Pelanggaran Kampanye SBY; MetroTV dan TVRI Diperiksa

Jumat, 12/06/2009
detikPemilu

Baca Gospol [Gosip Politik] di Facebook: www.tinyURL.com/gospol

Pemimpin Redaksi MetroTV Erman Saragih, dan General Manager TVRI Purnomo mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dimintai keterangan terkait laporan Bawaslu seputar dugaan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan pasangan SBY-Boediono.

Erman dan Purnomo tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2009) pukul 09.45 WIB.

Capres SBY dan tim kampanye SBY-Boediono dilaporkan ke Mabes Polri pada Sabtu 6 Juni 2009. Mereka diduga melakukan pelanggar jadwal kampanye terkait acara Silaturahmi Nasional Koalisi Parpol SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 30 Mei 2009.

Dalam acara itu, SBY menyampaikan visi dan misi sebagai capres. Acara disiarkan secara utuh oleh TVRI dan disiarkan sebagian oleh MetroTV.***

Warta No.1 >> Hendri Saparini: "Jangan Lanjutkan Pemerintahan Neoliberal"

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikNews

Siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pilpres 2009 nanti, pengamat ekonomi Econit Dr. Hendri Saparini mengingatkan agar tidak melanjutkan kebijakan ekonomi neoliberal. Karena itu ia mendorong program ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Mega-Prabowo dan program kemandirian ekonomi yang digagas Jusuf Kalla-Wiranto.

"Bagi saya yang penting ekonomi Indonesia tidak melanjutkan kebijakan liberalisasi seperti pemerintahan sekarang ini. Ini kebijakan yang mesti kita rombak, yang sekarang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi," papar Hendri Saparini dalam diskusi publik di secretariat Mega-Prabowo Media Center, Jl. Prapanca Raya No. 39 Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media ini, Hendri juga menyoroti kebijakan pemerintah SBY yang cenderung bertolak-belakang dengan kepentingan ekonomi rakyat. Dicontohkan kebijakan fiskal yang bertentangan dengan pengentasan kemiskinan adalah pencabutan subsidi BBM yang malah justru kontra-produktif. Begitu juga kebijakan impor sejumlah produk seperti tekstil, telah mengakibatkan industri tekstil dalam negeri hancur akibat harga pakaian dari China jauh lebih murah.

Lebih jauh, Hendri juga mengkritisi kebijakan liberalisasi dalam perdagangan ritel yang sudah terlalu jauh dengan munculnya pasar-pasar modern termasuk hypermarket. "Kalau ini dilanjutkan, pasar-pasar tradisional akan tergusur oleh para pemilik modal besar," tambah Hendri. Karena itu, ia mendukung program pemberdayaan pasar tradisional yang diusung Mega-Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hendrawan Supratikno dari Megawati Institute juga membandingkan kinerja pemerintah SBY dengan pemerintah sebelumnya. Dari angka-angka yang disodorkannya, terungkap meski jumlah penduduk miskin berkurang akan tetapi garis kemiskinan justru semakin tinggi yakni mencapai 186.636/ kapita/ bulan (data Maret 2008). Begitu juga tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat inflansi semakin parah pada masa SBY. "Penggerogotan daya beli masyarakat semakin besar," ujar Hendrawan.***

Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Hasil Survei PKSPSP
Mega Prabowo Dinilai Paling Peduli Wong Cilik

Jakarta - detikPemilu

Klik Facebook Page Gosip Politik: http://www.facebook.com/pages/Gospol-Gosip-Politik/109482769135

Iklan pasangan Mega-Prabowo dinilai berhasil mengkampanyekan diri sebagai pasangan yang berpihak kepada wong cilik. Mega-Prabowo menempati urutan teratas yang dipilih sebagai pasangan yang peduli pada kaum tani dan nelayan.

Hal itu berdasarkan hasil survei Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (PKSPSP) yang digelar di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

"Ini membuktikan pencitraan tim sukses Mega Prabowo berhasil menjangkau kaum tani, nelayan, buruh dan pedagang," ujar Penanggungjawab PKSPSP Prof Iberamsjah.

Berdasarkan hasil survei, Mega-Prabowo menempati urutan pertama sebagai pasangan yang dinilai paling peduli pada buruh, pedagang petani dan nelayan dengan 34,35 persen. Sedangkan pasangan SBY-Boediono menyusul di tempat kedua dengan 32,45 dan JK-Wiranto dengan perolehan 26,75 persen.

"Ketiga pasangan memiliki soliditas yang seimbang. Namun, kubu SBY-Boediono yang mempunyai dukungan koalisi paling besar memiliki soliditas paling rapuh. Sebagai contoh, banyak kader PPP yang ke Mega-Prabowo, PAN yang kadernya kemana-mana, PKS juga sama," imbuh Guru Besar Ilmu Politik UI ini.

Iberamsjah menjelaskan, persaingan ketiga pasangan capres-cawapres relatif seimbang. Dominasi SBY yang sebelumnya tak tertandingi kini telah menurun ketika Boediono dipilih sebagai cawapres. "Semua merata mempunyai titik kelemahan, apalagi saat SBY memilih Boediono sebagai pendampingnya," jelasnya.

Namun pasangan SBY-Boediono masih menempati urutan pertama sebagai pasangan yang akan dipilih oleh masyarakat dengan perolehan 37,05 persen. Disusul Mega-Prabowo 31,5 persen dan JK-Wiranto di tempat ketiga dengan 26,6 persen.

Survei ini dilakukan di 20 provinsi dengan menggunakan wawancara terstruktur (kuisioner) terhadap 2000 responden pada tanggal 1-7 Juni 2009. Dengan tingkat
kepercayaan 95 persen dan margin error +/- 4 persen. Responden survei ini sebagian besar terdiri dari kaum tani, buruh, dan nelayan. Dengan tingkatan pendidikan responden merata dari SD hingga perguruan tinggi.

"Karena secara demografi, rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai petani lebih banyak," tandas Iberamsjah.***

Survei SBY Diatas 50 Persen, TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi

Survei SBY Diatas 50 Persen
TIM JK-Wiranto Tuding Ada Konspirasi Pembentukan Opini Publik

Kamis, 11/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Tim kampanye JK-Wiranto benar-benar gerah dengan operasi pembentukan opini publik melaui publikasi hasil survei yang menempatkan SBY di urutan teratas dengan angka diatas 50 persen. Tim kampanye pemenangan capres-cawapres nomor urut 3 ini menuding ada konspirasi dari para lembaga survei yang menguntungkan capres tertentu.

"Itu beda sekali hasilnya dengan fakta lapangan. Ini pasti ada konspirasi untuk mengkondisikan opini publik bahwa pasangan capres tertentu dibuat sangat dominan dan tidak bisa dikalahkan," kata Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto Poempida Hidayatullah kepada detikcom, Kamis (11/6/2009).

Menurut politisi muda Partai Golkar ini, hasil survei yang dipublikasikan dengan memenangkan capres tertentu dimaksudkan untuk mengkondisikan agar publik berfikir tidak ada pilihan lain kecuali memilih capres itu. Hal ini sangat tidak fair dan cenderung menghalalkan segala cara.

"Intinya dengan survei itu orang dibuat tidak punya pilihan lain. Orang yang akan menyumbang jadi berpikir panjang dan rakyat terpaksa memilih yang dukungannya dominan. Ini pengkondisian," papar menantu Fahmi Idris ini.

Agar kualitas survei tetap bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, Poempida mengusulkan dibentuknya lembaga sertivikasi dan audit guna tetap menjamin lembaga itu netral dan profesional. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak disuguhi informasi yang salah dan menyesatkan hanya gara-gara kepentingan pemilik lembaga survei yang dibayar.

"Saya mengimbau adanya suatu badan yang melakukan verifikasi, sertivikasi dan audit terhadap lembaga survei supaya mereka tidak berpihak dan tetap netral. Ini masalah informasi yang dikonsumsi publik jadi harus benar. Seperti jualan obat, tidak boleh menjual untuk meracuni masyarakat. Itu ibaratnya," pungkasnya.

Hari ini saja, ada 3 lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya terhadap 3 pasang capres. 3 lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) miliknya Denny JA, Reform Institute miliknya Yudhi Latif dan lembaga Survei milik Iberamsyah. untuk tahu lebih lanjut, buka detikpemilu kanal survei.***

PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Tolak Gabung Kelompok Orba
Tim JK-Wiranto: PKS Dulu Yang Paling Gencar Iklankan Soeharto

Senin, 08/06/2009
detikPemilu

Tim kampanye nasional pasangan JK-Wiranto benar-benar tidak terima dengan sindiran Presiden PKS Tiffatul Sembiring soal alasan PKS mendukung SBY-Boediono karena ingin melepas diri dari kelompok Orba. Konsistensi PKS dipertanyakan karena pada Pemilu Legislatif lalu PKS adalah partai yang paling gencar menggunakan simbol dan gambar tokoh utama Orba, Soeharto sebagai iklan kampanyenya.

"PKS mau menghilangkan kesan tidak mau terlibat Orde Baru? Pada saat Pemilu Legislatif kemarin, justru PKS yang rajin memunculkan gambar-gambar Pak Harto di iklan kampanyenya," kata juru bicara tim kampanye nasional JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah, kepada detikcom, Senin (8/6/2009).

Menurut menantu Fahmi Idris ini, tudingan-tudingan PKS yang tidak berdasar semakin membuka borok PKS sebagai partai yang tidak konsisten. Langkah blunder Tiffatul ini justru dinilai sebagai indikasi awal bahwa kader PKS tidak solid mendukung pasangan SBY-Boediono. Karena itu Tifatul ditantang mengecek soliditas kadernya mendukung pasangan nomor urut 2 itu.

"Jadi di mana sebetulnya konsistensi PKS. Mohon Pak Tiffatul juga mengecek kader-kadernya di lapangan, apakah benar solid mendukung SBY- Boediono," pintanya.

Sebelumnya diberitakan PKS bukan tanpa sebab mendukung pasangan SBY-Boediono. Tidak karena alasan pragmatis tetapi karena realitas politik. Setidaknya ada 8 alasan yang mendasari pilihan itu. Salah satunya tidak bermental orde baru.

"Pertama PKS hanya ingin koalisi dengan partai reformis. Kader-kader menolak koalisi dengan kelompok bermental orde baru," kata Presiden PKS Tiffatul Sembiring dalam acara deklarasi dukungan pada SBY-Boediono di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/6).***