Menurut Perhitungan Logis Mega Tetap Kalah

VIVAnews.com -
Meski harus bergabung dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto, menurut perhitungan logis Megawati tetap tidak akan menang. Jika tetap dipaksakan PDIP akan kehilangan kesempatan pada pemilu 2014 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago. Dia menyarankan agar Megawati Soekarnoputri untuk mundur sebagai calon presiden. "Meski Megawati bergabung dengan Sultan dan Prabowo tetap tidak akan menang," ujar Andrinof, usai menggelar jumpa pers dalam acara Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, di Hotel Santika, Jakarta.
Meski belakangan hasil suvei beberapa lembaga menonjolkan Megawati dan Yudhoyono, namun Mega tetap tidak mampu melampaui Susilo Bambang Yudhoyono.
Jika Mega tetap maju dalam pemilihan presiden 2009 ini, dia juga telah mempersiapkan kekalahan bursa capres dari PDIP selama tiga kali berturut-turut hingga tahun 2014.
Tak ada jalan lain, Megawati harus memberikan jalan untuk kader-kader potensial PDIP lainnya dengan target untuk 2014. Kader itu diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. "Bisa Pramono Anung atau siapapun," kata Andrinov.
PDIP sedang menggodok lima nama calon wakil presiden untuk mendampingi Megawati. Kelima tokoh itu adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Hidayat Nur Wahid, Prabowo Subianto, Wiranto dan Jusuf Kalla.

Dari Ciganjur, PDIP Jegal SBY

INILAH.COM, Jakarta

Pendekar itu kembali niat berkumpul di markas besarnya. Mereka, empat elite politisi kawakan, akan bertemu di Ciganjur. Kabarnya, Sultan Hamengku Buwono X didorong mendampingi Megawati Soekarnoputri. Kenapa Gus Dur ogah bertemu?
Pendulum panasnya peta politik menyongsong Pemilu 2009 kian jelas. Dia, utamanya, ada di dua kubu: PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Dan, pertemuan Ciganjur II itu, salah satunya dirancang untuk mengamankan langkah Megawati, kandidat calon presiden yang bakal diusung PDIP.
Ide Ciganjur II adalah mempertemukan empat tokoh yang pernah membuat kesepakatan pada dua kesempatan sebelumnya. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid, Megawati, Amien Rais, dan Sultan HB X. Bedanya, kali ini diundang pula beberapa elite lainnya. Karena itu, tak susah membaca kemana arah akhirnya.
Sayangnya, Gus Dur masih ogah rumahnya dijadikan pertemuan politik tersebut. Alasannya, Gus Dur khawatir dirinya hanya menjadi komoditas politik elite dan parpol tertentu saja. “Saya sudah tidak semangat untuk berkumpul lagi. Cerita ini berasal dari Amien Rais. Persoalannya di situ-situ lagi,” ujar Gus Dur di acara Kongkow Bareng Gus Dur di Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (24/1).
Ketua Dewan Syura DPP PKB tersebut dengan tegas menolak jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana. Nama Amien Rais sepertinya menjadi batu sandungan Ciganjur II, terutama bagi Gus Dur. Dia tak mempersoalkan jika hanya bertemu Sultan HB X. “Tapi kalau ngumpul sama Sultan, itu bukan pertemuan Ciganjur,” jelasnya.
Pengamat politik Fachry Ali menilai gagasan Ciganjur II berbeda setting dengan pertemuan pada 1998 dan 2005. Pijakan Ciganjur I sangat terkait dengan situasi sosial politik yang saat itu sangat rapuh. “Ciganjur II tidak signifikan untuk konteks itu. Karena struktur politik saat ini jelas berbeda dengan 1998 lalu,” tegasnya kepada INILAH.COM.
Fachry yang dikenal sebagai pengamat NU, pun tak tahu apa arti keengganan Gus Dur dalam pertemuan yang digagas ini. “Kyai Abdurrahman Wahid susah ditebak. Biarkan saja dia,” tukasnya.
Gagasan pertemuan Ciganjur II yang muncul dari Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufik Kiemas tampaknya memiliki arti yang tidak kecil dalam konteks Pilpres 2009 ini. Sulit untuk tidak mengaitkan ide tersebut dengan serangkaian gerakan PDIP akhir-akhir ini.
Pengamat politik UI Arbi Sanit menilai, jika pun pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengeroyok Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2009, tidak akan memilik makna apapun secara politik. “Pertemuan itu tidak akan menghasilkan apa-apa,” katanya.
Baik Arbi maupun Fachry memiliki pandangan yang sama atas implikasi pertemuan Ciganjur II jika benar-benar terlaksana. Fachry menilai, ide pertemuan Ciganjur II tidak lebih upaya pencarian panggung bagi elit gaek.
“Yang pasti, mereka punya logika sendiri untuk menggelar pertemuan tersebut. Selain untuk nostalgia, pertemuan Ciganjur untuk panggung pemberitaan saja,” jelasnya. Fachry menyebut gagasan Ciganjur II tak lebih dari upaya memutar ulang lakon lama meski belum ada naskah baru atas lakon tersebut.
Hal yang sama dikemukakan Arbi. Katanya, ini hanya pertemuan yang bersifat biasa saja. Jikapun berdampak politik, lebih pada upaya penggalangan kekuatan PDIP. “Namun saya menduga, Amien tidak akan ikut dalam kesepakatan. Dia egois. Beda dengan Gus Dur yang telah menjalin koalisi di beberapa daerah dengan PDIP,” katanya.
Lebih dari itu, Arbi menduga, serangkaian peretmuan yang muncul dari elit PDIP hanya memiliki satu tujuan, yaitu melakukan pendekatan dengan Sultan HB X untuk dipinang sebagai cawapres Mega dalam Pilpres 2009 mendatang. “Intinya upaya PDIP untuk terus mendekati Sultan. Buktinya dalam pertemuan tokoh selalu melibatkan Sultan,” tegasnya.
Memang dalam beberap kali pertemuan dengan sejumlah elite, secara tak langsung PDIP sedang membuat pesan penting bagi publik. PDIP mengesankan mereka sedang menggalang kekuatan bersama untuk menjadikan SBY sebagai musuh bersama, karena dianggap gagal dalam pemerintahan 2004-2009. Jadi Ciganjur III tak lebih dari penegasan mendekati Sultan untuk menjegal SBY.***

PNBK Deklarasikan Rizal-Eros Pemimpin Dwi Tunggal

BANDUNG - OkeZone

Rizal Ramli dan Eros Djarot dideklarasikan sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan julukan pemimpin 'Dwi Tunggal'.

Pendeklarasian pemimpin Dwi Tunggal oleh PNBK ini sekaligus mematahkan anggapan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan penghasutan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bulan Juni 2008 lalu ini akan mundur dari pencalonan presiden.

Rizal mengemukakan, bahwa pemberian status tersangkanya ini oleh pihak Polri, merupakan upaya penjegalan dirinya dalam pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2009. Upaya penjegalan ini, kata dia, memang dilakukan secara politis dengan penjegalan lewat opini publik pemikiran calon pemimpin.

"Saya kira saat ini kita kembali ke zaman orde baru yang melakukan penjegalan politik dengan cara-cara yang kotor. Pada kasus yang saya hadapi, sebenarnya saya mengungkapkan kebenaran, tapi kok malah ditangkap," tukas dia kepada wartawan seusai acara deklarasi Pemimpin Dwi Tunggal PNBK, Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Minggu (11/1/2009).

Namun, Rizal menyampaikan, penjegalan yang dilakukan kepada dirinya ini, tidak mempengaruhi tekadnya untuk menjadi pemimpin baru di Indonesia. Bagi dirinya pribadi, status dirinya sebagai tersangka tidak penting.

Yang penting, sambung dia, dirinya bisa tetap berjuang bersama-sama rakyat di PNBK untuk melakukan peubahan di negeri ini dengan cara militansi ala PNBK.

"Bung Karno (Mantan Presiden RI Soekarno) sebagai proklamator kemerdekaan akan merasa sangat sedih. Pasalnya, kemerdekaan yang diperjuangkan dirinya selama ini baru bisa dirasakan sekitar 20% rakyat Indonesia. Sedangkan 80% rakyat Indonesia belum bisa merasakan kemerdekaan yang hakiki," tukas dia yang disambut tepuk tangan 5.000 kader dan simpatisan PNBK di Gedung Sabuga.

Rizal juga menyatakan kecocokannya dengan Katua Umum DPP PNBK Eros Djarot. Menurut dia, Eros merupakan sosok murni budayawan Indonesia, karena di era modern ini, kultur negeri sendiri tidak pernah dilupakan Eros.

Selain itu, dirinya dan Eros punya kesamaan pandangan mengenai nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud bukan hanya nasionalisme romantis, historis dan biologis, tapi nasionalisme hakiki.

"Jangan pilih pemimpin 4L (lu lagi..lu lagi) yang gagal memberi perubahan tapi masih ingin berkuasa. Nanti hasilnya juga akan 4L (lesu lagi..lesu lagi). Kami berjanji jika kami terpilih akan bisa mengatasi krisis di Indonesia dalam jangka waktu dua tahun," tegas Rizal yang disambut teriakan ?perubahan' oleh 5.000 kader dan simpatisan PNBK.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PNBK Eros Djarot mengutarakan, kader dan simpatisan PNBK jangan bersikap apriori terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadikan Rizal Ramli sebagai tersangka.

Akan tetapi, sambung dia, jika ternyata SBY yang juga mencalonkan kembali menjadi Presiden RI pada Pemilu 2009 benar-benar menjebloskan Rizal Ramli ke penjara, Eros mengajak kader dan simpatisan PNBK untuk mengecap SBY sebagai pemimpin yang zalim.

"Jelas yang kami titikberatkan adalah perubahan. Jadi jika ada yang menjegal perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, sama saja dengan zalim. Determinasi yang kami lakukan juga bukan hanya menjadi Capres dan Cawapres. Akan tetapi kami akan maju menjadi calon pemimpin dengan tekad bersama," papar Eros.

Eros juga menjawab keinginan Rizal sebelumnya untuk menjadi Capres dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Dia menyebutkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PBR Bursah Zanubi, bahwa sebenarnya antara PBR dan Rizal Ramli memiliki platform yang berbeda.

"Secara umum PNBK sendiri punya target 5% suara nasional. Meskipun suara realistisnya 4% lebih, tapi saya optimistis dengan militansi kader PNBK untuk memenangkan Pemilu, PNBK bisa meraup suara nasional lebih dari 5%," pungkas dia.***

Jadi Tersangka, Rizal Merasa Dijegal

Kompas-TV.com

Calon Presiden dari Dewan Integritas Bangsa, Rizal Ramli menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Mabes Polri bernuansa politis. Ia menduga tindakan itu dilakukan untuk menjegal pencalonan dirinya sebagai Presiden pada Pemilu 2009.

Rizal menegaskan, dirinya tidak terbukti secara kuat terlibat dalam kerusuhan dan aksi massa menolak kenaikan harga BBM pada Juni 2008 lalu. Ia mengaku tidak peduli dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Rizal pun siap menantang dan menerjang badai atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia bersama kuasa hukumnya berencana melakukan konsultasi dengan DPR dan Komnas HAM.***