MEDAN - Serambi Indonesia (Aceh)
Tim Pencari Fakta DPRD Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi keterlibatan orang-orang di Istana Negara RI dalam kerusuhan di Medan pada 3 Februari lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi usai memimpin rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (5/2) pagi.
Kepada sejumlah wartawan, Hasbullah mengaku telah mendesak Komisi III DPR RI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelusuri indikasi itu.
Dari investigasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut, terungkap bahwa keterlibatan orang istana kepresidenan sudah santer terdengar dan menjadi buah bibir masyarakat Sumut. Orang istana yang disebut-sebut itu berinisial TBS, dianggap mengetahui bahkan diduga mendukung demo yang berujung maut tersebut.
"Kami menemukan indikasi ada keterlibatan orang Istana. Kami sangat berharap Pak SBY bersedia meneruskan temuan kami itu, tadi sudah saya sampaikan kepada Komisi III DPR RI," kata Hasbullah Hadi.
Namun, Hasbullah tak berani mengomentari peran TBS dalam aksi unjuk rasa yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.
Ia menyerahkan temuan kepada pemerintah, agar sigap menelusuri temuan dimaksud. "Tugas tim pencari fakta hanya sekadar mencari fakta-fakta yang mendukung tentang kejadian itu. Kami tak punya wewenang untuk menghakimi siapa pun," ungkapnya.
Sementara dari Poltabes Medan, tim penyidik terus mengembangkan pemeriksaan dengan memeriksa sejumlah saksi baru. Hingga Jumat (6/2) siang, polisi sudah menetapkan 13 orang tersangka. Masing-masing Chandra Panggabean, Viktor Siahaan, Rudolf Marpaung, Burhanuddin Rajagukguk, Jhon Hendel Samosir, Gelmok Samosir, Ganda Hutasoit, Roy Frans Sagala, Asirianto Sitorus, Parles Sianturi, Mikel Tondu Yohanes, Dedi Lumbantungkap, dan Datumira Simanjutak. Jumlah itu diyakini bertambah, mengingat hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis itu.
Dikepung OKP
Buntut dari meninggalnya Ketua DPRD Sumut dalam aksi demo anarkis, tuntutan massa agar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) ditutup, kembali bergulir. Kali ini, puluhan anggota Pemuda Pancasila Sumut "mengepung" kantor redaksi koran yang dinilai propembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) itu.
Aksi unjuk rasa yang digelar Jumat (6/2) pagi itu membuat seluruh karyawan yang sedang beraktivitas dicekam ketakutan. Petugas security yang siaga di dalam gedung langsung menutup rapat pintu dan menguncinya dari dalam. Sementara pengamanan di luar gedung dilakukan tim gabungan polisi yang tampak siaga, seakan tak ingin kecolongan lagi.
Koordinator Kelompok Kerja MPW PP Sumut Idrus Junaidi dalam orasinya, menuntut Dewan Pers dan PWI Sumut segera mengambil tindakan tegas terhadap koran milik GM Panggabean itu. Mereka menilai SIB tidak menyajikan pemberitaan yang sesuai fakta. Bahkan SIB dituding sebagai media yang menampilkan provokasi bagi masyarakat pendukung Protap.
"Bahkan pada edisi sebelum kerusuhan itu terjadi, SIB sudah memberitakan rencana unjuk rasa besar-besaran. Sangat besar peran mereka dalam unjuk rasa anarkis itu," kata Idrus.
Ia juga sempat melontarkan pernyataan kalau SIB sudah disetir oleh pejabat di Jakarta berinisial TBS untuk kepentingan terbentuknya Protap.
Menurutnya, dugaan kuat keterlibatan TBS sangat jelas, karena sudah terbukti dengan pernyataannya yang dengan lantang mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.
"Kami minta Pak Presiden tegas dan jeli terhadap orang yang ada di sekitarnya yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Bahkan dari informasi yang kami terima, TBS sudah menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi Kapolri agar tidak mengusut kasus ini lebih jauh," katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mayasak Djohan usai melakukan pertemuan tertutup dengan seluruh anggota DPRD Sumut mengatakan, isu-isu yang beredar di Medan akan ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan Presiden SBY.
Ia menilai, tragedi 3 Februari 2009 itu murni kelalaian polisi, sehingga pimpinan Polri di Sumut layak dicopot.
"Seluruh temuan kami di Medan akan kami bahas di Jakarta. Kami akan segera mengambil kebijakan, tak terkecuali isu mengenai TBS," katanya.***
Tim Pencari Fakta DPRD Sumatera Utara (Sumut) menemukan indikasi keterlibatan orang-orang di Istana Negara RI dalam kerusuhan di Medan pada 3 Februari lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi usai memimpin rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (5/2) pagi.Kepada sejumlah wartawan, Hasbullah mengaku telah mendesak Komisi III DPR RI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menelusuri indikasi itu.
Dari investigasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut, terungkap bahwa keterlibatan orang istana kepresidenan sudah santer terdengar dan menjadi buah bibir masyarakat Sumut. Orang istana yang disebut-sebut itu berinisial TBS, dianggap mengetahui bahkan diduga mendukung demo yang berujung maut tersebut.
"Kami menemukan indikasi ada keterlibatan orang Istana. Kami sangat berharap Pak SBY bersedia meneruskan temuan kami itu, tadi sudah saya sampaikan kepada Komisi III DPR RI," kata Hasbullah Hadi.
Namun, Hasbullah tak berani mengomentari peran TBS dalam aksi unjuk rasa yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat.
Ia menyerahkan temuan kepada pemerintah, agar sigap menelusuri temuan dimaksud. "Tugas tim pencari fakta hanya sekadar mencari fakta-fakta yang mendukung tentang kejadian itu. Kami tak punya wewenang untuk menghakimi siapa pun," ungkapnya.
Sementara dari Poltabes Medan, tim penyidik terus mengembangkan pemeriksaan dengan memeriksa sejumlah saksi baru. Hingga Jumat (6/2) siang, polisi sudah menetapkan 13 orang tersangka. Masing-masing Chandra Panggabean, Viktor Siahaan, Rudolf Marpaung, Burhanuddin Rajagukguk, Jhon Hendel Samosir, Gelmok Samosir, Ganda Hutasoit, Roy Frans Sagala, Asirianto Sitorus, Parles Sianturi, Mikel Tondu Yohanes, Dedi Lumbantungkap, dan Datumira Simanjutak. Jumlah itu diyakini bertambah, mengingat hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis itu.
Dikepung OKP
Buntut dari meninggalnya Ketua DPRD Sumut dalam aksi demo anarkis, tuntutan massa agar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) ditutup, kembali bergulir. Kali ini, puluhan anggota Pemuda Pancasila Sumut "mengepung" kantor redaksi koran yang dinilai propembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) itu.
Aksi unjuk rasa yang digelar Jumat (6/2) pagi itu membuat seluruh karyawan yang sedang beraktivitas dicekam ketakutan. Petugas security yang siaga di dalam gedung langsung menutup rapat pintu dan menguncinya dari dalam. Sementara pengamanan di luar gedung dilakukan tim gabungan polisi yang tampak siaga, seakan tak ingin kecolongan lagi.
Koordinator Kelompok Kerja MPW PP Sumut Idrus Junaidi dalam orasinya, menuntut Dewan Pers dan PWI Sumut segera mengambil tindakan tegas terhadap koran milik GM Panggabean itu. Mereka menilai SIB tidak menyajikan pemberitaan yang sesuai fakta. Bahkan SIB dituding sebagai media yang menampilkan provokasi bagi masyarakat pendukung Protap.
"Bahkan pada edisi sebelum kerusuhan itu terjadi, SIB sudah memberitakan rencana unjuk rasa besar-besaran. Sangat besar peran mereka dalam unjuk rasa anarkis itu," kata Idrus.
Ia juga sempat melontarkan pernyataan kalau SIB sudah disetir oleh pejabat di Jakarta berinisial TBS untuk kepentingan terbentuknya Protap.
Menurutnya, dugaan kuat keterlibatan TBS sangat jelas, karena sudah terbukti dengan pernyataannya yang dengan lantang mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.
"Kami minta Pak Presiden tegas dan jeli terhadap orang yang ada di sekitarnya yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Bahkan dari informasi yang kami terima, TBS sudah menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi Kapolri agar tidak mengusut kasus ini lebih jauh," katanya.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mayasak Djohan usai melakukan pertemuan tertutup dengan seluruh anggota DPRD Sumut mengatakan, isu-isu yang beredar di Medan akan ditindaklanjuti dan dirapatkan dengan Presiden SBY.
Ia menilai, tragedi 3 Februari 2009 itu murni kelalaian polisi, sehingga pimpinan Polri di Sumut layak dicopot.
"Seluruh temuan kami di Medan akan kami bahas di Jakarta. Kami akan segera mengambil kebijakan, tak terkecuali isu mengenai TBS," katanya.***
