Hidayat: Hasil Tabulasi Online dan Manual Beda, Kiamat Politik

Kamis, 30/4/2009 - detikCom

Kredibilitas lembaga survei dipertaruhkan dalam menghitung perolehan suara di Pemilu Legislatif 2009. Jika hasilnya beda akan terjadi kiamat politik.

"Ini pertarungan kredibilitas lembaga survei. Apalagi, masyarakat sudah terlanjur percaya hasil quick count. Kalau salah total dan hasilnya berlainan antara perhitungan manual dan quick count, kita tidak tahu ada kiamat politik apa nanti," papar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Hal ini disampaikan Hidayat di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2009).

Hidayat berharap tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara tabulasi online dan manual.

"Mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan yang signifikan, sehingga tidak terjadi kiamat politik. Bagaimana pun juga quick count sudah dijadikan sebagai salah satu wacana publik," ujar eks Presiden PKS ini.

Ketika ditanya jika tabulasi manual akhirnya dimenangkan PDIP, apa PKS pindah ke PDIP dan meninggalkan Demokrat, Hidayat pun menjawab diplomatis.

"Kita lihat saja nanti. Tergantung rapat majelis syuro. Semuanya tergantung hasil rapat keputusan majelis syuro," kata Hidayat.***

Prabowo-Puan Dinilai Bisa Imbangi SBY

Kamis, 30/04/2009

detikCom

Pasangan Prabowo-Puan dinilai mempunyai peluang yang besar untuk bisa mengimbangi kedigdayaan SBY. Prabowo-Puan adalah kombinasi yang sarat kelebihan.

"Prabowo-Puan adalah kombinasi antara mesin politik yang besar dengan logistik yang besar pula," ujar Direktur Indo Barometer M Qodari saat dihubungi detikcom, Kamis (30/4/2009).

Duet Prabowo-Puan memiliki karakteristik yang cukup kuat untuk bersaing dengan SBY.

"Gagasan baru yang menarik karena keduanya adalah tokoh baru dan juga mereka adalah kombinasi tua-muda. Sehingga saling melengkapi,"tambah Qodari.

Terkait dengan duet JK-Wiranto, Qodari mengatakan jika peluang menang mereka lebih kecil bila bertanding dengan SBY.

"Golkar partai besar, namun tidak solid. Sedangkan Wiranto maupun JK logistiknya tidak begitu kuat, sehingga peluangnya tidak terlalu besar," tambah Qodari.***

PDIP: Duet Prabowo-Puan Tunggu Persetujuan Ibu Mega

Rabu, 29/04/2009, detikCom

Isu makin mengerucutnya duet Prabowo-Puan sebagai capres dan cawapres yang akan diusung PDIP dan Gerindra bukan basa-basi. Duet ini selangkah lagi bisa diresmikan. Saat ini, duet itu masih menunggu persetujuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri.

Tim 6 yang diutus PDIP untuk melakukan pembicaraan koalisi dan sudah bersepakat dengan tim negosiasi dari Partai Gerindra untuk mengerucutkan pasangan Prabowo-Puan. Mereka juga bersepakat membawa duet ini kepada Megawati.

"Kepastian duet ini tinggal satu tahap lagi. Tinggal menunggu persetujuan Ibu Mega," kata anggota Bapilu DPP PDIP Budi Mulyawan saat dihubungi detikcom, Rabu (29/4/2009) malam.

Mulyawan menjelaskan, dalam negosiasi antara tim PDIP dan Gerindra, yang dilakukan Rabu (29/4/2009) siang, juga disepakati soal pembagian jatah kabinet. Namun, seperti apa pembagian jatah kabinet, belum diketahui secara rinci.

Dengan ditetapkannya capres dan cawapres, ungkap Mulyawan, pemantapan koalisi dipastikan bakal lebih mudah. "Alotnya negosiasi selama ini berkutat pada penetapan capres dan cawapres. Kalau urusan itu selesai, masalah pembentukan koalisi besar akan mudah diselesaikan," pungkasnya.***

Gerindra Rancang Prabowo-Puan, Mega Jadi Ibu Bangsa

Senin, 13/04/2009 15:55 WIB
detikPemilu

Partai Gerindra mulai membidik pilpres. Pasangan calon pun sudah disiapkan. Yang paling utama koalisi dengan PDIP, dengan mengusung Prabowo Subianto-Puan Maharani. Megawati diminta menjadi ibu bangsa.

"Sesuai rapim Prabowo menjadi presiden, itu yang paling baik. Tapi situasinya bisa lain, salah satu opsinya Puan sebagai wakil," kata Ketua Umum Gerindra Suhardi usai bertemu Partai Hanura, di DPP Hanura, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (13/4/2009).

Bagaimana dengan posisi Megawati? "Kalau Megawati bisa menjadi ibu bangsa. Bisa menjadi seperti Lee Kuan Yuew sebagai king decision maker," tambah Suhardi.***

PPP Gagas Poros Perubahan

JAKARTA, 12 April 2009
Media Indonesia:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggagaskan koalisi Segi Tiga Emas (golden triangle) yang sudah ada sejak sebelum Pemilu 9 April 2009 menjadi Poros Perubahan. Gagasan tersebut disampaikan Ketua DPP PPP Emron Pangkapi di Jakarta, Minggu (12/4) menanggapi hasil Pemilu 2009.

Dia mengatakan, Poros Perubahan tersebut sebagai sebuah koalisi untuk mendapatkan mandat memerintah tahun 2009-2014 sebagai upaya menyelamatkan perekonomian bangsa akibat krisis global.

Menurut Emron Pangkapi, koalisi dalam poros ini merupakan poros tengah dan gabungan partai-partai di luar partai pemenang dan sekutunya yang total jumlah dukungannya melebihi 60%.

Dari koalisi itu akan disepakati seorang figur yang dapat diterima semua pihak untuk didukung sebagai kandidat presiden. "Saat inilah para pimpinan parpol diuji kesanggupannya untuk menempatkan kepentingan koalisi di atas kepentingan partainya, demi untuk mencapai perubahan yang didambakan," kata Emron.

Poros tengah, kata Emron, selain beranggotakan kelompok golden triangle juga melibatkan sejumlah partai menengah dan kecil, dalam satu barisan kebersamaan. Untuk itu diperlukan pertemuan khusus yang membahas konsep deklarasi kemitraan yang memuat secara jelas hak dan kewajiban politik partai pendukung koalisi. "Partai-partai harus mencapai kesepakatan kemitraan bila berhasil memerintah dan atau sebaliknya kesepakatan sebagai oposisi yang efektif jika gagal," katanya.

Emron mengatakan koalisi Poros Perubahan harus mampu menyatukan partai-partai menengah, tanpa harus menunggu Pilpres putaran kedua. Koalisi harus mencari figur alternatif sebagai sosok perubahan yang memiliki kemampuan bertarung untuk menyelamatkan bangsa.

Idealnya, kata dia, partai-partai memberikan jalan kepada Prabowo Subianto sebagai capres yang paling ideal dengan semangat perubahan dengan seorang wapres yang dapat diterima semua pihak. "Marilah kita mencoba berpikir jernih dan mengedepankan budaya memberikan jalan bagi anak bangsa dengan semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik," katanya.

Menurut Emron, koalisi Poros Perubahan harus ikhlas memberikan jalan kepada Prabowo Subianto, jika mau menang. "Sebab jika menampilkan Ibu Mega atau Pak Wiranto, sudah terbukti gagal tahun 2004. Begitu juga Pak Jusuf Kalla, suara Golkar anjlok. Prabowo satu-satunya pilihan tepat untuk bertanding pada Pilpres melawan SBY," katanya.***

PDI Perjuangan Pastikan Koalisi dengan Hanura-Gerindra

Sabtu, 11 April 2009 13:52 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

PDI Perjuangan memastikan dua partai pendatang baru, Hanura dan Gerindra, akan berada dalam barisan koalisinya. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas, Sabtu (11/4), seusai pertemuan Mega-Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

"Koalisi? Hanura pasti, Gerindra pasti," jawab Taufik. Ketika ditanya, bagaimana dengan Golkar, Taufik tidak menjawab. "Besoklah. Rabu depan udah jadi koalisinya," kata Taufik.

Mengenai calon pendamping Mega, yang telah ditetapkan sebagai capres PDI Perjuangan, Taufik mengatakan, hal tersebut akan diputuskan melalui Rakornas partai. Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto termasuk salah satu kandidatnya.***

Jusuf Kalla 'Cooling Down'

Sabtu, 11 April 2009 18:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

Wakil Presiden Jusuf Kalla masih bersikap adem ayem untuk melakukan manuver politik menyusul kekalahan partainya dalam pemilu legislatif 2009 sebagaimana ditunjukkan oleh hasil perhitungan cepat (quick count) yang dirilis berbagai lembaga.

"Hari ini Pak JK (Jusuf Kalla) tidak ada agenda. Sekarang pak JK sedang 'cooling down'," kata Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden Alwi Hamu, seusai bertemu dengan Kalla, di kediamannya, Jakarta, Sabtu (11/4)

Lebih jauh, ia mengatakan, pertemuannya dengan Kalla hanya sebatas perbincangan ringan. "Tadi ketemu saja cuma cerita bareng waktu di Makassar dulu. Tidak ada membicarakan koalisi," tuturnya.

Alwi meninggalkan kediaman Kalla sekitar pukul 18.30 WIB. Selain Alwi, Kedubes Indonesia untuk Malaysia, Dai Bachtiar, juga mengunjungi Kalla, sore tadi.***

Mega-Prabowo Bangun Komunikasi Politik

Sabtu, 11 April 2009 12:20 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com —

Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung siang ini membahas beberapa hal.

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pertemuan keduanya terutama dalam rangka membangun komunikasi politik, apalagi setelah diketahui peta kekuatan masing-masing melalui hasil perhitungan cepat dan perkembangan tabulasi suara KPU.

"Pertama, membangun kerja sama dan komunikasi politik setelah mengetahui data awal dari hasil quick count maupun pantauan di KPU karena waktu tidak terlalu panjang, dan sesuai dengan jadwal KPU pada 9 Mei sudah harus mengajukan capres dan cawapres," kata Pramono, Sabtu (11/4) di kediaman Mega, sebelum pertemuan berlangsung.

Sebagai partai yang sudah mencalonkan Mega sebagai presiden, PDI Perjuangan memiliki kepentingan untuk berinisiatif membangun komunikasi politik dengan partai lain. Pembicaraan lainnya, dikatakan Pramono, mengenai kisruh DPT yang mencuat di hari pemungutan suara.

"Sebelum masuk persiapan pemilu presiden, tentunya DPT sudah harus bersih dari hal-hal yang bersifat manipulatif, pemilih ganda supaya tidak ada keragu-raguan atau kekhawatiran DPT ini akan digunakan untuk kemenangan kekuatan tertentu," katanya.***

Kisruh DPT Diduga Terencana

Sabtu, 11 April 2009 02:51 WIB
Jakarta, Kompas -

Masif, luas, dan meratanya persoalan yang terkait dengan daftar pemilih tetap pada pemungutan suara 9 April lalu membuat sejumlah kalangan memperkirakan adanya kekuatan besar yang bermain dalam kisruh daftar pemilih tetap tersebut.

Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay secara terpisah di Jakarta, Jumat (10/4).

Sejumlah persoalan terkait DPT dalam pemungutan suara kemarin di antaranya adalah banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih walau terdaftar dalam pemilu kepala daerah ataupun Pemilu 2004; banyaknya warga yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS), tetapi hilang namanya dalam DPT; serta pemilih yang terdata lebih dari satu kali. Banyak pula pemilih di daerah tertentu yang menjadi basis partai tertentu juga tak terdaftar.

Selain itu, banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat surat pemberitahuan. Ada pula sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sengaja tidak memasang DPT di TPS.

Kekuatan besar

”Semula, kisruh ini diduga akibat manajemen penyelenggaraan pemungutan suara KPU yang memang buruk. Namun, kalau dilihat dari masif dan meluasnya persoalan terjadi, wajar jika sejumlah pihak menduga adanya pihak dengan kekuatan besar yang bermain. Kisruh ini terlalu kasatmata,” kata Jeirry.

Hadar menambahkan, jika buruknya DPT akibat ketidakmampuan KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang mengherankan dan kemudian menjadi pertanyaan apakah semua KPU di berbagai tingkatan tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga hampir semua DPT bermasalah.

Sistem pendataan pemilih dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 memang jauh berbeda. Pada 2004, KPU melakukan pendataan pemilih sendiri yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik. Selain itu, KPU juga didukung dengan perangkat lunak (software) yang lebih baik sehingga mampu meminimalkan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.

Pada 2009, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU hanya menerima data penduduk potensial pemilih pemilu dari Departemen Dalam Negeri, yang memang bermasalah. KPU tak mampu memutakhirkan data itu karena tidak didukung sumber daya yang memadai, kecanggihan perangkat lunak untuk mengolah DPT yang lebih buruk daripada pemilu sebelumnya, serta terlambatnya pencairan dana pemutakhiran daftar pemilih dari Departemen Keuangan.

Baik Jeirry maupun Hadar sama-sama mengaku akan sulit membuktikan adanya kesengajaan dalam kisruh DPT. Semua partai diduga ingin memanfaatkan DPT untuk menunjuang kemenangannya dalam pemilu, tetapi mereka tak sadar ada partai tertentu yang memiliki kemampuan lebih untuk memanfaatkan DPT itu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, DPT sudah disusun sesuai tahapan yang ada. Bahkan KPU telah meminta peraturan pemerintah pengganti UU hanya untuk mengubah DPT demi mengakomodasi pemilih yang belum terdata. Masyarakat pun, katanya, telah diminta untuk mengecek nama mereka dalam DPS. Namun, banyak yang tidak melakukannya.***