekadar punya gagasan saja mengklaim, padahal yang lebih penting yang melaksanakannya," sindirnya.***

Pelanggaran Kampanye SBY; MetroTV dan TVRI Diperiksa

Jumat, 12/06/2009
detikPemilu

Baca Gospol [Gosip Politik] di Facebook: www.tinyURL.com/gospol

Pemimpin Redaksi MetroTV Erman Saragih, dan General Manager TVRI Purnomo mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dimintai keterangan terkait laporan Bawaslu seputar dugaan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan pasangan SBY-Boediono.

Erman dan Purnomo tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2009) pukul 09.45 WIB.

Capres SBY dan tim kampanye SBY-Boediono dilaporkan ke Mabes Polri pada Sabtu 6 Juni 2009. Mereka diduga melakukan pelanggar jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 30 Mei 2009.

Dalam acara itu, SBY menyampaikan visi dan misi sebagai capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan disiarkan sebagian oleh MetroTV.***

Warta No.1 >> Hendri Saparini: "Jangan Lanjutkan Pemerintahan Neoliberal"

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikNews

Siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pilpres 2009 nanti, pengamat ekonomi Econit Dr. Hendri Saparini mengingatkan agar tidak melanjutkan kebijakan ekonomi neoliberal. Karena itu ia mendorong program ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Mega-Prabowo dan program kemandirian ekonomi yang digagas Jusuf Kalla-Wiranto.

"Bagi saya yang penting ekonomi Indonesia tidak melanjutkan kebijakan liberalisasi seperti pemerintahan sekarang ini. Ini kebijakan yang mesti kita rombak, yang sekarang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," papar Hendri Saparini dalam diskusi publik di secretariat Mega-Prabowo Media Center, Jl. Prapanca Raya No. 39 Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media ini, Hendri juga menyoroti kebijakan pemerintah SBY yang cenderung bertolak-belakang dengan kepentingan ekonomi rakyat. Dicontohkan kebijakan fiskal yang bertentangan dengan pengentasan kemiskinan adalah pencabutan subsidi BBM yang malah justru kontra-produktif. Begitu juga kebijakan impor sejumlah produk seperti tekstil, telah mengakibatkan industri tekstil dalam negeri hancur akibat harga pakaian dari China jauh lebih murah.

Lebih jauh, Hendri juga mengkritisi kebijakan liberalisasi dalam perdagangan ritel yang sudah terlalu jauh dengan munculnya pasar-pasar modern termasuk hypermarket. "Kalau ini dilanjutkan, pasar-pasar tradisional akan tergusur oleh para pemilik modal besar," tambah Hendri. Karena itu, ia mendukung program pemberdayaan pasar tradisional yang diusung Mega-Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hendrawan Supratikno dari Megawati Institute juga membandingkan kinerja pemerintah SBY dengan pemerintah sebelumnya. Dari angka-angka yang disodorkannya, terungkap meski jumlah penduduk miskin berkurang akan tetapi garis kemiskinan justru semakin tinggi yakni mencapai 186.636/ kapita/ bulan (data Maret 2008). Begitu juga tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat inflansi semakin parah pada masa SBY. "Penggerogotan daya beli masyarakat semakin besar," ujar Hendrawan.***

Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Hasil Survei PKSPSP
Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Jakarta - detikPemilu

Klik Facebook Page Gosip Politik: http://www.facebook.com/pages/Gospol-Gosip-Politik/109482769135

Iklan pasangan Mega-Prabowo dinilai berhasil mengkampanyekan diri sebagai pasangan yang berpihak kepada wong cilik. Mega-Prabowo menempati urutan teratas yang dipilih sebagai pasangan yang peduli pada kaum tani dan nelayan.

Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (PKSPSP) yang digelar di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

"Ini membuktikan pencitraan tim sukses Mega Prabowo berhasil menjangkau kaum tani, nelayan, buruh dan pedagang," ujar Penanggungjawab PKSPSP Prof Iberamsjah.

Berdasarkan hasil survei, Mega-Prabowo menempati urutan pertama sebagai pasangan yang dinilai paling peduli pada buruh, pedagang petani dan nelayan dengan 34,35 persen. Sedangkan pasangan SBY-Boediono menyusul di tempat kedua dengan 32,45 dan JK-Wiranto dengan perolehan 26,75 persen.

"Ketiga pasangan memiliki soliditas yang seimbang. Namun, kubu SBY-Boediono yang mempunyai dukungan koalisi paling besar memiliki soliditas paling rapuh. Sebagai contoh, banyak kader PPP yang ke Mega-Prabowo, PAN yang kadernya kemana-mana, PKS juga sama," imbuh Guru Besar Ilmu Politik UI ini.

Iberamsjah menjelaskan, persaingan ketiga pasangan capres-cawapres relatif seimbang. Dominasi SBY yang sebelumnya tak tertandingi kini telah menurun ketika Boediono dipilih sebagai cawapres. "Semua merata mempunyai titik kelemahan, apalagi saat SBY memilih Boediono sebagai pendampingnya," jelasnya.

Namun pasangan SBY-Boediono masih menempati urutan pertama sebagai pasangan yang akan dipilih oleh masyarakat dengan perolehan 37,05 persen. Disusul Mega-Prabowo 31,5 persen dan JK-Wiranto di tempat ketiga dengan 26,6 persen.

Survei ini dilakukan di 20 provinsi dengan menggunakan wawancara terstruktur (kuisioner) terhadap 2000 responden pada tanggal 1-7 Juni 2009. Dengan tingkat
kepercayaan 95 persen dan margin error +/- 4 persen. Responden survei ini sebagian besar terdiri dari kaum tani, buruh, dan nelayan. Dengan tingkatan pendidikan responden merata dari SD hingga perguruan tinggi.

"Karena secara demografi, rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani lebih banyak," tandas Iberamsjah.***

Survei SBY Diatas 50 Persen, TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi

Survei SBY Diatas 50 Persen
TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi Pembentukan Opini Publik

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Tim kampanye JK-Wiranto benar-benar gerah dengan operasi pembentukan opini publik melaui publikasi hasil survei yang menempatkan SBY di urutan teratas dengan angka diatas 50 persen. Tim kampanye pemenangan capres-cawapres nomor urut 3 ini menuding ada konspirasi dari para lembaga survei yang menguntungkan capres tertentu.

"Itu beda sekali hasilnya dengan fakta lapangan. Ini pasti ada konspirasi untuk mengkondisikan opini publik bahwa pasangan capres tertentu dibuat sangat dominan dan tidak bisa dikalahkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto Poempida Hidayatullah kepada detikcom, Kamis (11/6/2009).

Menurut politisi muda Partai Golkar ini, hasil survei yang dipublikasikan dengan memenangkan capres tertentu dimaksudkan untuk mengkondisikan agar publik berfikir tidak ada pilihan lain kecuali memilih capres itu. Hal ini sangat tidak fair dan cenderung menghalalkan segala cara.

"Intinya dengan survei itu orang dibuat tidak punya pilihan lain. Orang yang akan menyumbang jadi berpikir panjang dan rakyat terpaksa memilih yang dukungannya dominan. Ini pengkondisian," papar menantu Fahmi Idris ini.

Agar kualitas survei tetap bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, Poempida mengusulkan dibentuknya lembaga sertivikasi dan audit guna tetap menjamin lembaga itu netral dan profesional. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak disuguhi informasi yang salah dan menyesatkan hanya gara-gara kepentingan pemilik lembaga survei yang dibayar.

"Saya mengimbau adanya suatu badan yang melakukan verifikasi, sertivikasi dan audit terhadap lembaga survei supaya mereka tidak berpihak dan tetap netral. Ini masalah informasi yang dikonsumsi publik jadi harus benar. Seperti jualan obat, tidak boleh menjual untuk meracuni masyarakat. Itu ibaratnya," pungkasnya.

Hari ini saja, ada 3 lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya terhadap 3 pasang capres. 3 lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) miliknya Denny JA, Reform Institute miliknya Yudhi Latif dan lembaga Survei milik Iberamsyah. untuk tahu lebih lanjut, buka detikpemilu kanal survei.***

PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Tolak Gabung Kelompok Orba
Tim JK-Wiranto: PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Senin, 08/06/2009
detikPemilu

Tim kampanye nasional pasangan JK-Wiranto benar-benar tidak terima dengan sindiran Presiden PKS Tiffatul Sembiring soal alasan PKS mendukung SBY-Boediono karena ingin melepas diri dari kelompok Orba. Konsistensi PKS dipertanyakan karena pada Pemilu Legislatif lalu PKS adalah partai yang paling gencar menggunakan simbol dan gambar tokoh utama Orba, Soeharto sebagai iklan kampanyenya.

"PKS mau menghilangkan kesan tidak mau terlibat Orde Baru? Pada saat Pemilu Legislatif kemarin, justru PKS yang rajin memunculkan gambar-gambar Pak Harto di iklan kampanyenya," kata juru bicara tim kampanye nasional JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah, kepada detikcom, Senin (8/6/2009).

Menurut menantu Fahmi Idris ini, tudingan-tudingan PKS yang tidak berdasar semakin membuka borok PKS sebagai partai yang tidak konsisten. Langkah blunder Tiffatul ini justru dinilai sebagai indikasi awal bahwa kader PKS tidak solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu Tifatul ditantang mengecek soliditas kadernya mendukung pasangan nomor urut 2 itu.

"Jadi di mana sebetulnya konsistensi PKS. Mohon Pak Tiffatul juga mengecek kader-kadernya di lapangan, apakah benar solid mendukung SBY- Boediono," pintanya.

Sebelumnya diberitakan PKS bukan tanpa sebab mendukung pasangan SBY-Boediono. Tidak karena alasan pragmatis tetapi karena realitas politik. Setidaknya ada 8 alasan yang mendasari pilihan itu. Salah satunya tidak bermental orde baru.

"Pertama PKS hanya ingin koalisi dengan partai reformis. Kader-kader menolak koalisi dengan kelompok bermental orde baru," kata Presiden PKS Tiffatul Sembiring dalam acara deklarasi dukungan pada SBY-Boediono di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/6).***

Prabowo: "Saya tidak pernah memerintahkan penculikan"

I Never Ordered The Kidnapping

Ditulis pada : Minggu, 5 April, 2009
Terdapat di topik : Perubahan untuk Rakyat

Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk memenuhi permintaan wawancara dari Dalton Tanonaka yang disiarkan oleh stasiun Metro TV . Pertanyaan yang beliau tanyakan cukup dalam dan menyeluruh. Salah satu pertanyaan yang tentunya juga ditanyakan oleh banyak masyarakat adalah mengenai peranan saya dalam peristiwa Mei 1998. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengutarakan jawaban saya :

“I never ordered the so called kidnapping”

Saya tidak pernah memerintahkan penculikan tersebut.

“But as a commander I must took the responsibility”

Tapi sebagai komandan, saya harus mengambil tanggung jawab atas hal tersebut.

Saya tidak ingin mencuci tangan dengan membiarkan anak buah saya saja yang dihukum. Saya pun menghadapi pengadilan militer dan menyatakan diri bertanggung jawab. Saya menerima penghukuman diri saya berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Adalah hak anda untuk tidak mempercayai ucapan saya. Anda dapat katakan bahwa tidak ada maling yang mengaku. Tapi yakinlah bahwa saya bukan maling seperti yang anda kira. Beberapa “korban penculikan” saat ini masih berada bersama saya. Mereka malah membantu kampanye GERINDRA, ada Pius, Desmond, dan Hartas. Jika anda sulit mempercayai ucapan saya, anda dapat berdiskusi dengan mereka tentang penculikan tersebut. Jika memang saya seorang jenderal yang bengis, mungkinkah mereka rela membantu saya hingga sekarang?

Saya biarkan hati nurani anda yang menjawabnya.

SALAM INDONESIA RAYA

Memperbesar Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Untuk Menyalurkan Kredit Bagi Rakyat Kecil

Senin, 1 Juni, 2009
PerubahanUntukRakyat.com

Saat ini tercatat sekitar 40 juta orang yang bergerak di usaha kecil kesulitan untuk mengakses pinjaman. Dana sebesar 15 Triliun yang di sediakan pemerintah tidak dapat menjangkau keseluruhan dan baru menjangkau sekitar 1.5 juta pengusaha kecil.

Jika melihat rasio seperti ini dapat dikatakan kondisi belum merata dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jumlah pengusaha kecil yang mencapai puluhan juta tersebut tidak sebanding dengan dana yang tersedia. Selain itu, proses pencairan kredit masih dibayang-bayangi dengan kekhawatiran terjadinya kredit macet yang sebenarnya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Justru menurut laporan Bank Indonesia angka kredit macet di level pengusaha kecil hanya mencapai 1%. Artinya proses distribusi dan kuantitas kredit untuk pengusaha kecil menengah perlu ditingkatkan untuk mendorong bergeraknya sektor riil.

Struktur ekonomi Indonesia saat ini didominasi oleh sektor riil dan kelas ekonomi kecil dan menengah. Keberadaan sektor riil ini memegang peranan penting karena menunjang perekonomian secara nasional dan terbukti relatif tahan terhadap krisis.

Namun yang sangat disayangkan saat ini, perlakuan terhadap sektor ini masih sangat rendah dan terbatas. Perlahan sektor riil ikut tertekan dengan kondisi perekonomian seperti saat ini karena beberapa produk bergantung dengan kondisi negara tujuan ekspor. Jika permintaan menurun maka produksi terpaksa diturunkan, jika produksi diturunkan konsekuensinya pengurangan SDM. Pilihan saat ini adalah mencari pasar alternatif. Maka perlu intervensi untuk merevitalisasi sektor yang sangat dekat dengan masyarakat menengah kecil ini.

Masalah daya saing menjadi hal penting untuk sektor riil dan UMKM. Dengan kondisi yang sulit untuk mencari pasar akibat krisis global maka UMKM perlu didorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional untuk memperebutkan pasar yang semakin terbatas.

Membangun sektor riil seperti membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Ketika struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor riil terutama UMKM maka meningkatkan peredaran likuiditas keuangan di sektor ini akan menggairahkan masyarakat menengah dan kecil. Saat ini keluhan yang terjadi adalah sulitnya mencari pinjaman yang mudah dicairkan dan ringan bunganya. Bagi kreditur juga menjadi sebuah dilema tersendiri karena dana yang terbatas dan besarnya jumlah debitur yang akan meminjam dana.

Di tengah dilema seperti ini, meningkatkan dana kepada lembaga keuangan yang menyalurkan kredit mikro kepada masyarakat adalah sebuah kebutuhan penting dan mendesak. Membangun fondasi sektor riil yang kokoh dan mendorong berkembangnya masyarakat menengah kecil untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan usahanya.

Pekerjaan rumah saat ini adalah mempersiapkan infrastruktur lembaga kredit yang kokoh, meratakan kesempatan memperoleh kredit, dan memperbesar modal untuk usaha menengah kecil. Jika ketiga hal tersebut dapat dilakukan maka niscaya Indonesia akan menjadi negara yang memiliki perekonomian kokoh dan relatif kuat terhadap krisis moneter karena ditopang oleh sektor riil masyarakat.***

Prabowo: Indonesia Diremehkan karena Miskin

Senin, 1 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com —

Calon wakil presiden Prabowo Subianto menilai sengketa kawasan perbatasan di Ambalat dengan Malaysia salah satunya terjadi lantaran kekuatan armada perang TNI tidak lagi ditakuti lantaran minimnya alokasi anggaran pertahanan yang mampu diberikan pemerintah.

Minimnya alokasi anggaran berdampak kemudian pada kemampuan TNI menyediakan dan memelihara peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) mereka. Padahal, upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Senin (1/6), seusai hadir dalam acara peringatan delapan windu hari lahir Pancasila di Hing Puri Fatmawati , yang juga kediaman putra bungsu Proklamator RI Ir Sukarno, Guruh Sukarno Putra.

"Saya minta kearifan dari para pemimpin kedua belah pihak, terutama Malaysia. Namun tetap persoalan kedaulatan dan keutuhan NKRI seharusnya menjadi harga mati. Saya berharap untuk masalah ini akan ada penyelesaian yang sebaik mungkin," ujar Prabowo.

Lebih lanjut Prabowo mengingatkan, Indonesia memang sering dilecehkan oleh negara-negara lain, terutama sejumlah negara tetangga, lantaran posisi Indonesia yang secara ekonomi masuk dalam kategori lemah. Hal itu berdampak kemudian pada kemampuan pertahanannya.

Menurut Prabowo, ada hubungan yang sangat erat antara sektor ekonomi dan pertahanan. Jika perekonomian suatu negara kuat maka pertahanannya pun dipastikan juga berada dalam kondisi kuat lantaran negara itu mampu mengadakan teknologi persenjataan yang dibutuhkan.

"Dengan begitu sangat urgent bagi Indonesia kembali memperkuat perekonomiannya. Sekarang ini ada banyak kekayaan kita yang tidak lagi kita kuasai. Akibatnya, banyak negara meremehkan karena Indonesia dianggap miskin dan tidak punya apa-apa. Tambah lagi kemarin banyak pesawat TNI kecelakaan," ujar Prabowo.***

M Yasin: Pemerintah Abaikan Ekonomi Kerakyatan

Peringati Kelahiran Pancasila
M Yasin: Pemerintah Abaikan Ekonomi Kerakyatan

Senin, 01/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Pendiri Barisan Indonesia Raya (Barindo Raya) Letjen TNI Purn M Yasin menilai, saat ini arah bangsa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Salah satu penyebabnya, masuknya aliran neoliberalisme atau paham ekonomi pro asing.

"Kami sangat mengkhawatirkan menguatnya pemikiran-pemikiran pro asing di kalangan elit. Mereka berpotensi mengubah ekonomi kerakyatan yang diatur UUD 1945 dan Pancasila kepada paham ekonomi yang pro asing," jelas Yasin saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (1/6/2009).

Dikatakan Yasin, momentum kelahiran Pancasila yang lahir hari ini (1 Juni), harusnya menjadi perenungan semua pihak. Jangan sampai ideologi yang dibangun founding father (pendiri bangsa) luntur karena ideologi asing.

Mantan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menilai, beberapa ideologi asing saat ini mulai hadir dalam bentuk aturan dan perundang-undangan, menyusul terbukanya pasar bebas dan globalisasi. Akibatnya, konsep ekonomi yang harusnya berlandaskan UUD 1945 pelan-pelan tergerus.

"Pasal 27 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah harga mati bagi kami. Mohon konsep ekonomi kerakyatan Indonesia jangan dicampuradukan dengan paham asing," tegas Yasin.

Yasin beranggapan, selama ini pemerintah telah abai dengan Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang berupaya menanamkan paham ekonomi pro asing (neoliberal) di Indonesia.

"Selama ini kekayaan alam dijual ke negara lain dengan harga murah, tanpa mempedulikan masyarakat yang memproduksinya. Misalnya dalam industri rotan dan Susu. Hal ini karena pemerintah hanya memikirkan kepentingan jangka pendek," pungkasnya.***

Pemuda PAN Dukung JK-Wiranto

Senin, 01/06/09
INILAH.COM, Jakarta -

Popularitas JK memang tak setinggi SBY. Namun dalam pemerintahan, JK dianggap sebagai the real president oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif. Terinspirasi oleh julukan ini, kader muda PAN pun memastikan dukungan politik mereka bagi JK-Wiranto.

"Kami mendukung JK-Wiranto karena JK sebagai the real president telah berhasil menjalankan program BLT yang sangat dibutuhkan masyarakat kecil," kata Presidum Aliansi Muda Amanat Nasional (AMAN) Agus Trianto di Gedung Joeang, Jakarta, Senin (1/6).

Tidak hanya BLT, Agus juga menyebutkan program lainnya seperti menaikkan gaji PNS, pemberian kompor gas gratis, pembangunan infrastruktur di daerah Jawa dan luar Jawa secara maraton dan konsisten.

Selain itu, sambung Agung, JK sangat berperan sebagai penggagas perdamaian di Serambi Mekah yakni Nanggroe Aceh Darussalam, serta mampu meningkatkan anggaran pendidikan 20% baik melalui program BOS secara cepat, tepat, dan terarah.

"JK-Wiranto kami pandang lebih otentik, orisinil, sederhana, terbuka, jujur, tegas, dan mampu bersikap realistis, sehingga mudah dipahami dan dicintai oleh kaum muda," ujar Agus.

Agus mengakui secara institusi PAN sudah menandatangani kontrak koalisi SBY-Boediono. Namun aspirasi kader-kader muda PAN yang mendukung JK-Wiranto tetap harus disatukan dalam suatu wadah.

"Ini bukan suara Barisan Muda PAN (organisasi pemuda sayap PAN). Kita tidak mengelak keputusan PAN," tegas Agus yang juga Ketua Barisan Muda PAN Jakarta Timur ini.

Dukungan ini dari AMAN diterima oleh anggota tim sukses JK-Wiranto yakni Yuddy Chrisnandi. Namun tidak terlihat jajaran pengurus DPP PAN yang hadir. "Semoga rakyat Indonesia memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada JK-Wiranto," ucap Yuddy.***

Pecat Rizal, SBY Diprediksi Hancur

Minggu, 31/05/09
INILAH.COM, Jakarta –

SBY dikabarkan gerah mendapati sikap Rizal Mallarangeng yang sangat kasar dalam menyerang lawan-lawan politik capres incumbent itu. Namun kubu Cikeas diprediksi bakal hancur bila berani mendepak Rizal. Pemecatan itu akan dijadikan indikasi bahwa taktik dan strategi SBY-Boediono selama ini keliru dan gagal.

Rizal menyatakan gerah dan kesal melihat SBY-Boediono dikritik soal Neoliberalisme. Lalu Rizal pun bersikap agresif dengan menyerang lawan politik SBY secara personal. Apakah dengan begitu berarti Rizal melanggar etika kampanye?

Langkah Rizal sudah tentu direstui oleh SBY-Boediono. Namun sikap Rizal yang awalnya mendapat pujian itu kemudian berbalik mengundang reaksi keras para aktivis gerakan anti-Neoliberalisme.

“Seharusnya, sejak awal SBY sudah melakukan upaya perlawanan terhadap isu-isu yang menyudutkan dirinya itu. Namun hal tersebut tidak dilakukan segera,” kata Nehemia Lawalata, seorang pemerhati politik.

Karenanya jika dilihat dari sisi politik, perlawanan ini sebenarnya sudah terlambat dilakukan. Sebab isu-isu lawan politik telah digulirkan jauh sebelum SBY-Boediono mendeklarasikan diri. “SBY seharusnya tidak boleh terlalu percaya diri bahwa dia akan terpilih kembali. Ia juga tidak perlu terlalu percaya terhadap citra yang dibangun lembaganya,” tambah Nehemia.

Para analis politik lainnya juga melihat isu-isu lawan SBY, seperti isu ekonomi kerakyatan versus Neolib, politik simbol, dan SARA, serta bencana massal, telah membuat SBY mengalami krisis kepercayaan diri. Kharisma capres incumbent itu pun diprediksi merosot tajam.

“Saya melihat SBY terlalu hati-hati dalam mengambil langkah-langkah politik. Orientasinya hanya pada popularitas untuk berkuasa lagi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Abdul Gafur Sangaji.

Dalam hal ini, kerapnya jubir tim sukses SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, melontarkan kritik kepada lawan politik SBY, jelas dimotivasi untuk memenangkan pertarungan pilpres. Dan itu menguntungkan SBY-Boediono yang berambisi besar untuk mempertahankan kekuasaan melalui pilpres kali ini.

Namun, sikap Rizal itu kabarnya membuat SBY gerah. Sebab, SBY menganggap dirinya selama ini berhasil memopulerkan komunikasi politik yang santun. Alhasil, Rizal dikabarkan didepak dari barisan tim sukses.

Namun pemecatan itu dinilai akan merugikan SBY sendiri. “Jika Rizal Mallarangeng didepak, posisi SBY-Boediono makin tersudut. Pemecatan itu akan diartikan sebagai pengakuan bahwa Rizal Mallarangeng salah dan itu berarti kubu SBY-Boediono juga salah,” kata Airlangga Pribadi, seorang pengamat politik dari Unair, Surabaya.

Awal pekan ini, Rizal memang telah menghebohkan jagad perpolitikan dengan melakukan serangan yang tajam pada salah satu cawapres, Prabowo Subianto. Rizal menyudutkan Prabowo terkait track record militer dan kepemilikan 98 ekor kuda berharga miliaran rupiah.

Karena ulahnya tersebut, kubu Demokrat disebut-sebut menjadi gerah. Sebab serangan Rizal dinilai bertolak belakang dengan citra politik SBY yang selama ini selalu mengedepankan politik santun. Partai Demokrat merasa telah dirugikan ulah Rizal.

Karena alasan tersebut, Rizal dikabarkan akan didepak dari Demokrat dan tidak dilibatkan lagi dalam penyusunan strategi pemenangan pilpres SBY-Boediono. Pertanyaannya, bagaimana SBY-Boediono bisa mendepak Rizal, sementara saudara kandung Jubir Kepresidenan itu adalah relawan loyal dan bukan politisi?

Al Chaidar, pengamat politik, menyatakan hal yang jauh lebih penting dari pemecatan adalah SBY-Boed justru kini tak usah berfokus para isu tersebut. SBY mestinya mengajukan program konkrit bagi rakyat agar bisa tampil memikat rakyat.

“Bukan malah meladeni isu yang berkaitan soal Rizal Mallarangeng, yang sudah melebar ke mana-mana dan membangkitkan luka dan dendam lama di kubu Mega,” katanya.

Para analis politik masih tak habis pikir atas sikap dan pernyataan SBY dalam acara silaturahmi dengan 3.000 pendukung, di mana SBY mengungkapkan ketidaksukaan terhadap anggota tim sukses yang menyerang pribadi kompetitornya itu.

Sebab itu justru mengesankan SBY bersikap mendua: Di satu sisi mendorong tim sukses dan relawannya proaktif meruntuhkan kubu Teuku Umar; dan di sisi lain seakan-akan menolak cara tim sukses dan relawannya dalam mengerjakan tugasnya untuk menghancurkan lawan politik SBY-Boediono sendiri.

Imbauan SBY agar tim kampanye tidak melakukan aksi-aksi yang menyerang pribadi lawan politik, bahkan dinilai sebagai kamuflase politik yang penuh kepalsuan.

Gara-gara praktik politik seperti itu, pilpres kali ini dinilai sebagai kompetisi yang tak sehat, tak ksatria, dan tak beretika. Pilpres menjadi perang terbuka antarcapres yang saling menghancurkan dengan menghalalkan segala cara dan tidak bermartabat.

Di atas kertas, SBY-Boediono sudah menang di Pilptres 2009. Tapi mengapa tim sukses dan relawannya makin keras menerjang? Sebuah pertanyaan yang tak boleh dijawab dengan pertanyaan, melainkan jawaban.***