SBY Dinilai Gagal Mengentaskan Kemiskinan

Jumat, 26/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Kubu pasangan Megawati-Prabowo mengkritisi kebijakan pemerintahan SBY. SBY dinilai gagal mengentaskan kemiskinan.

"Pemerintahan sekarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan kurang
dari 200 ribu. Padahal, anggarannya tiga kali lipat," kata anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Arif Budimanta.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Bisakah Para Capres Mengatasi Kemiskinan & Pengangguran" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2009).

Arif mengatakan, pencapaian SBY selama 5 tahun masih di bawah Mega. Ketika Mega memerintah, kata Arif, Mega lebih berhasil mengurangi angka kemiskinan kendati pemerintahannya hanya berlangsung singkat 3 tahun.

"Mega menurunkan orang miskin sampai 2,3 juta orang dalam 3 tahun," ujar dia.

Arif juga mengkritik porsi anggaran di pemerintahan SBY yang dinilai tidak prorakyat. "Bagaimana prorakyat kalau anggaran untuk pendidikan saja hanya 2% sementara untuk bayar utang sampai 10%," kritik Arif.

Karena itu, pria yang menjabat Ketua DPP PDIP bidang luar negeri ini mengatakan bahwa anggaran ke depan harus prorakyat.

Arif juga mengatakan tidak tepat jika alasan kenaikan BBM dituding sebagai penyebab angka kemiskinan meningkat. "Kenaikan harga BBM tidak bisa dijadikan alasan kemiskinan bertambah," kata dia.***

Permadi: SBY Sengaja Mau Obrak-abrik KPK

Jakarta - detikNews

Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenarionya untuk mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya maupun sepak terjang orang-orang Partai Demokrat akan dipersoalkan.

"Pernyataan-pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam memberantas korupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk pencitraan. Padahal sebenarnya ia sakit hati, karena besannya dijebloskan ke penjara oleh KPK," kata Permadi saat dihubungi via telepon, Kamis (25/6).

Selain itu, lanjut mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan itu, SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai "menembak" orang Partai Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

"Jika itu tidak dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut korupsi orang-orang Demokrat," tandas paranormal yang selalu berpakaian hitam-hitam tersebut.

Lebih lanjut Permadi mengatakan, sejatinya isyarat bahwa SBY tidak serius memberantas korupsi tersirat dari lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor , karena proses pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September mendatang.***

Prabowo Teken 7 Kontrak Politik dengan Mahasiswa

Selasa, 16 Juni 2009 -
JAKARTA - Okezone

Setelah dibubarkan oleh Rektor Universitas Indonesia mengadakan acara di lingkungan kampus tersebut, cawapres Prabowo Subianto akhirnya menandatangani kontrak politik dengan para mahasiswa yang tergabung dalam 12 Badan Eksekutif Mahasiswa.

Prabowo dan 12 BEM tersebut menggelar acara kontrak politik tersebut di Aula Pesona Khayangan, Depok, Selasa (16/6/2009).

Keduabelas perguruan tinggi tersebut Universitas Jayabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Malikul Saleh, Universitas Sunan Giri, UPI YAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Tanjung Pura.

Ketujuh poin tersebut, yakni:

1. Mengembalikan tanggung jawab pendidikan dan negara sesuai amanah UUD.
2. Mencabut UU Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara
3. Memberikan asuransi jaminan kehatan bagi mahasiswa.
4. Memberikan kredit mahasiswa untuk kuliah.
5. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
6. Menyediakan buku murah.
7. Mengadakan laptop murah bagi mahasiswa dan dosen.

Usai penandatangan kontrak politik tersebut, pasangan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2009 ini mengatakan dirinya berjanji akan berkomitmen dengan tujuh poin yang ditandatanganinya, jika terpilih nanti. Sementara mengenai pengadaan komputer jinjing (laptop) bagi mahasiswa, Prabowo akan bernegosiasi dengan perusahaan laptop untuk menurunkan harga bagi mahasiswa.

Laptop murah bagi mahasiswa, menurutnya, merupakan sebuah langkah maju untuk berinvestasi pengembangan teknologi. "Petani-petani di India sudah punya laptop kok," katanya.***

-

klik sekarang juga: www.tinyURL.com/gospol

SBY-Boediono Bisa Terempas di Putaran Pertama

Senin, 15 Juni 2009
JAKARTA, KOMPAS.com —

Tidak satu pun hasil survei yang bisa menjamin pasangan calon presiden-calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dapat melenggang meraih kursi RI-1 dan RI-2 hanya dengan satu kali putaran pemilu presiden.

Pasalnya, berdasarkan UU Pilpres, pasangan yang menang satu putaran, selain harus meraih suara 50 persen plus satu, juga harus memperoleh 20 persen suara di 17 provinsi. "Dari sisi metodologi, tidak ada satu pun lembaga survei yang memastikan kemenangan SBY-Boediono menang di 17 provinsi lebih. Sampelnya tidak ada yang bisa mewakili populasi nasional," ujar Juru Bicara JK-Win, Indra Jaya Piliang, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Indra, lembaga survei tidak punya alat ukur apakah di 17 provinsi itu suara SBY-Boediono unggul dan tersebar. "Saya ragu apakah SBY-Boediono bisa unggul di Indonesia bagian timur, seperti Nusa Tenggara, Maluku, Gorontalo, Papua, Papua Timur, dan lainnya. Belum lagi di daerah-daerah berbasis PDIP, seperti Bali dan Kalimantan Tengah," ujarnya.

Indra menambahkan, saat ini pasangan SBY-Boediono sibuk menangkis isu-isu neoliberal, dan lainnya, yang membuat tingkat keterpilihan pasangan Jawa tersebut semakin menukik. Jika isu-isu lainnya terus digelontorkan hingga menjelang pilpres mendatang, kata Indra, pasangan tersebut bahkan berpotensi terhempas di putaran pertama.***

SBY-JK Saling Klaim :: Pemerintah Koalisi, Tidak Ada yang Boleh Klaim Keberhasilan

Senin, 15/06/2009
Jakarta - detikPemilu

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai baik SBY maupun JK tidak berhak mengklaim keberhasilan pemerintahan secara individual. Hal ini disebabkan pemerintahan di Indonesia dibangun dengan koalisi.

"Sebenarnya tidak boleh ada yang mengklaim keberhasilannya sendiri karena yang berkuasa tidak hanya satu partai, negara ini tidak menganut asas mayoritas," tutur Arbi, saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Senin (15/6/2009).

Namun demikian, menurut Arbi, sudah menjadi biasa jika di Indonesia terjadi saling klaim keberhasilan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

"Ya jelas saling klaim karena di negara ini yang berkuasa semuanya tidak jelas. Yang berkuasa terdiri dari banyak komponen jadi siapa saja bisa saling klaim," ujar Arbi.

Arbi pun sempat mengkritik beberapa 'mantan peemrintah' yang juga sibuk mengklaim keberhasilan pemerintah. "Yang sudah tidak jadi presiden saja ikut mengklaim karena merasa pernah mencanangkan, sekadar punya gagasan saja mengklaim, padahal yang lebih penting yang melaksanakannya," sindirnya.***