DPR Sahkan RUU Pornografi Tanpa FPDIP & FPDS

Jakarta - detikNews

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-undang. Keputusan diambil secara aklamasi setelah 8 fraksi menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

"Apakah RUU ini bisa disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPRAgung Laksono yang mempimpin rapat paripurna itu di Gedung DPR, Senayan,Jakarta, Kamis (30/10/2008).

"Setujuuuu..!", jawab peserta rapat dan pendukung RUU Pornografi yang berada di balkon serempak.

Agung pun kemudian mengetokkan palu sebagai tanda disahkannya RUU itu.

Dua fraksi yang tetap menolak pengesahan RUU Pornografi adalah FPDIP dan FPDS. Mereka melakukan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pandangan pemerintah mengatakan, RUU ini menunjukkan keprihatinan semua pihak terhadap degradasi moral bangsa yang disebabkan berbagai aspek terkait pornografi.

Perbedaan pendapat yang terjadi selama proses pembahasan RUU, kata Maftuh, adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. "Dinamika perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan cerminan dari demokrasi itu sendiri," ujar dia.***

Sultan Siap Jadi Presiden RI

Yogyakarta - detikCom

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap maju dalam Pilpres 2009. Hal itu dinyatakan Sultan di hadapan ribuan warga Yogya dalam acara Pisowanan Agung.

"Untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi dengan ini saya menyatakan, saya siap maju menjadi Presiden 2009," ujar Sultan dalam bahasa Indonesia di alun-alun utara Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2008).

Pernyataan Sultan itu disambut tepuk tangan meriah ribuan warga Yogyakarta. Mereka pun mengelu-elukan Sultan. "Hidup Sultan!" teriak mereka.

Sultan yang mengenakan baju batik bermotif parang coklat hijau kemudian menunjuk pada spanduk yang banyak terpasang di sekitar panggung. Spanduk tersebut berisi slogan 'apa bisa tahan?'

"Lihatlah slogan di sebelah timur bertuliskan apa bisa tahan? Itu artinya kita harus bersatu sebagai bangsa," ujarnya.

Setelah itu Sultan pun turun dari panggung dan diiringi tepuk tangan ribuan pendukungnya.***

Muncul Usul Duet Sultan dan Fadel Muhammad

GORONTALO - Jawa Pos
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Fadel Muhammad kemarin didaulat menjadi pasangan capres dan cawapres. Yang mengusulkan pasangan itu bukan Partai Golkar, parpol tempat mereka bergabung. Mereka menerima usul tersebut dalam acara budaya di Gorontalo.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Bele Limbui, Gorontalo itu, Sultan mendapat gelar adat Ti Tulutani Lo Toyinuta. Menjelang prosesi acara tersebut, muncul aspirasi yang dikemukakan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Amir Piola Isa mewakili masyarakat Provinsi Gorontalo. ''Kami sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Gorontalo. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Fadel Muhammad merupakan pasangan yang layak maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,'' katanya.

Sri Sultan, lanjutnya, telah membuktikan kemampuan sebagai pemimpin. Fadel Muhammad juga telah membuktikan hal yang sama. Mengurangi kemiskinan melalui program agropolitan pertanian, kelautan perikanan, mengurangi kebodohan, dan peningkatan sumber daya manusia," ujar Amir.

''Tapi, yang paling utama adalah pemimpin yang amanah, meningkatkan kesejahteraan orang miskin, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan rakyatnya. Kalau keduanya menjadi pemimpin nasional, alangkah indahnya. Indonesia tidak akan terbelenggu dengan ekonomi yang sampai saat ini masih terbelit berbagai masalah," tambahnya.

Amir menegaskan, pasangan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Fadel Muhammad sebagai capres dan cawapres 2009 sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Gorontalo. ''Dalam hal ini, kami tidak bermaksud mencampuri penganugerahan gelar adat dengan politik. Tetapi, sebagai perwakilan rakyat, sekadar ingin menyampaikan aspirasi rakyat Gorontalo," tegas Amir.

Tunggu 28 Oktober
Meski dukungan untuk maju sebagai calon pada bursa Pemilihan Presiden 2009 semakin muncul ke permukaan, Sri Sultan belum mau memberikan tanggapan lebih jauh. ''Mengenai aspirasi yang disampaikan Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, saya tidak bisa menanggapi karena selama ini saya bukan kandidat capres/cawapres," kata Sultan kepada wartawan setelah prosesi penganugerahan gelar adat.

Meski ada dukungan masyarakat? ''Nanti tanggal 28 Oktober saja, di situ saya akan memastikan apakah maju atau tidak. Tunggu saja. Dan selama ini, di internal Golkar belum ada komunikasi atau pembicaraan capres atau cawapres," kata gubernur Jogja itu.

Menurut dia, peristiwa adat tidak sama atau tidak identik dengan peristiwa politik. "Peristiwa adat ya peristiwa adat. Nggak ada hubungannya dengan dukungan. Saya ke sini kan diundang, bukan saya yang minta. Jadi, nggak ada hubungannya dengan politik. Kita jangan membandingkan antara peristiwa adat dan peristiwa politik, itu kita salah besar," ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Menurut ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo itu, dirinya belum membayangkan dan memikirkan untuk maju ke bursa capres/cawapres.***

Pansus Orang Hilang -- Buka, Tutup dan Dibuka Lagi

Jakarta - detikcom

Empat pensiunan jenderal kini harus siap-siap menghadapi panggilan Pansus Orang Hilang DPR. Mereka adalah Presiden Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Pangkostrad Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, dan mantan Pangdam Jaya Letjen (Purn) Sutiyoso.

Pemanggilan yang tiba-tiba itu dianggap punya motif tertentu. Soalnya 4 jenderal yang akan dipanggil saat ini tengah berancang-ancang maju sebagai calon presiden (capres). Upaya pemanggilan ini pun dinilai sebagai agenda untuk menjegal lawan politik di Pilpres 2009.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap rencana pemanggilan bosnya, Prabowo, merupakan tindakan konyol dan kental dengan nuansa politik. Ia pun menuding politisi di Senayan secara nyata ingin menjegal langkah Prabowo, capres dari Gerindra, maju di pilpres.

Menurut Fadli Zon, kasus penculikan para aktivis sebenarnya sudah selesai dan berketetapan hukum tetap. Sebab Tim Mawar, yang menculik para aktivis telah diadili. "Lantas kenapa sekarang mau dinaikan lagi?" keluh Fadli Zon saat dihubungi detikcom.

Adapun kata Yus Usman dari Partai Hanura, rencana pemanggilan Wiranto oleh Pansus Orang Hilang sangat mengada-ngada. Soalnya kasus penculikan tersebut sudah lama selesai. Dan para pelaku sudah diadili. "Kasusnya sudah selesai dan Pak Wiranto dinyatakan tidak terlibat," tegas Yus, yang menjabat sebagai Sekjen Hanura.

Wiranto yang saat ini maju sebagai capres dari Hanura, kata Yus, bukan kali ini saja dijegal. Sebelumnya, Wiranto juga sering diserang dengan isu-isu pelanggaran HAM. Namun para pendukung Wiranto mengaku tidak khawatir dengan kampanye hitam tersebut. "Hingga saat ini dukungan kepada Pak Wiranto tetap tinggi. Jadi tidak ada pengaruhnya isu-isu tersebut," ungkap Yus.

Bukan hanya kubu Wiranto dan Prabowo yang menilai aneh pemanggilan Pansus Orang Hilang. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga punya penilaian sama. Menurutnya, pemanggilan sejumlah mantan jenderal oleh Pansus Orang Hilang tidak penting. Sebab yang sangat mendesak adalah DPR memutuskan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atau tidak.

"Saya kira sangat wajar kalau ada anggapan menghidupkan Pansus Orang Hilang sarat nuansa politisnya. Apalagi momentumnya mendekati pemilu," kata Usman.

Selain itu, Usman juga khawatir jika kasus orang hilang bisa senasib dengan masalah Semanggi I dan II. Ditambahkannya, Pansus Orang Hilang seharusnya tidak perlu lagi menduplikasi kerja Komnas HAM dengan memanggili pensiunan jenderal tersebut, termasuk melakukan penyelidikan ulang. Sebab penyelidikan akan dimanfaatkan sebagai ajang klarifikasi.

Namun bagi Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon, menghidupkan kembali Pansus Orang Hilang berjalan sesuai aturan di DPR. "Semua berjalan normatif, tidak tiba-tiba. Dan Pansus itu hasil Rapat Paripurna DPR 27 Februari 2007," kilah Effendi saat dihubungi detikcom.
Menurut Effendi, para pensiunan jenderal itu dipanggil dalam kapasitas sebagai pihak yang diduga tahu soal kasus penghilangan orang di medio 1997-1998. Bila tanpa dukungan politik, ujar Effendi, tidak akan ada pengadilan bagi para pelaku. Sekalipun Komnas HAM sudah menegaskan ada pelanggaran HAM.

Rekomendasi Komnas HAM soal kasus orang hilang dikeluarkan pada 10 November 2006. Dalam laporannya, Komnas HAM berkesimpulan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan para aktivis tersebut.

Bukan itu saja. Komnas HAM juga menyatakan akan mengupayakan dipenuhinya hak-hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban maupun keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, laporan akhir itu diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan.

Namun, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh waktu itu menegaskan kalau Kejagung tidak akan melakukan penyidikan sampai ada rekomendasi DPR agar presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan Menkum HAM Andi Mattalatta mengatakan, kasus tersebut telah selesai secara hukum. Anehnya, saat ini DPR bukannya mendesak untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, tapi malah penyelidikan ulang terhadap laporan Komnas HAM.***

Artis dan Bandit di Parlemen

Jakarta - detikCom

Parlemen akan dikuasai artis dan bandit bila kita nekat menerapkan sistem proporsional terbuka. Modal artis adalah popularitas, modal bandit adalah uang dan kekerasan.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan Kamis (16/10/2008) lalu, menunjukkan, dalam pemilu nanti rakyat Indonesia lebih suka memilih Eko Patrio, pelawak dan pembawa acara, daripada Ferry Mursidan Baldan, anggota DPR yang kecakapan politiknya tidak perlu diragukan lagi.

Mengapa caleg Golkar itu kalah dari caleg PAN? Jawabnya pasti: Ferry kalah populer dari Eko. Dan kita tahu, yang bikin Eko populer adalah televisi.

Sebagai anggota dewan yang mumpuni (misalnya berkali-kali menjadi ketua pansus), Ferry tentu sering muncul di televisi. Namun kemunculannya jelas tidak sesering Eko. Bahkan pelawak ini bisa muncul di dua stasiun televisi untuk dua acara berbeda dalam waktu bersamaan. Belum lagi penampilannya lewat iklan-iklan yang berjibun.

Dalam sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, seperti yang hendak kita terapkan dalam Pemilu 2009 (meski belum terbuka 100%), memungkinkan pemilih untuk memilih langsung nama calon. Oleh karena itu pemilih cenderung akan memilih orang yang dikenali. Di sinilah artis yang sering muncul di televisi mendapatkan keuntungan.

Tentu saja tidak ada salahnya artis menjadi anggota parlemen. Masalahnya adalah bagaimana kinerja mereka yang memasuki atau ganti profesi ini. Saya tidak hendak menjawab pertanyaan ini. Ada puluhan (mantan) artis yang sudah menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2004 lalu. Periksa saja satu per satu kinerja politiknya!

Ada satu lagi profesi yang peluang terpilihnya untuk menjadi anggota dewan sangat besar dalam sistem pemilu proporsional terbuka, yakni bandit. Kebanditan tentu menciptakan reputasi tersendiri, sehingga partai enggan mencalonkannya.

Namun dengan uang dan kekerasan, sungguh sulit buat pemimpin partai untuk menghindari untuk tidak mencalonkannya. Apalagi jika pimpinan partai adalah bandit juga. Dengan uang dan kekerasan pula, para bandit bisa memaksa pemilih untuk mencontreng namanya dalam pemilu.
Rusia pernah mengalami situasi politik di mana parlemen (Duma) dikuasai oleh artis dan bandit.

Ini menimbulkan kesulitan politik yang luar biasa buat Presiden Yeltsin untuk membuat kebijakan. Beruntung, dalam konstitusi Rusia, Presiden bisa membubarkan parlemen. Bayangkan kalau hal itu terjadi di sini.

*Penulis adalah wartawan detikCom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak menggambarkan sikap/pendapat tempat institusi penulis bekerja.

KPK Masih Ewuh Pakewuh? (malu-malu)

Jakarta - Okezone

LAHIRNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003 cukup membawa angin segar bagi rakyat Indonesia, terutama dalam hal pemberantasan korupsi di negara yang kasus korupsinya telah mengerak ini.

Dahaga kepastian hukum yang dulu dikenal imun karena dapat dibayar dengan lembaran uang atau cek saat hakim dan jaksa di pengadilan negeri hingga mahkamah agung menangani kasus korupsi, terobati sudah.

Berbagai gebrakan yang dilakukan institusi yang umurnya boleh terbilang muda ini untuk menangkap koruptor, lumayan membelalakkan mata masyarakat nusantara.

Para koruptor yang telah menggurita dari pejabat kelas kelurahan, pemerintah provinsi, kelas menteri, anggota komisi pemerintahan, gubernur Bank Indonesia, hingga politisi yang nangkring di Senayan dapat diseret KPK untuk menghuni hotel prodeo dan membayar denda kerugian negara.

Bahkan, saking gereget gerakan KPK sangat militan tak kenal jabatan dan rupa, beberapa pejabat yang duduk di pemerintahan baik di daerah maupun di pusat sempat mengeluhkan tidak berani menggunakan anggaran pendapatan belanja untuk menjalankan roda pemerintahan.

Alasannya satu, takut diciduk KPK karena takut ada selisih uang yang ditemukan terdapat korupsi. Lucunya, beberapa pejabat pun termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya meradang. Mereka menyalahkan tindakan KPK dan merasa dimata-matai institusi itu, karena dalam tindakannya, KPK terkadang juga melakukan penyadapan. Sebuah argumen yang patut dipertanyakan, karena bila benar, mengapa harus takut untuk bertindak.

Upaya terakhir yang dilakukan KPK membuat jera para koruptor, yaitu dengan membuat kostum khas yang akan dipakaikan ke tubuh koruptor. Meski sampai kini, kejelasan tentang kostum itu belum jelas.

Sayangnya, militansi KPK yang telah cemerlang membuat citra institusi pemberantasan korupsi ini menanjak, beberapa hari terakhir dipertanyakan. Terutama setelah KPK merambah korupsi yang terjadi di tubuh Bank Indonesia, yaitu pada penggunaan dana bantuan likuiditas BI dan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Pada korupsi di bank nomor satu di Indonesia tersebut, KPK hanya berani memenjarakan beberapa pejabat yang diindikasikan terlibat kasus korupsi, seperti Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Mantan Direktur Hukum Bank Indonesia (BI) Oey Hoey Tiong dan Mantan Kepala Biro BI Surabaya Rusli Simanjuntak.

Sementara, untuk Aulia Tantawi Pohan yang menurut para saksi sebagai inisiator penyaluran dana YPPI sebesar Rp100 miliar, hingga kini belum disentuh KPK. Padahal, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendesak KPK untuk segera bersikap atas status besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Sebab, pekan ini, Burhanuddin pun telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan delapan tahun penjara.

Uniknya lagi, SBY sendiri telah mempersilahkan KPK untuk melakukan upaya hukum bila besannya itu memang terbukti bersalah. Namun, KPK hingga kini masih bergeming.

Hal yang sama juga dilakukan KPK atas kasus 400 cek yang diterima anggota dewan perwakilan rakyat terkait pemilihan Deputi Senior BI, Miranda Swaray Goeltom. Dengan alasan masih mencari bukti, KPK belum bertindak atas kasus yang dibuka anggota dewan dari Fraksi PDIP, Agus Condro.

Atas kejadian ini, timbul pertanyaan, apakah KPK memang masih ewuh pakewuh dalam menjalankan tugasnya, terutama saat bertemu muka dengan pejabat penting negara. Jika ya, sungguh disayangkan. Karena kegemilangan KPK akan tertutupi dengan celah kecil ewuh pakewuh yang pada dasarnya tak ada patut. Karena, hukum dan keadilan berlaku sama. Seperti patung lambang hukum yang bagian matanya ditutup dengan kain hitam dan memikul timbangan yang ketinggiannya sama.***

DPR Akan Panggil Wiranto dan Prabowo Soal Orang Hilang

Jakarta - detikCom

Kesiapan mantan panglima TNI Wiranto dan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subijanto sebagai capres 2009 bakal menghadapi banyak rintangan. Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo untuk dimintai keterangan terkait kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.

"Kita sedang menyiapkan jadwal untuk memanggil Wiranto dan Prabowo, jadi pansus penghilangan orang secara paksa ketika itu Wiranto sebagai Pangab dan Prabowo sebagai Danjen Kopassus,” kata Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2008).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pansus orang hilang tidak memiliki muatan politik dengan memangil Wiranto dan prabowo. Semuanya didasarkan pada kerja pansus berdasarkan permintaan Komnas HAM yang meminta DPR membuat keputusan politik apakah penghilangan orang secara paksa masuk pelanggaran HAM berat atau tidak.

"Tidak ada itu kepentingan politik. Ini murni hanya membahas seputar rekomendasi Komnas HAM," terangnya.

Anggota komisi VII DPR ini juga membantah jika pemanggilan Wiranto dan Prabowo ini bertujuan bahwa Pansus memiliki kepentingan menghambat dua tokoh militer tersebutsebagai capres 2009.

"Ini tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan sekarang sedang ada kepentingan politik. Tidak ada kaitan subyektifitas dalam masalah ini," bantahnya.

Selain memanggil Wiranto dan Prabowo, pansus lanjut Simbolon juga akan memanggil korban dan keluarga korban. Mengenai waktunya diharapkan pada minggu ini.

"Kami masih akan menunggu testimoni mereka dan pansus. Karena itu kami akan terus mendalami sesuai bahan yang diberikan Komnas HAM," pungkasnya.***

Pansus Orang Hilang Juga Panggil SBY dan Sutiyoso

Jakarta - detikCom

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo untuk dimintai keterangan terkait kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998. Selain nama kedua mantan jenderal tersebut akan dipanggil juga sejumlah nama termasuk SBY dan Sutiyoso.

"Semua sampai ke Danramil bahkan sampai ke Kapolri saat itu, SBY ada, nantikan ada juga Sutiyoso," ujar Ketua Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI Effendi Simbolon pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2008).

Selain itu mantan Pangdam V Jaya Sjafrie Sjamsoeddin juga akan dipanggil. Selain itu mantan petinggi Kopassus Muchdi PR juga kan dipanggil.

"Ini kan kaitannya dengan mereka yang diculik di Kopassus dulu," ungkap Effendi. Effendi mengungkapkan Pansus hanya membahas apa yang tertera dalam rekomendasi dan kesimpulan Komnas HAM.

"Memang di sana tertera nama-nama itu, jadi kami tidak ada kaitannya bahwa yang bersangkutan sedang berkepentingan dengan urusan politik," pungkasnya.***

Disalip Gerindra, Politik Pencitraan PAN & PPP Gagal

Jakarta - OkeZone.com

Politik pencitraan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai gagal. Hal ini dibuktikan dengan popularitasnya yang mampu disalip partai baru seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

"Itu hanya masalah pencitraan, Gerindra sebagai partai baru mampu membuat pencitraan yang baik," kata Direktur Eksekutif SIGI (Study for Indonesia Government Indepth) Indonesia Medrial Alamsyah kepada okezone usai diskusi bertema "Format Ideal DPD RI" di gedung DPD, Jalan Gatot Soebroto, Jumat (17/10/2008).

PAN dan PPP sebagai partai yang sudah lama berkecimpung sudah tidak layak disebut sebagai partai politik, nilai Medrial. Sebab, partai ini tidak mempunyai manajemen yang bagus untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Mereka partai politik yang sebetulnya tidak pantas disebut sebagai organisasi partai politik, kalau dilihat dari fungsi yang mereka lakukan," jelasnya.

Sedangkan, Partai Haruna yang juga mulai tergusur pamornya oleh Gerinda lebih disebabkan oleh track record Wiranto yang merupakan simbol Hanura sekaligus ketua umum.

"Kalau Partai Haruna, Wiranto banyak persoalan, walau pun Prabowo juga mempunyai persoalan. Persoalannya tidak pernah terbukti maka terjadi perang citra. Kalau saya buat salah dan orang tidak bisa membuktikan maka saya bisa mencitrakan saya baik. Di Indonesia ini masyarakatnya kan pelupa," paparnya.***

Taufik Kiemas Dilaporkan Agus Condro ke BK

JAKARTA - OkeZone.com

Mantan anggota Fraksi PDIP Agus Condro berencana akan melaporkan Taufik Kiemas ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena terlalu sering bolos tidak mengikuti rapat-rapat komisi dan paripurna.

Suami Megawati Soekarnoputri itu dituding Agus Condro hanya datang sekira satu atau dua kali dalam sidang soal rakyat selama satu tahun.

"Saya juga menanyakan bagaimana prosedur laporan ke BK. Saya ingin melaporkan Taufik Kiemas. Supaya ditanya kenapa hampir tidak pernah mengikuti rapat-rapat komisi dan paripurna," ujar Agus Condro usai bertemu staf BK di Komplek DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (14/10/2008).

Pelaporan ini, kata Agus, karena dirinya jengkel melihat Taufik Kiemas selalu absen dalam urusan rakyat. Bukan karena persoalan dendam atau sakit hati.

"Beliau dipilih rakyat untuk mengemban amanat rakyat. Seharusnya beliau datang. Di situ mau ngomong boleh, mau tidur boleh, males-malesan juga boleh. Ini saya bilang supaya BK betul-betul menjaga kehormatan BK, jadi agar tahu," ungkapnya.

Namun, Agus mengaku heran karena presensi Taufik Kiemas dalam berbagai sidang komisi dan paripurna selalu ada tandatangannya. Padahal yang bersangkutan tidak kelihatan batang hidungnya. "Tandatangan dari mana? orang dia jarang-jarang ke sini kok," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan semestinya BK menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak hanya mengurusi anggota DPR yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

"Itu bukan urusannya lagi. Seharusnya BK menangani kasus yang ringan-ringan. Seperti daftar tidak hadir dan memeriksa keuangan kenapa setiap tahun anggota DPR berbondong-bondong ke LN (luar negeri) dan menghabiskan anggaran," harapnya.***

Hasan Tiro, Home Sweet Home

OkeZone.com

Kerinduan akan kampung halaman pasti akan menyerang siapa saja yang pergi merantau jauh dari tanah kelahirannya. Aspek inilah yang ditenggarai menjadi motivasi utama Hasan Tiro, petinggi GAM, yang sudah hampir 30 tahun meninggalkan tanah kelahirannya di Aceh untuk pulang.

Momentum esok hari tentu akan menjadi tonggak sejarah tersendiri dalam hidup Hasan Tiro. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi, melepas kerinduan dengan tanah kelahiran, kerabat, dan kenangan masa lalu.

Sejatinya, motivasi inilah yang mendorong Hasan Tiro untuk pulang kampung. Meski usia sudah uzur dan digerogoti penyakit, namun keinginan untuk pulang mampu mengalahkan semua itu. Terlebih, Hasan Tiro juga ingin melihat langsung hasil karyanya dalam memprakarsai MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM.

Ironisnya, panggilan jiwa Hasan Tiro ini bisa jadi dimanfaatkan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan agar bisa terus menancapkan kuku kekuasaannya di bumi Serambi Makkah itu.

Kecurigaan pertama patut ditujukan kepada Partai Aceh yang dipimpin Muzakkir Manaf. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakkir Manaf menyatakan rencana kedatangan Hasan Tiro ke Aceh pada 11 Oktober adalah murni atas inisiatif Hasan Tiro. Bukan atas intervensi pihak luar dan murni dalam rangka kunjungan kekeluargaan.

Meski begitu, kedatangan mantan petinggi GAM ini, diakui atau tidak, akan menguntungkan Partai Aceh yang notabene memiliki basis para pensiunan GAM. Kedatangan Hasan Tiro, atas sponsor KPA, akan mampu menarik simpati warga Aceh agar dalam Pemilu 2009 memberikan dukungannya kepada Partai Aceh. Bukan kepada partai lokal lain, atau pun partai nasional. Terlebih jika Hasan Tiro berkenan memberikan arahan kepada warga Aceh dalam menentukan sikap di Pemilu 2009.

Bagaimana pun juga pengaruh Hasan Tiro di Aceh masih cukup besar. Jasa dan ketokohannya cukup diakui warga Aceh. Hal ini terbukti dengan rencana penyambutan oleh warga Aceh yang cukup meriah. Dilaporkan ribuan warga Aceh telah berbondong-bondong datang ke Banda Aceh untuk menyambut kedatangan Hasan Tiro.

Selanjutnya, beberapa pihak lain juga terlihat berusaha menunggangi momentum kedatangan Hasan Tiro untuk membuat kondisi Aceh tidak kondusif lagi. Hal ini bisa dilihat dari rentetan insiden kekerasan dan pengibaran bendera GAM di Aceh. Kasus terbaru, seorang anggota TNI diculik oleh orang tidak dikenal. Diakui atau tidak, kecurigaan terhadap pelaku kerusuhan mengarah kepada oknum eks GAM.

Insiden-insiden inilah yang akhirnya dijadikan pembenaran aparat keamanan untuk mengatakan situasi di Aceh masih belum aman. Sehingga ada kecurigaan kedatangan Hasan Tiro salah satunya dalam rangka untuk membangkitkan GAM.

Segala kemungkinan di atas bisa saja terjadi. Namun asas praduga tak bersalah harus senantiasa dikedepankan sebelum ada fakta yang menjurus ke sana. Selain itu, sebagai seorang tamu selayaknya kedatangan Hasan Tiro mendapatkan penghormatan yang selayaknya. Bukan malah dicurigai dan dimata-matai.***

Indonesia Diminta Tiru Cina Kontrol Devisa

JAKARTA -- Republika Online

Indonesia diminta meniru Cina mengontrol devisa dan sebaiknya bekerjasama dengan Cina dan Rusia dalam menangkal efek negatif krisis keuangan dunia."Jangan hanya terpukau dengan bantuan Dana Moneter Internasional yang sebenarnya tidak memiliki peranan," kata President Director Center for Banking Crisis Achmad Deni Daruri di Jakarta, Senin.

Achmad menanggapi kabar yang menyebutkan Bank Indonesia akan mengeluarkan 300-400 juta dolar untuk meredam panik di pasar uang sehingga menekan nilai tukar rupiah.Dia mengatakan Cina yang memiliki cadangan devisa berlipat dibanding Indonesia justru tetap melaksanakan kontrol devisa.

Deni mengingatkan pemerintah untuk jangan membuat pernyataan yang membingungkan pasar seperti mengecilkan pengaruh bursa saham terhadap perekonomian Indonesia namun mensuspensi pasar saham.Deni mengingatkan "bailout" 700 miliar dari pemerintah AS pimpinan Menteri Keuangan Henry Paulson sudah cukup menggoyang pasar saham dan mata uang dunia dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jaringan Paulson melalui perbankan AS yang mendunia memungkinkan AS bermain untuk kepentingannya sendiri karena mereka tidak bertanggung jawab pada penduduk Indonesia namun ke publik AS. Cina sendiri, demikian Deni, sengaja membuka perdagangan "short selling" dan "margin trading" agar investor asing pemilik saham tidak mampu mengendalikan kejatuhan pasar modal China sehingga mereka rugi sendiri.

Cara seperti ini membuka kemungkinan investor lokal yang rata-rata tidak menempatkan modal di saham bisa mendapat keuntungan dari jatuhnya harga saham yang disengaja oleh AS itu.

Sultan HB-X Dicapreskan

Jakarta - detikCom

Sri Sultan Hamengku Buwono X didaulat menjadi capres oleh Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Sultan pun meminta SOKSI untuk membantu mewujudkan harapannya.

"Terimakasih telah percaya kepada saya untuk tampil tahun 2009. Kepercayaan ini ada konsekuensinya. Saya harap SOKSI ikut membantu harapan saya, kita harus mampu mengubah strategi masa depan," tutur Sultan.

Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan di acara halal bihalal SOKSI dengan tema 'Membahas Perspektif Kebangsaan Lima Tahun ke Depan' di kediamannya, Jalan Keramat Batu nomor 1, Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2008).

Sultan menganggap masalah terbesar bangsa ini adalah rasa kebangsaan di kalangan warganya. Setelah 63 tahun merdeka, masalah tersebut belum selesai juga.

"Keakuan dan kekamian lebih besar dari pada sumbangan keakuan dan kekamian terhadap bangsa ini," imbuh Sultan.

"Kita tidak boleh mengaku mayoritas atau minoritas," lanjut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Sultan yang mengenakan batik merah marun ini sedih melihat Amendemen UUD 1945 yang menempatkan Bhineka Tunggal Ika hanya sebagai simbol negara.

"Bhineka tunggal Ika sebagai simbol negara itu sangat menyakitkan. Kenapa Bhineka Tunggal Ika tidak dijadikan strategi integrasi bangsa?" keluhnya.

Diakhir sambutannya, Sultan mengatakan perubahan adalah hak rakyat. "Semoga karena kita tidak tahan, kita ingin berubah, 2009 terjadi perubahan," pungkasnya.***

SBY-JK Lebih Dini Mencalonkan Diri

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. Ia pun mengatakan sangat mungkin berpasangan kembali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan itu lebih cepat daripada yang sebelumnya pernah disampaikan kepada publik. Yaitu SBY baru akan mengumumkan pencalonan dirinya kembali sebagai calon presiden tiga bulan sebelum pemilu presiden.

Pengumuman itu tidak hanya lebih cepat, tetapi juga kiranya lebih baik ditinjau dari berbagai aspek yang sensitif.

Pertama, lebih baik karena dengan demikian ada kepastian bahwa satu pasangan calon presiden dan wakil presiden akan bertarung lagi pada pemilu presiden tahun depan. Bukankah telah banyak nama yang disebut-sebut akan maju menjadi calon presiden, tetapi publik tidak tahu siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden.

Salah satu calon presiden yang paling menonjol adalah Megawati Soekarnoputri yang sejak tahun lalu telah ditetapkan PDIP sebagai calon presiden. Akan tetapi, hingga sekarang publik tidak tahu siapa yang dicalonkan sebagai wakil presiden. Sampai hari ini boleh dibilang PDIP masih mencari-cari tokoh yang pas untuk mendampingi Megawati. Jadi, adalah fakta bahwa baru pasangan SBY-JK yang sejak jauh hari dapat ditimang-timang oleh rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014.

Kedua, pernyataan SBY-JK berpasangan kembali adalah baik bagi soliditas pemerintahan. Sebagai pemimpin yang sedang menjabat, hal itu dapat mengeliminasikan beberapa spekulasi politik. Di antaranya, spekulasi bahwa SBY sedang mencari calon wakil presiden yang lain, dan sebaliknya, JK pun sedang menanti pinangan dari calon presiden yang lain. Semua spekulasi itu bisa dicoret dari daftar isu publik.

Ketiga, pernyataan SBY-JK maju kembali membuat rakyat tahu lebih dini. Rakyat tak perlu menebak-nebak.

Semakin awal rakyat tahu pasangan yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, semakin kurang perlu hiruk pikuk kampanye. Karena tahu lebih dini, rakyat pun cukup waktu untuk mengamati kualitas sang calon. Rakyat punya cukup waktu untuk mencermati, menimbang, dan kemudian mengambil keputusan yang disimpan di dalam hati. Tinggal tunggu waktu mencoblos saja.

Pertanyaannya, kapankah yang lain menyusul SBY-JK? Jangan biarkan berlama-lama pasangan SBY-JK melaju sendirian tanpa saingan merebut hati rakyat. Segeralah tetapkan pasangan masing-masing dan umumkanlah kepada publik.

Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu setidaknya merupakan bukti bahwa sejumlah masalah yang menyangkut kecocokan visi dan misi telah dapat diselesaikan. Itu juga indikator bahwa persoalan yang menyangkut koalisi telah dicapai kata sepakat.

Untuk beberapa tokoh, janganlah cuma gencar beriklan menjual citra diri. Anda itu mau menjadi presiden atau selebritas? Untuk diketahui, berlama-lama menjual citra diri bisa bikin publik jenuh, bahkan muak. Publik capek menyaksikan iklan citra diri itu.

Sebab publik tahu betul bahwa tidak ada kecap nomor dua. Pemilu Presiden 2009 adalah untuk kedua kali rakyat memilih secara langsung orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Rakyat telah berpengalaman.

Rakyat pun sebenarnya telah punya gambaran, pemimpin macam apakah yang diperlukan. Jadi, jangan simpan terlalu lama pasangan yang akan diunggulkan. Itu cuma buang waktu untuk sosialisasi. Lagi pula, ada yang busuk karena terlalu lama diperam.***